Jusuf Kalla Ingatkan Risiko Pemerintah soal Wacana Pelonggaran Defisit APBN

Kedua, efisiensi dari sisi belanja. Said menyarankan agar pemerintah melakukan efisiensi dengan memangkas atau menunda berbagai program yang bukan prioritas.

"Jika besaran belanja bisa dikendalikan, menyeimbangkan dengan realisasi pendapatan, tentu target defisit di bawah 3 persen insyaallah bisa dijaga. Kita memiliki pengalaman atas hal ini," urainya.

Ketiga, mengelola target pembiayaan secara pruden. Di tengah tren pemeringkatan kredit (credit rating) yang sedang negatif, Said mengakui tidak mudah untuk mendapatkan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN). 

Oleh karena itu, jajaran Kementerian Keuangan dituntut bekerja keras meyakinkan pembeli (buyer) asing untuk kembali menyerap SBN, sekaligus memperluas porsi SBN ritel di dalam negeri.

Lebih lanjut, Said mengingatkan adanya sisi positif dan negatif jika pemerintah terpaksa menempuh kebijakan pelebaran defisit di atas 3 persen.

Secara jangka pendek, ruang fiskal memang akan menjadi lebih longgar. Namun untuk jangka menengah, kebijakan ini sama halnya dengan mengalihkan beban fiskal saat ini ke masa depan lantaran defisit dibiayai oleh utang.

Hal senada berlaku untuk wacana kebijakan Quantitative Easing (QE). Jika menggunakan model di mana Bank Indonesia (BI) menyerap SBN dari pasar sekunder, kemampuan bank sentral harus benar-benar diperhitungkan secara presisi.

"Sebab BI memiliki tanggung jawab mengendalikan kurs dan inflasi. Jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, lalu jebol di kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya. Risikonya harus dihitung dengan matang," tegas Said.

Terkait wacana ekstrem seperti pencetakan uang, Said secara khusus mewanti-wanti ancaman stagflasi. 

Hal ini mengingat kondisi daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih, peredaran uang yang masif justru bisa memicu ketidakstabilan ekonomi yang parah.

"Risiko stagflasinya harus dianalisa dengan jernih. Tidak bisa kita sembarangan cetak uang. Sebab kondisi daya beli rakyat belumlah baik, jika uang beredar lebih banyak lagi, kita bisa menghadapi stagflasi," ungkapnya.

Ketua Banggar DPR ini pun mendorong agar pemerintah senantiasa melibatkan para ekonom dan pakar dalam menyusun kajian sebelum mengambil keputusan. 

Menurutnya, keterlibatan pakar penting agar setiap kebijakan ekonomi memiliki basis dukungan teknokrasi yang memadai.

"Sehingga segala risikonya dapat terpetakan termasuk mitigasinya. Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita harus tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan," tandas Said Abdullah.

(Tribunnews.com/Deni/Fransiskus)