Pendidikan GO
Mario Christian Sumampow
Artikel
-
Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Tak Jamin Integritas, Banyak Faktor Perlu Dibenahi
Hadar mengingatkan bahwa integritas tidak semata ditentukan oleh kelonggaran waktu.
Jumat, 18 Juli 2025 -
KPU Usul Pilkada Dibiayai APBN agar Pengelolaan Lebih Efisien
KPU usul pembiayaan Pilkada ke depan tidak lagi menggunakan APBD melainkan melalui APBN.
Jumat, 18 Juli 2025 -
Muhammad Ali Adukan Tiga Pejabat DKPP ke DKPP Gegara Kontraknya Sebagai Pegawai Outsourcing Diputus
Seorang pegawai outsourcing Sekretariat DKPP mengadukan tiga pejabat di lingkungan institusi tersebut ke DKPP
Kamis, 17 Juli 2025 -
MK Pernah Tegaskan Wamen tak Boleh Rangkap Jabatan Lewat Putusan Tahun 2019
Larangan dari Mahkamah Konstitusi terkait rangkap jabatan wakil menteri (wamen) disinggung dalam sidang pengujian Undang-Undang 39/2008
Kamis, 17 Juli 2025 -
MK Tolak Permohonan Gugat Rangkap Jabatan Wamen karena Pemohon Telah Meninggal Dunia
Permohonan pengujian Undang-Undang Kementerian Negara terkait rangkap jabatan wakil menteri (wamen) tidak diterima MK
Kamis, 17 Juli 2025 -
MK Tolak Gugatan Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pemohon yang meminta syarat capres-cawapres minimal berpendidikan Strata Satu atau S1.
Kamis, 17 Juli 2025 -
Pemohon Meninggal, Gugatan Agar Wakil Menteri Tak Rangkap Jabatan Gugur di MK
Permohonan uji Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait rangkap jabatan wakil menteri tidak diterima MK.
Kamis, 17 Juli 2025 -
Ketua MK Suhartoyo Minta Kapolri Hadir di Persidangan untuk Sampaikan Keterangan Presiden
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo meminta agar Kapolri Listyo Sigit untuk datang memberi keterangan dalam persidangan.
Kamis, 17 Juli 2025 -
Alexander Marwata: Pasal Karet UU Tipikor Berpotensi Disalahgunakan
Permohonan uji materi kedua pasal tersebut adalah tiga mantan terpidana kasus korupsi alias mantan koruptor.
Rabu, 16 Juli 2025 -
Alexander Marwata Nilai Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Rawan Jadi Pasal Karet, Perlu Buat Tafsir Baru
Ketidakjelasan norma saat ini bisa membuat seseorang dihukum tanpa adanya kehendak jahat untuk merugikan negara
Rabu, 16 Juli 2025 -
Penjual Pecel Lele Bisa Terjerat UU Tipikor? Begini Pendapat Eks Pimpinan KPK Alexander Marwata
Sebelumnya eks Pimpinan KPK Chandra Hamzah menyebut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bisa saja digunakan untuk menjerat penjual pecel lele.
Rabu, 16 Juli 2025 -
Bivitri Susanti Tegaskan Revisi UU BUMN Hanya untuk Mendukung Danantara
Bivitri Susanti, menilai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN tak layak dimasukkan sebagai fast track legislation.
Rabu, 16 Juli 2025 -
Wartawan Jadi Saksi Uji Formil UU BUMN di MK, Sebut Proses Revisi Ngebut karena Terkait Danantara
Seorang wartawan dari media massa Jawa Pos, Agus Gusti Prasetyo, menjadi saksi dalam sidang lanjutan uji formil UU BUMN.
Rabu, 16 Juli 2025 -
Wamendagri: Jangan Sampai PSU Lagi, Mitigasi Harus Tuntas
Ribka Haluk menilai, langkah mitigasi perlu dirancang secara matang untuk mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan ulang di masa mendatang.
Rabu, 16 Juli 2025 -
Hakim MK Minta Penjelasan Hukum Soal Usulan Pilkada Semua Daerah Dua Putaran Seperti Jakarta
Dalam uji perkara ini, para pemohon meminta MK memberlakukan syarat kemenangan pemilihan kepala daerah di provinsi lain seperti Pilkada DKI Jakarta
Selasa, 15 Juli 2025 -
Marak PHK Tapi Mayoritas Wakil Menteri Rangkap Jabat Komisaris BUMN Jadi Alasan Pemohon Gugat ke MK
Puluhan wakil menteri (wamen) dari Kabinet Merah Putih tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di sejumlah perusahaan BUMN.
Selasa, 15 Juli 2025 -
UU BUMN dan Kementerian Negara Diuji ke MK, Minta Wakil Menteri Prabowo Tidak Rangkap Jabatan
Pasal 23 UU Kementerian Negara serta Pasal 27B dan 56B UU BUMN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena banyak wakil menteri rangkap jabatan.
Selasa, 15 Juli 2025 -
MA: Boleh Ada Perlindungan Hukum untuk Jaksa Tapi Ada Batasnya
Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi jaksa dalam menjalankan tugas tetap diperlukan.
Selasa, 15 Juli 2025 -
Mahkamah Agung Tegaskan Wewenang Intelijen Jaksa Bukan untuk Memata-matai
Mahkamah Agung (MA) menegaskan ihwal kewenangan intelijen yang dimiliki Kejaksaan tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan spionase.
Selasa, 15 Juli 2025 -
Ketua MK Tegur DPR Sebab Terlambat Menyampaikan Informasi Ahli dalam Sidang Uji Formil UU TNI
Suhartoyo pun mengingatkan kembali agar DPR tidak terlambat jika misalnya hendak mengganti ahli yang baru dalam sidang berikutnya.
Senin, 14 Juli 2025
