Kamis, 16 April 2026

Sandiaga Uno: Ekonomi Hijau Bukan Tren, Tapi Masa Depan Indonesia

Ekonomi hijau bukan sekadar tren, melainkan arah strategis menuju Indonesia Maju, yang mampu menjadi penggerak pertumbuhan.

HO/IST
EKONOMI HIJAU - Pengusaha, Sandiaga Salahuddin Uno dalam diskusi panel MUTU Green Economic Series 2026 Bersama Direktur PT Mutuagung Lestari, M Syarip Lambaga pada Rabu (15/4/2026). Dalam Diskusi bertajuk 'Ekonomi Hijau yang Bermutu Menuju Indonesia Maju' itu Ia menekankan, dengan kombinasi inovasi, pembiayaan hijau, serta reformasi kebijakan, ekonomi hijau dapat mengubah risiko perubahan iklim menjadi peluang ekonomi baru. 

 

Ringkasan Berita:
  • Sandiaga Salahuddin Uno menilai ekonomi hijau memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan.
  • Ekonomi hijau bukan sekadar tren, melainkan arah strategis menuju Indonesia Maju, yang mampu menjadi penggerak pertumbuhan sekaligus menciptakan lapangan kerja masa depan.
  • Ekonomi hijau memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha dan investor, Sandiaga Salahuddin Uno menilai ekonomi hijau memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan. 

Menurut dia, kawasan Asia, termasuk Indonesia, memiliki peluang strategis karena kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah. 

Baca juga: AHY Ungkap Strategi Program Transmigrasi, Targetkan Kawasan Jadi Pertumbuhan Ekonomi

“Asia memiliki 60 persen populasi dan keanekaragaman hayati dunia. Itu bukan kerentanan, tetapi potensi,” kata Sandiaga dalam diskusi panel MUTU Green Economic Series 2026 Bersama Direktur PT Mutuagung Lestari, M Syarip Lambaga, Rabu (15/4/2026).

Ekonomi hijau adalah sistem pembangunan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, melalui penggunaan energi rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial.

Baca juga: Pastikan Stok Beras 2026 Aman, Menko Pangan: Apa Pun Geopolitik Dunia, Makan Kita Terjamin

Konsep ini muncul sebagai solusi atas kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, serta menjadi arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Gagasan ekonomi hijau atau green economy semakin menguat sebagai arah baru pembangunan ekonomi global, termasuk di Indonesia. 

Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan penciptaan lapangan kerja baru yang dikenal sebagai green jobs.

Dalam Diskusi bertajuk 'Ekonomi Hijau yang Bermutu Menuju Indonesia Maju' itu Ia menekankan, dengan kombinasi inovasi, pembiayaan hijau, serta reformasi kebijakan, ekonomi hijau dapat mengubah risiko perubahan iklim menjadi peluang ekonomi baru. 

Sandiaga Uno melihat ekonomi hijau bukan sekadar tren, melainkan arah strategis menuju Indonesia Maju, yang mampu menjadi penggerak pertumbuhan sekaligus menciptakan lapangan kerja masa depan.

Ekonomi hijau mencakup berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan, pengelolaan limbah, kehutanan berkelanjutan, hingga ekonomi karbon. Dalam konteks ini, pasar karbon menjadi salah satu peluang besar yang terus berkembang dan telah memasuki fase implementasi nyata. 

Di Indonesia, perdagangan karbon bahkan menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan volume transaksi mencapai sekitar 700.000 ton CO₂ ekuivalen hingga pertengahan 2025.

Lebih jauh, potensi proyek berbasis alam seperti mangrove, lahan gambut, dan kehutanan diperkirakan mencapai 13 miliar ton CO2 ekuivalen dengan nilai ekonomi sekitar USD 8 miliar per tahun atau setara sekira Rp120 triliun per tahun.

Estimasi ini sejalan dengan berbagai kajian dari World Bank serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyoroti besarnya potensi ekonomi berbasis solusi alam (nature-based solutions) di Indonesia.

Secara lebih luas, berbagai kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan International Renewable Energy Agency menunjukkan bahwa total potensi ekonomi hijau Indonesia—termasuk energi terbarukan, ekonomi karbon, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan—dapat mencapai kisaran Rp3.000-4.000 triliun dalam jangka panjang, menjadikannya salah satu peluang ekonomi terbesar bagi transformasi nasional.

Baca juga: GAPPRI Ingatkan Pemerintah Soal Dampak Ekonomi Terkait Pengaturan Batasan Kadar Nikotin dan Tar

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved