Praktisi Pendidikan Sebut Program MBG Harusnya Direncanakan Matang Sejak Awal

"Katanya gurunya harus mencuci piring dan sebagainya. Kenapa tidak ditanggungkan kepada anak? Ajarkan mereka tanggung jawab. Biarkan mereka ada sisa makanan, kasih beberapa tempat (sampah) ini organik, ini anorganik, dan lain sebagainya. Dia jadi ikut belajar di MBG ini tidak hanya sebagai objek penerima, tetapi juga subjek," ucap Hana.

Temuan Posko Pengaduan Konstitusional Guru terkait Dampak Proyek MBG

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan 88 persen guru di Indonesia merasa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM).

Anggota Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW) sekaligus perwakilan Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia, Yassar Aulia menjelaskan, ada 151 dari total 173 guru pelapor melaporkan hal tersebut kepada Posko Pengaduan Konstitusional Guru terkait dampak proyek MBG.

"Setidaknya 88 persen guru merasa pelaksanaan proyek MBG mempengaruhi kegiatan belajar mengajar," kata Yasser, dalam konferensi pers temuan sementara Posko Pengaduan Konstitusional Guru terkait Dampak Proyek MBG, di Jakarta Selatan, Jumat (17/4/2026).

"Jenis dampak pertama, yaitu jam pelajaran terganggu atau berkurang," tambahnya.

Ia menjelaskan, ada 90 orang guru yang menceritakan distribusi MBG memotong jam KBM. Menurutnya, kegiatan belajar harus berhenti untuk mengambil atau mengonsumsi MBG.

Jenis dampak kedua, kata Yasser, 54 guru melaporkan bahwa pelaksanaan MBG menambah beban kerja guru.

"Guru harus membagikan makanan, menghitung ompreng, mengawasi siswa, dan bersih-bersih," jelasnya.

Jenis dampak berikutnya, Yasser menyebut, 41 guru menceritakan bahwa pelaksanaan MBG menyebabkan siswa menjadi tidak fokus belajar.

Dampak lainnya, antara lain 30 guru melaporkan distribusi MBG tidak tepat waktu, 25 guru menceritakan masalah kualitas makanan MBG.

"15 guru menceritakan masalah kebersihan dan ketertiban kelas. Kelas kotor, sisa makanan, bau makanan," ucapnya.

Sementara itu, katanya, 11 guru melaporkan pelaksanaan MBG tidak terlalu mempengaruhi KBM dan bisa berdampak positif jika dikelola dengan baik.

Sebagai informasi, laporan diajukan guru-guru pelapor dari sejumlah provinsi di Indonesia, yang jumlahnya didominasi guru berstatus PPPK dan guru honorer yang masing-masing 62 orang. Kemudian 26 guru ASN, 19 orang lainnya, dan 4 guru kontrak.

Adapun rentang waktu pengumpulan data dilakukan sejak 9 Maret hingga 16 April 2026.