Kamis, 4 Juni 2026

Tekan Angka Peserta Nonaktif, BPJS Kesehatan Gandeng Koperasi Kelurahan hingga Tingkat Desa

Banyaknya peserta tidak aktif jadi tantangan bagi BPJS Kesehatan karena mereka berisiko kesulitan mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan.

Tayang:
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
HO/IST/ist/Polsek Dentim
KANTOR BPJS DENPASAR DITEROR - Kantor BPJS Denpasar. Saksi mata mengungkap detik-detik kantor BPJS Denpasar diserang, penyerangan dikatakan terjadi secara cepat dan serampangan pada Sabtu 21 Februari 2026. 

Ringkasan Berita:
  • Cakupan Universal Health Coverage (UHC) sudah mencapai 98,5 persen atau sekitar 285 juta jiwa. Namun, tingkat keaktifan peserta baru berada di angka 79,5 persen
  • Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi BPJS Kesehatan karena peserta yang tidak aktif berisiko kesulitan mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan
  • Masalah utama saat ini bukan lagi soal jumlah peserta, melainkan menjaga agar masyarakat tetap aktif membayar iuran dan terlindungi

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hampir menjangkau seluruh rakyat Indonesia, ternyata masih banyak peserta yang statusnya tidak aktif.

Data terbaru BPJS Kesehatan menunjukkan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) sudah mencapai 98,5 persen atau sekitar 285 juta jiwa. Namun, tingkat keaktifan peserta baru berada di angka 79,5 persen.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi BPJS Kesehatan karena peserta yang tidak aktif berisiko kesulitan mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan.

Baca juga: Perketat Klaim Rumah Sakit, BPJS Kesehatan Kejar Efesiensi Rp 1 Triliun dalam 3 Bulan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S mengatakan, masalah utama saat ini bukan lagi soal jumlah peserta, melainkan menjaga agar masyarakat tetap aktif membayar iuran dan terlindungi.

“Peserta JKN memang secara UHC itu sudah 285 juta jiwa 98,5 persen. Tapi keaktifan baru 79,5 persen dan ini tantangan kita ke depan,” kata Prihati Pujowaskito dalam kick-off uji coba kolaborasi optimalisasi peran Koperasi Kelurahan Merah Putih di Bandung Jawa Barat, Kamis (21/5/2026). 

Gandeng Koperasi Sampai ke Desa

Untuk menghadapi masalah tersebut, BPJS Kesehatan mulai menggandeng Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Koperasi dipilih karena dinilai memiliki akses langsung hingga ke masyarakat tingkat bawah.

“Yang penting sekali bahwa kita harus berkolaborasi dengan semua pihak dan dalam hal ini adalah Koperasi Desa Merah Putih yang aksesnya bisa ke ujung-ujung sampai ke desa-desa,” ujarnya.

Dalam tahap awal, BPJS Kesehatan menggandeng 20 KKMP di Kota Bandung melalui tiga model uji coba.

Pertama, koperasi menjadi kanal pembayaran iuran peserta JKN atau Payment Point Online Banking (PPOB).

Kedua, koperasi menjadi agen mitra JKN yang bertugas mendata peserta, memberikan edukasi, sekaligus membantu mengaktifkan kembali peserta nonaktif.

Ketiga, koperasi menjadi kolaborator penghimpun dana bantuan dari berbagai sumber seperti hasil usaha koperasi, corporate social responsibility (CSR), dan donasi untuk membantu peserta JKN nonaktif yang membutuhkan bantuan iuran.

Uji Coba Bandung Jadi Model Nasional

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati mengatakan, uji coba di Bandung akan berjalan selama enam bulan sebelum diperluas ke daerah lain.

“Kalau yang berhasil 6 bulan ini di Bandung, kita akan replikasi atau kita coba eskalasi di tempat yang lain,” kata Sutopo.

Sesuai Minatmu
Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved