Gatot Nurmantyo Peringatkan Indonesia Menghadapi Triple Crisis, Sebut Gejala 1998

Ringkasan Berita:

• Gatot Nurmantyo menilai Indonesia tengah menghadapi krisis tiga dimensi yang saling berkaitan.
• Deindustrialisasi, kebocoran fiskal, dan kerapuhan rupiah disebut menjadi akar persoalan ekonomi nasional.
• Mantan Panglima TNI itu mengingatkan gejala yang muncul memiliki kemiripan dengan kondisi menjelang krisis 1998.

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, memperingatkan Indonesia sedang menghadapi apa yang disebutnya sebagai triple crisis atau krisis tiga dimensi yang berpotensi menekan perekonomian nasional jika tidak segera diatasi.

Peringatan tersebut disampaikan Gatot dalam forum purnawirawan TNI yang digelar bersama sejumlah perwira tinggi purnawirawan dari tiga matra.

Dalam paparannya, ia menyebut krisis tersebut terdiri atas deindustrialisasi dini, kebocoran fiskal, dan kerapuhan nilai tukar rupiah.

Menurut Gatot, persoalan paling mendasar terletak pada melemahnya sektor industri nasional dalam satu dekade terakhir.

"Sebenarnya kalau kita bedah, saat ini sedang terjadi triple crisis dalam struktur ekonomi Indonesia. Akar masalah utamanya adalah deindustrialisasi dini yang terjadi secara perlahan namun konsisten selama 10 tahun terakhir," kata Gatot, dikutip dari YouTube Refly Harun.

Ia menilai penurunan kapasitas industri telah memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), mendorong pekerja beralih ke sektor informal, sekaligus mengurangi kontribusi sektor produktif terhadap penerimaan negara.

Dalam pandangannya, industri nasional kehilangan daya saing karena tingginya biaya logistik, lemahnya penguasaan teknologi, serta rendahnya efisiensi produksi.

Gatot mencontohkan bagaimana sejumlah bahan baku dari Indonesia justru diproses di luar negeri lalu kembali masuk ke pasar domestik dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik.

Ia juga menyoroti berbagai hambatan yang menurutnya membuat industri sulit berkembang, mulai dari biaya logistik yang tinggi hingga praktik pungutan yang membebani dunia usaha.

Dampak berikutnya, kata dia, adalah melemahnya penerimaan fiskal negara.

Baca juga: Bhima CELIOS: Rupiah Bisa Tembus Rp20.000 per Dolar pada Akhir Juni, Kelas Menengah Menyusut

Menurut Gatot, ketika sektor formal mengecil maka penerimaan pajak ikut menyusut sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi semakin sempit. Dalam kondisi tersebut pemerintah akan semakin bergantung pada pembiayaan utang untuk menjalankan berbagai program pembangunan.

"Jika sektor formal mengecil, maka penerimaan pajak negara otomatis mengecil. Dengan mengecilnya penerimaan, APBN tidak memiliki ruang yang cukup untuk dialokasikan ke sektor-sektor penting," ujarnya.

Dalam paparannya, Gatot juga menyinggung kondisi APBN yang menurutnya menghadapi tekanan akibat tingginya kewajiban pembayaran utang dan bunga utang negara.

Ia menyebut ruang fiskal yang semakin terbatas pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga program perlindungan sosial.

Krisis ketiga yang disoroti adalah kerapuhan nilai tukar rupiah.

Menurut Gatot, lemahnya sektor industri membuat kemampuan menghasilkan devisa ekspor ikut menurun sehingga pergerakan rupiah semakin bergantung pada sentimen pasar dan kepercayaan investor.

"Kerapuhan rupiah terjadi karena industri dan produksi dalam negeri lemah, sehingga devisa yang masuk dari ekspor juga lemah," katanya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menciptakan lingkaran masalah ekonomi yang saling berkaitan, yakni industri melemah, penerimaan negara menurun, investasi tertekan, dan nilai tukar semakin rentan.

Sebagai solusi, Gatot mendorong pemerintah melakukan reindustrialisasi produktif dengan memperkuat basis manufaktur nasional, meningkatkan efisiensi industri, dan memperbaiki daya saing produk dalam negeri.

Menurutnya, tanpa penguatan sektor industri, Indonesia akan terus menghadapi tekanan ekonomi yang berulang.

Forum purnawirawan TNI sendiri dalam beberapa kesempatan belakangan aktif menyampaikan pandangan mengenai berbagai isu strategis nasional, termasuk ekonomi, pertahanan, dan tata kelola pemerintahan. Beberapa forum purnawirawan juga diketahui menyiapkan rekomendasi tertulis untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan yang sama, Gatot juga mengingatkan sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya mulai menunjukkan kemiripan dengan kondisi menjelang krisis moneter 1998.

Ia menilai kombinasi deindustrialisasi, meningkatnya PHK, pelemahan daya beli masyarakat, membengkaknya beban utang, hingga menurunnya kepercayaan pasar dapat menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah.

