DPR Ingatkan Serangan Air Keras Terhadap Aktivis HAM Jadi Alarm Bahaya bagi Demokrasi

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menyampaikan keprihatinan atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM KontraS, Andrie Yunus.
• Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar tindak kriminal, melainkan alarm serius bagi perlindungan pembela HAM dan demokrasi di Indonesia.
• Menurutnya, serangan terhadap aktivis adalah serangan terhadap prinsip dasar negara hukum, sehingga negara wajib menjamin mereka bekerja tanpa ancaman kekerasan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Menurut Parta, peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal biasa, melainkan harus dibaca sebagai alarm serius bagi perlindungan pembela hak asasi manusia dan ruang demokrasi di Indonesia.

“Serangan terhadap aktivis HAM adalah serangan terhadap prinsip dasar negara hukum. Pembela HAM menjalankan fungsi penting dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan dan melindungi hak warga negara. Negara wajib memastikan mereka dapat bekerja tanpa ancaman kekerasan,” ujar Parta, Sabtu (14/3/2026).

Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan Hukum Parta menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menjadikan kasus ini sebagai prioritas penanganan.

Ia meminta penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta mampu mengungkap motif dan kemungkinan aktor di balik serangan tersebut.

Baca juga: Aktivis KontraS Jadi Korban Penyiraman Air Keras, Teguh Santosa Desak Penyelidikan Tuntas

Menurutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap aktivis sering menimbulkan pertanyaan publik jika proses penegakan hukumnya tidak berjalan secara terbuka dan tuntas.

“Kasus ini harus diusut sampai ke akar-akarnya. Tidak cukup hanya menemukan pelaku lapangan. Jika ada pihak lain yang menjadi dalang, maka itu juga harus diungkap demi kepastian hukum dan keadilan,” tegasnya.

Parta mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman pahit terkait kekerasan terhadap aktivis dan penegak hukum.

Baca juga: Kasus Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, Kapolda Metro Jaya: Anggota Saya Masih Bekerja Keras

Publik masih mengingat berbagai kasus yang menimbulkan luka kolektif, seperti pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, kasus buruh Marsinah, hingga serangan air keras terhadap penyidik Novel Baswedan.

“Sejarah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap mereka yang memperjuangkan keadilan selalu menimbulkan dampak besar terhadap kepercayaan publik. Kita tidak boleh membiarkan praktik-praktik seperti ini terulang,” kata Parta.

Ancaman bagi Demokrasi

Ia menilai bahwa jika kasus semacam ini tidak ditangani secara serius, maka dampaknya bisa meluas.

Di dalam negeri, hal ini berpotensi menimbulkan efek intimidasi terhadap masyarakat sipil, mempersempit ruang kritik publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Sementara di tingkat internasional, peristiwa semacam ini juga dapat mempengaruhi reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi yang menghormati kebebasan sipil.

“Indonesia dikenal sebagai demokrasi besar di kawasan. Karena itu, perlindungan terhadap pembela HAM harus menjadi komitmen nyata negara,” ujarnya.

Polisi Masih Bekerja

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman soal kasus dugaan penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.