Selasa, 21 April 2026

Kerja Sama Pertahanan RI–AS Disorot, Diingatkan Risiko Ketergantungan Militer Asing

GMNI DKI Jakarta menilai kerja sama U.S.–Indonesia Major Defense Cooperation Partnership berpotensi memengaruhi kemandirian pertahanan Indonesia.

HO/IST
KERJASAMA MILITER - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta, Deodatus Sunda menyoroti tajam kesepakatan Joint Statement on Establishment of the U.S.–Indonesia Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) yang diteken pada 13 April 2026. 

"Kedaulatan negara adalah harga mati yang tidak dapat dinegosiasikan. Kerja sama pertahanan harus menjadi instrumen penguatan kapasitas nasional, bukan pintu masuk dominasi asing yang menggerus kedaulatan negara," pungkasnya.

Sebelumnya, pemberitaan media asing baru-baru ini menyebut adanya dokumen pertahanan militer AS yang mengungkap rencana untuk mengamankan akses lintas pesawat militer AS di ruang udara Indonesia.

Disebutkan juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth untuk menandatangani dokumen itu secara resmi.

Terkait hal itu, Kementerian Pertahanan juga telah menegaskan dokumen itu belum bersifat final dan mengikat.

Terkini, Departemen Perang AS (Pentagon) mempublikasi foto dan pernyataan terkait pertemuan Sjafrie beserta delegasi pemerintah RI dan Hegseth beserta delegasi pemerintah AS di Pentagon lewat akun media sosial X pada Selasa (14/4/2026) dini hari.

Meski Pentagon telah memberikan pernyataan terkait pertemuan itu, namun Kementerian Pertahanan RI belum memberikan pernyataan.

Baca juga: Prabowo ke Rusia, Menhan ke AS, Dosen UNUD: Indonesia Ingin Tunjukkan Diri sebagai Mitra Strategis

Sehingga, hingga Selasa (14/4/2026) pagi, hasil pertemuan antara delegasi Indonesia dan delegasi AS itu belum dapat dipastikan.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved