Rencanakan Audit Nasional Dapur MBG, Dudung Minta SPPG Jangan Cuma Cari Untung

Ringkasan Berita:

• Dudung Abdurachman berencana mengaudit nasional seluruh dapur SPPG program Makan Bergizi Gratis.
• Dudung meminta pengelola SPPG memprioritaskan kesehatan anak, bukan sekadar mencari keuntungan.
• KSP menemukan banyak ketimpangan SPPG, lebih dari seribu unit disebut telah disuspensi.

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan rencana audit secara nasional terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik.

Menurut Dudung, pengawasan ketat diperlukan karena MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

“MBG ini kan program prioritas presiden yang harus dikawal dalam rangka pemenuhan gizi anak-anak Indonesia,” kata Dudung saat sidak di kawasan Petamburan dan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026).

Ia menilai pemerintah harus turun langsung melakukan pengecekan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

“Kalau misalnya tidak kita secara langsung terlibat untuk mengecek ini nanti akan terjadi kesewenang-wenangan,” ujarnya.

Dudung mengatakan pihaknya akan segera melakukan audit dan klasifikasi nasional terhadap seluruh SPPG.

“Mengklasifikasi nasional tentang SPPG tentunya apakah itu layak penuh, layak bersyarat atau tidak layak sehingga tidak operasional,” katanya.

Ia juga mengingatkan program MBG tidak boleh dijalankan hanya demi mencari keuntungan semata.

“Jadi tidak serta-merta hanya untuk mencari suatu keuntungan,” tegas Dudung.

Menurutnya, keamanan pangan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.

“Dipastikan anak-anak yang menerima itu betul-betul menjadi sehat ya. Bukan kemudian akhirnya hanya sekadar makan saja,” lanjutnya.

Baca juga: KSP Dudung Sidak SPPG di Jakarta Barat, 2 Dapur MBG Terancam Ditutup

Dudung mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait berbagai temuan ketimpangan di lapangan.

“Bahkan yang sudah disuspen juga sampai 1000-an lebih itu,” kata Dudung.

Arahan Prabowo untuk Dudung

Sebelumnya, Dudung Abdurachman mengungkap arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memeriksa celah potensi ketimpangan di program prioritas nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memperkuat kolaborasi.