JPPI: Copot Kepala BGN Tak Cukup, Program MBG Perlu Evaluasi Menyeluruh

Ringkasan Berita:

• Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pencopotan pimpinan Badan Gizi Nasional tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar program Makan Bergizi Gratis 
• JPPI menyoroti desain program, krisis kepercayaan publik, serta potensi distorsi anggaran pendidikan sebagai tiga masalah utama
• Organisasi tersebut mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan sasaran program MBG

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pencopotan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

JPPI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program, tata kelola kelembagaan, hingga kebijakan anggaran agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat berjalan lebih baik.

"Pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah. Justru berpotensi membuat program MBG makin karam sebelum berlayar penuh," ujar Koordinator Nasional JPPI, Abdullah Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6).

JPPI menyoroti tiga persoalan krusial yang dinilai menjadi sumber krisis di tubuh BGN.

Baca juga: JPPI Nilai Wacana Sekolah Ajarkan Bahasa Portugis Hanya Gimik Diplomatik Presiden Prabowo

1. Desain Program Dinilai Bermasalah Sejak Awal

Menurut JPPI, kritik publik terhadap MBG sejak awal bukan semata-mata ditujukan kepada figur pimpinan, melainkan pada desain program yang dinilai memiliki kelemahan mendasar, terutama terkait pengelolaan anggaran yang sangat besar.

2. Menurunkan Kepercayaan Publik

JPPI menilai persoalan yang terjadi di BGN berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan para mitra pelaksana di lapangan.

"Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan bagi anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan korupsi? Krisis kepercayaan ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan," tegas Ubaid.

3. Menggerus Anggaran Pemenuhan Hak Dasar

JPPI juga mengkritik kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai terlalu berfokus pada program MBG.

Menurut organisasi tersebut, pelaksanaan program secara masif berpotensi menggeser prioritas anggaran publik lainnya, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

JPPI menilai anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen semakin terdistorsi, sehingga berisiko mengorbankan kesejahteraan guru dan pembenahan fasilitas sekolah yang masih rusak.

"Pergantian pimpinan sama sekali tidak mengubah kebijakan anggaran yang bias tersebut," kata Ubaid.

Minta Evaluasi Total Program