Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Darurat Pemulangan Jemaah Umrah

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah segera melakukan mitigasi komprehensif untuk melindungi jemaah umrah Indonesia.
• Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah, saat ini masih terdapat puluhan ribu jemaah Indonesia yang terdampak.
• Dari sekitar 58.000 jemaah yang sebelumnya dilaporkan tertahan, baru sekitar 19.509 jemaah yang berhasil dipulangkan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah segera melakukan mitigasi komprehensif untuk melindungi jemaah umrah Indonesia serta menjaga stabilitas keuangan haji. 

Hal ini disampaikan Selly merespons eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu ketegangan geopolitik, mengganggu stabilitas penerbangan, hingga melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang menyentuh angka Rp 17.000 per dollar AS.

Baca juga: AS dan Israel Gempur Habis-habisan Iran, Serangan Paling Brutal dalam Seminggu

"Berkecamuknya konflik Timur Tengah berdampak segala aspek, dari keamanan hingga ekonomi. Karena itu perlu mitigasi komprehensif dari membawa pulang jemaah umrah dan memastikan keuangan haji tidak terganggu," kata Selly kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).

Selly menegaskan, dinamika di Timur Tengah, termasuk memanasnya konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, serta blokade Selat Hormuz, harus dibaca dalam konteks situasi aktual jemaah Indonesia di lapangan. 

Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah, saat ini masih terdapat puluhan ribu jemaah Indonesia yang terdampak. 

Dari sekitar 58.000 jemaah yang sebelumnya dilaporkan tertahan, baru sekitar 19.509 jemaah yang berhasil dipulangkan. 

Di sisi lain, data Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat masih ada sekitar 48.000 jemaah yang dijadwalkan berangkat umrah sebelum musim haji dimulai.

"Artinya, potensi kepadatan dan kompleksitas mobilitas jemaah masih sangat tinggi dalam beberapa minggu ke depan," ujar Selly. 

Kondisi ini, menurut Selly, semakin mendesak mengingat Pemerintah Arab Saudi telah merilis tenggat waktu penutupan musim umrah untuk persiapan ibadah haji. 

Batas pengajuan visa umrah ditutup pada 19 Maret 2026, batas terakhir kedatangan jemaah umrah pada 2 April 2026, dan seluruh jemaah umrah diwajibkan meninggalkan Arab Saudi paling lambat 18 April 2026. 

Selly secara khusus menyoroti nasib jemaah umrah mandiri yang berangkat tanpa melalui skema penyelenggara resmi. 

Kelompok ini dinilai paling rentan karena kerap tidak memahami utuh regulasi terbaru Pemerintah Arab Saudi.

"Jangan sampai pada saat dilakukan penertiban atau sweeping pengosongan kota suci seperti di Makkah menjelang musim haji, ada jemaah Indonesia yang tercecer, tidak memiliki dokumen perjalanan yang valid, atau bahkan berujung pada deportasi. Situasi seperti ini bukan hanya merugikan jemaah, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi bagi Indonesia," ucapnya.