Sidang Kasus Sertifikasi K3, Hakim Sebut Kemnaker Punya Anggaran Besar Tapi Paling Banyak Masalah

Sidang Kasus Sertifikasi K3, Hakim Sebut Kemnaker Beranggaran Besar namun Paling Banyak Masalah

Ringkasan Berita:

• Saksi ungkap  tidak ada perintah dari pimpinan untuk menghentikan penerimaan nonteknis di Kemnaker
• Praktik penerimaan tidak resmi di Kemnaker terus berlangsung meski berganti pejabat
• Hakim Alfis lalu menyinggung besarnya anggaran Kemnaker yang mencapai triliunan rupiah dalam APBN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim yang mengadili perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam kepengurusan sertifikasi K3 menyinggung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merupakan kementerian yang paling banyak masalah padahal memiliki anggaran besar.

Hal itu disampaikan hakim anggota Alfis Setiawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Sidang menghadirkan terdakwa Anitasari Kusumawati, mantan Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja sebagai saksi.

Anita bersaksi untuk terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Fahrurozi selaku mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Dirjen Binwasnaker dan K3), serta Temurila dari pihak swasta PT Kem Indonesia.

Mulanya, majelis hakim menanyakan apakah Fahrurozi, baik saat menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) maupun sebagai Direktur Jenderal definitif, pernah menyampaikan dalam rapat agar praktik uang nonteknis dihentikan.

Baca juga: Sidang Kasus Sertifikasi K3 Kemnaker, Noel Ebenezer Telah Kembalian Uang Rp 3 Miliar ke Rekening KPK

“Pernah tidak dalam rapat pimpinan atau rapat apa pun menyampaikan bahwa ini tidak boleh lagi dilanjutkan? Ini kebiasaan tidak benar dan harus dihentikan?” tanya Hakim Alfis.

Anita menyatakan tidak ada perintah untuk menghentikan penerimaan nonteknis tersebut.

“Tidak ada, Yang Mulia,” jawab Anita.

Majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa praktik penerimaan tidak resmi tersebut terus berlangsung.

“Iya,” jawab Anita.

Baca juga: Istri Noel Tuduh Bobby Bohong soal Intimidasi, Kuasa Hukum: Disampaikan di Bawah Sumpah

Hakim Alfis lalu menyinggung besarnya anggaran Kemnaker yang mencapai triliunan rupiah dalam APBN.

“Jujur saja, Kementerian Ketenagakerjaan ini paling banyak masalah. Dulu kami menyidangkan Binapenta di sini, bersamaan juga ada perkara lain dari Kemnaker, dan sekarang masih berjalan. Persoalan di Kementerian Ketenagakerjaan ini banyak. Kok bisa begitu sementara anggarannya cukup besar dalam APBN,” ujar Hakim Alfis.

Suap atau Pemerasan

Jaksa KPK mendakwa Noel menerima suap yang dilakukan bersama-sama dengan sejumlah terdakwa lain, di antaranya Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.