Pakar Ingatkan Pemerintah RI Bersiap Hadapi Skenario Terburuk Dampak Perang Iran, Usulkan Dua Solusi

Ringkasan Berita:

• Pakar mewanti-wanti pemerintah Indonesia untuk bersiap menghadapi skenario terburuk dari konflik Timur Tengah
• Pemerintah tidak boleh membebankan kenaikan harga minyak dunia kepada masyarakat kelas bawah.
• Pemerintah harus mempercepat program pemanfaatan bioetanol dan biosolar secara serius untuk menekan impor bensin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Perminyakan dan Energi Dr Kurtubi mewanti-wanti pemerintah Indonesia untuk bersiap menghadapi skenario terburuk dari konflik Timur Tengah. 

Pasalnya, jika perang AS-Israel vs Iran meluas, harga minyak mentah dunia diprediksi bisa meroket hingga 150 Dolar AS per barel.

Jika skenario horor itu terjadi, kata dia, APBN Indonesia yang mengasumsikan harga minyak di angka 70 Dolar AS per barel dipastikan akan jebol dan kondisi ekonomi di dalam negeri akan tidak stabil.

Hal itu diungkapkan Kurtubi saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Kurtubi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membebankan kenaikan harga minyak dunia ini kepada masyarakat kelas bawah.

Baca juga: Menteri ESDM: Tak Perlu Panik, Stok BBM Selalu Tersedia

"Mestinya subsidi ditingkatkan sehingga ekonomi tingkat bawah tidak terganggu. Kalau BBM naik, ojek-ojek akan kesulitan cari nafkah, dampaknya akan panjang," kata Kurtubi.

Untuk membiayai subsidi tersebut di tengah keterbatasan anggaran, Kurtubi memberikan dua solusi dan saran kepada pemerintah. 

Pertama, pemerintah harus mempercepat program pemanfaatan bioetanol dan biosolar secara serius untuk menekan impor bensin.

Kedua, pemerintah harus segera merevisi tata kelola tambang mineral dan batubara (Minerba). 

Baca juga: Harga BBM Berpeluang Naik karena Perang Teluk, Bos Bluebird: Yang Penting Stoknya Ada

Ia pun mendesak agar negara menarik keuntungan nomplok (windfall profit) dari para pengusaha tambang batubara ketika harga komoditas global sedang tinggi.

"Segera cabut Undang-Undang Minerba. Sekarang ini penerimaan negara dari tambang sangat kecil, jauh lebih besar keuntungan investornya. Mestinya pakai sistem bagi hasil, 65 persen keuntungan untuk negara," jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga memberikan sentilan terkait prioritas anggaran negara.

Sebab, daripada uang negara menguap akibat regulasi yang salah atau digunakan untuk program-program populis yang membebani keuangan negara, seperti program makanan gratis, lebih baik dana tersebut dialihkan untuk mengamankan ketahanan energi nasional.

"Sebagian dana (program yang aneh-aneh) itu lebih baik dikurangi dan dipakai untuk subsidi kalau harga BBM di tingkat internasional tidak terkendali," ujarnya.

Konflik AS-Israel dan Iran

Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026).