Daftar Reshuffle Kabinet Prabowo, Isu Perombakan Menguat Lagi pada 2026

Dalam reshuffle keempat kali ini, ada lima menteri yang diganti. 

Namun, pada 8 Oktober 2025, Prabowo melantik empat menteri baru dan satu wakil menteri di Istana Negara, Jakarta.

Sejumlah menteri tersebut, di antaranya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Beredar Nama-nama Pejabat yang Akan Diganti dan Menempati Pos Baru

Reshuffle Kabinet Prabowo 2026

Isu perombakan kabinet sebenarnya sudah mencuat pada Februari 2026.

Perombakan pun menguat setelah adanya 'tukar guling' antara Thomas Djiwandono dengan Juda Agung.

Thomas Djiwandono dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Juda Agung, sedangkan Juda Agung ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menggantikan Thomas.

Namun, pelantikan Wamenkeu dilakukan lebih dulu.

Kini, isu reshuffle kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka makin menguat pada akhir April 2026.

Pada awal April, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyatakan, perombakan kabinet akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo.

“Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Di tengah isu perombakan, muncul nama-nama tokoh akan mengisi sejumlah pos pejabat negara setingkat menteri dan kepala lembaga akan di-reshuffle.

Informasi yang dihimpun Tribunnews.com, Senin (27/4/2026), sejumlah pos pejabat negara setingkat menteri dan kepala lembaga akan di-reshuffle.

Kabarnya Jenderal Dudung dipercaya akan menduduki Kepala Staf Presiden (KSP) yang baru menggantikan Muhammad Qodari.

Sementara itu, Muhammad Qodari akan dipindahkan menjadi Juru Bicara Presiden sekaligus Kepala Bakom.

Qodari dipercaya akan mengisi pos yang selama ini dianggap 'kelemahan' pemerintahan Presiden Prabowo yakni soal komunikasi publik.