"Kondisi ini bisa mengarah pada krisis tahun 1998 kalau kita tidak hati-hati," ujar Gatot.

Ia menyoroti meningkatnya jumlah generasi muda yang kesulitan memperoleh pekerjaan, tekanan terhadap kelas menengah, serta melemahnya daya beli masyarakat sebagai gejala yang perlu diwaspadai.

Dalam pidatonya, Gatot juga mengaitkan penurunan kepercayaan investor dengan volatilitas pasar keuangan dan pelemahan indeks saham domestik.

Meski demikian, sejumlah ekonom sebelumnya menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan 1998 karena fundamental perbankan, cadangan devisa, serta sistem pengawasan keuangan dinilai jauh lebih kuat dibanding saat krisis Asia melanda Indonesia.

Karena itu, peringatan Gatot lebih tepat dipandang sebagai alarm terhadap sejumlah tekanan ekonomi yang menurutnya perlu segera direspons melalui penguatan sektor industri, perbaikan produktivitas, dan peningkatan kualitas kebijakan fiskal agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.

Potensi Tembus Rp20 Ribu Per Dolar AS

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara memperingatkan nilai tukar rupiah berpotensi menembus level Rp20.000 per dolar Amerika Serikat pada akhir Juni apabila tren pelemahan yang terjadi saat ini terus berlanjut.

Pernyataan tersebut disampaikan Bhima dalam podcast bersama Refly Harun saat membahas kondisi ekonomi nasional, pelemahan rupiah, hingga dampaknya terhadap dunia usaha dan masyarakat.

"Kalau soal rupiah, saya hitung kalau pelemahannya per hari itu 0,5 persen, maka kita pada akhir Juni itu bisa tembus Rp20.000 per dolar," kata Bhima dikutip dari YouTube Refly Harun.

Menurutnya, pelemahan rupiah tidak bisa dianggap sebagai persoalan yang hanya berdampak pada sektor keuangan atau investor.

Ia menilai masyarakat desa hingga kelas pekerja juga akan merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang impor, bahan baku industri, hingga meningkatnya biaya hidup.

Bhima mengaku mendapat banyak keluhan dari kalangan industri, terutama sektor manufaktur dan otomotif yang mulai mengkhawatirkan kenaikan biaya produksi akibat pelemahan kurs.

Ia menyebut sejumlah perusahaan bahkan mulai menghadapi penurunan kapasitas produksi karena ketergantungan terhadap bahan baku impor.

"Kalau kurs terus melemah, banyak perusahaan bisa kolaps atau paling tidak mempersiapkan PHK massal karena biaya produksi meningkat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bhima meminta pemerintah mengakui adanya tekanan ekonomi yang sedang terjadi dan tidak meremehkan dampaknya terhadap masyarakat.

Menurutnya, Indonesia tidak dapat memisahkan diri dari dinamika ekonomi global, sehingga gejolak eksternal seperti konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, maupun ketidakpastian pasar keuangan dunia tetap akan berimbas pada kondisi domestik.

Ia menilai sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar tetap dipertahankan meski ruang fiskal semakin terbatas.

Bhima mengingatkan bahwa pembiayaan program-program tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap APBN apabila tidak diimbangi dengan sumber pendanaan yang kuat dan berkelanjutan.

"Saya kira pemerintah harus mengakui bahwa ada tekanan ekonomi. Jangan denial. Ada situasi yang memang harus diperbaiki, ada kebijakan yang harus dievaluasi," katanya.

Bhima menambahkan pasar saat ini tidak hanya melihat besarnya program yang dijalankan pemerintah, tetapi juga memperhatikan kemampuan negara dalam membiayai program-program tersebut secara berkelanjutan.

Apabila muncul keraguan terhadap kondisi fiskal Indonesia, lanjut dia, dampaknya bisa berupa pelemahan rupiah yang lebih dalam, kenaikan biaya utang, hingga turunnya minat investor.

Kondisi Keuangan Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, bicara soal utang negara di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Pada Kamis (4/6/2026), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah menembus angka Rp18.000.

Terkait hal itu, Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah.

Namun, ia memastikan pembayaran utang negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) masih sesuai perhitungan.

Purbaya juga mengatakan, sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap.

"Pembayaran utang kan lewat kupon ya. Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya," ungkap Purbaya di DPR RI, Jakarta, Kamis.

"Cuma kan gini, ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu," imbuh dia.

Lebih lanjut, Purbaya menuturkan, saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar.

Tetapi, jelas Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah.

Meski tak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar, masih sesuai perhitungan.

"Begini, pada waktu APBN pertama kan ada asumsi berapa, Rp16.500 ya? Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ."

"Adjustment-nya (penyesuaian) cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti rupiah melemah signifikan."

"Tapi basically, fundamental Rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang," tutur dia.