Ekspor Sumber Daya Alam Satu Pintu Lewat BUMN, Anggota DPR Sebut Bisa Pangkas Mafia
Menurutnya, langkah ini penting agar Indonesia memiliki martabat sebagai negara yang berdaulat dalam mengelola kekayaan buminya sendiri.
Ringkasan Berita:
- Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI bertujuan untuk menstabilkan harga sekaligus memangkas praktik kejahatan
- Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia harus dilihat dari visi besar pemerintah untuk mengamankan sumber daya nasional
- Menurutnya, langkah ini penting agar Indonesia memiliki martabat sebagai negara yang berdaulat dalam mengelola kekayaan buminya sendiri
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bertujuan untuk menstabilkan harga sekaligus memangkas praktik kejahatan di sektor komoditas strategis.
Firnando menjelaskan, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia harus dilihat dari visi besar pemerintah untuk mengamankan sumber daya nasional.
Baca juga: Anggota DPR Terkejut Warga Negara Asing Jadi Bos BUMN Ekspor: Harus Ada Batas Waktunya
"Mengenai hal BUMN yang baru dibentuk ya, Sumber Daya Indonesia, kita musti lihatnya dari sisi yang Pak Presiden katakan kemarin di pidato di Paripurna ya, bahwa tujuan dari pembuatan ini adalah untuk menstabilisasi harga," ujar Firnando saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (22/5/2026).
Firnando menekankan bahwa selama ini kekayaan alam Indonesia seringkali tidak dihargai secara maksimal di pasar internasional.
Dengan adanya kontrol negara melalui DSI, ia yakin Indonesia akan memiliki nilai tawar atau leverage yang lebih kuat.
"Dan yang kedua juga kita sumber daya alam kita ini kan juga harus kita hargai. Artinya kita juga harus menjual dengan harga yang tinggi karena ini kan dari bumi kita ya, gitu," ujarnya.
"Jadi saya rasa ini baik-baik untuk pemerintah bisa mengontrol, mengawasi dan yang paling penting memotong dari kejahatan-kejahatan seperti yang Pak Presiden katakan pada sidang waktu itu, yang masalah invoicing, masalah apa semuanya itu juga harus kita tiadakan," ucapnya melanjutkan.
Menurutnya, langkah ini penting agar Indonesia memiliki martabat sebagai negara yang berdaulat dalam mengelola kekayaan buminya sendiri.
"Supaya kita punya sedikit leverage atau apa harga yang kita bisa berikan kepada market di luar negara Indonesia ini sehingga kita punya muka sebagai negara yang berdaulat dan berharga gitu," tegas Firnando.
Mengenai respons negatif pasar modal, Firnando menganggap hal tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam setiap perubahan kebijakan.
Baca juga: Ini Tanggapan Alumni GMNI soal Prabowo Tertibkan Ekspor Sawit dan Batu Bara via BUMN
Namun, Firnando meyakini keraguan investor akan hilang setelah kebijakan ini diimplementasikan secara nyata.
"Lalu bahwa kemudian market melihatnya ini kan pasti dalam semua kebijakan pemerintah itu kan pasti ada pro dan kontra gitu. Menurut saya ini hal biasa aja, nanti setelah ini disosialisasikan, setelah ini dipraktekkan, dan masyarakat akan merasakan dampak positifnya, saya pikir semua rakyat Indonesia nanti akan berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas apa yang dilakukan hari ini gitu," imbuhnya.
Sebagai informasi, pembentukan PT DSI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA.
Berdasarkan aturan tersebut, ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Firnando-Hadityo-Ganinduto-Profesionalitas-Direksi-dan-Komisaris-Jadi-Fondasi-Transformasi-BUMN.jpg)