Profil Rivqy Abdul Halim, Anggota DPR yang Soroti Beban BBM dan Keuangan Pertamina

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kebijakan penahanan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak sampai membebani kondisi keuangan PT Pertamina (Persero).
• Lebih lanjut, ia meminta agar pemerintah tidak bersikap kaku dalam menerapkan kebijakan penahanan harga. 
• Profil dan harta kekayaan Rivqy Abdul Halim.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kebijakan penahanan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak sampai membebani kondisi keuangan PT Pertamina (Persero).

Ia menilai penugasan kepada Pertamina untuk menanggung seluruh selisih harga membuat perusahaan tersebut berada dalam situasi yang cukup berat.

Rivqy juga menegaskan, pentingnya kejelasan dari pemerintah terkait skema kompensasi, supaya beban tersebut tidak mengganggu keberlangsungan operasional Pertamina dalam jangka panjang.

Menurutnya, ketidakpastian dalam perhitungan kompensasi berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap sektor energi nasional.

“Kebijakan pemerintah menahan harga BBM di tengah gejolak harga mentah dunia menempatkan PT Pertamina dalam posisi yang cukup menantang secara finansial. Maka dibutuhkan kejelasan skema keputusan ini dari pemerintah, termasuk perhitungan beban kompensasi dan dampaknya terhadap sektor energi nasional secara transparan dan terukur,” ujar Rivqy kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).

Legislator dari PKB tersebut juga menekankan pentingnya peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan kekuatan APBN.

Ia mendorong agar anggaran untuk subsidi serta kompensasi energi disiapkan secara cukup, sehingga tidak menimbulkan gangguan arus kas bagi perusahaan pelaksana.

“Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan anggaran kompensasi dan subsidi energi secara memadai dalam APBN, serta menjaga keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan negara," kata dia.

"Jangan sampai kebijakan yang berniat baik ini justru menimbulkan beban utang baru yang membahayakan struktur keuangan negara di masa depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta agar pemerintah tidak bersikap kaku dalam menerapkan kebijakan penahanan harga. 

Menurutnya, evaluasi secara berkala menjadi hal yang wajib dilakukan guna menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata, baik di pasar global maupun domestik.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim Dorong Adanya Kemitraan Ritel Modern dan UMKM

“Pemerintah juga harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penahanan harga BBM dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat," katanya.

"Kita harus sangat hati-hati dalam melihat sejauh mana kekuatan fiskal kita mampu menahan guncangan eksternal tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Berikut adalah profil Rivqy Abdul Halim.

Profil Rivqy Abdul Halim