PKS Dorong Audit Menyeluruh Dugaan Kecurangan Ekspor Sawit

"Apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan stabilitas dunia usaha. Jangan sampai pesan yang ditangkap pasar internasional adalah seolah-olah seluruh tata niaga sawit nasional sedang bermasalah," ujar Mulyanto.

Mulyanto menilai penguatan kontrol negara terhadap ekspor komoditas strategis pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat pengelolaan devisa nasional. 

Namun, ia menekankan bahwa pembenahan tata kelola harus dilakukan secara tenang, profesional, dan objektif.

"Yang paling penting bukan besarnya pemberitaan, melainkan akurasi data, ketepatan langkah, dan hasil konkret yang benar-benar mampu memperbaiki sistem ekspor nasional secara berkelanjutan," tandas Mulyanto.

Dugaan Manipulasi Ekspor

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Kejaksaan Agung telah bergerak menindaklanjuti dugaan manipulasi ekspor oleh 10 perusahaan sawit atau CPO.

Hal itu disampaikan Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

"Sudah, BPKP dan Kejagung sudah bergerak, saya masih nunggu laporan dari mereka, udah berapa bulan gitu. Jadi itu merupakan titik awal mereka masuk," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Purbaya meyakini bahwa praktik manipulasi nilai ekspor tersebut terjadi. 

Meskipun demikian pihaknya kata Purbaya akan menunggu tindak lanjut dari Kejagung dan BPKP terhadap 10 perusahaan sawit tersebut. 

Ia akan menanyakan hasil penelusuran dari dua lembaga tersebut pada pekan depan.