
Kolom komentar akun Instagram resmi milik Mahkamah Konstitusi (MK) ramai dikomentari oleh warganet.
Senin, 4 Agustus 2025Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Pramono Ubaid Tanthowi menyebut ada beberapa faktor penyebabnya.
Senin, 4 Agustus 2025Peneliti TII sorot program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto buntut amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong.
Sabtu, 2 Agustus 2025Presiden Prabowo Subianto ditagih untuk memberi penjelasan lengkap terkait apa alasannya memberikan amnesti dan abolisi.
Sabtu, 2 Agustus 2025Amnesti dan abolisi telah menjadi alat penting dalam pengelolaan konflik dan koreksi atas praktik hukum yang tidak adil.
Sabtu, 2 Agustus 2025Fahri Bachmid menjelaskan perbedaan antara amnesti dan abolisi yang merupakan dua instrumen hukum dalam konstitusi Indonesia.
Sabtu, 2 Agustus 2025Pasalnya, pemberian abolisi dan amnesti kepada koruptor belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hukum Indonesia.
Sabtu, 2 Agustus 2025ICW menyindir langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong
Jumat, 1 Agustus 2025Almas Sjafrina, menilai pemberian amnesti Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sarat dengan nuansa politik.
Jumat, 1 Agustus 2025ICW desak pemerintah ungkap 1.161 penerima amnesti selain Hasto. Benarkah hanya elite yang diampuni?
Jumat, 1 Agustus 2025Pakar hukum tata negara Feri Amsari khawatir pemberian abolisi dan amnesti jadi pembenaran untuk memaafkan koruptor.
Jumat, 1 Agustus 2025Feri Amsari menilai pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong serta Hasto berpotensi jadi preseden berbahaya bagi pemberantasan korupsi.
Jumat, 1 Agustus 2025Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pemberian abolisi dan amnesti dari Prabowo untuk Tom Lembong dan Hasto bentuk penyelesaian politik.
Jumat, 1 Agustus 2025Pengamat politik dari BRIN nilai abolisi dan amnesti pada Tom Lembong dan Hasto tidak lepas dari tekanan publik atas dugaan politisasi hukum.
Jumat, 1 Agustus 2025Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie berharap proses pemilu di Papua punya cara yang berbeda
Kamis, 31 Juli 2025Jimly Asshiddiqie tidak melihat ada persoalan jika masa jabatan DPRD periode 2024-2029 diperpanjang hingga dua tahun
Kamis, 31 Juli 2025Mantan Ketua sekaligus pendiri Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan putusan hukum harus diterima, suka atau tidak suka.
Kamis, 31 Juli 2025Jimly Asshiddiqie menyatakan semua partai politik (parpol) di parlemen hingga Presiden Prabowo Subianto marah akibat Putusan MK.
Kamis, 31 Juli 2025Said Iqbal menolak keras ide Cak Imin yang ingin pemilihan kepala daerah tak digelar secara langsung atau dipilih DPRD.
Kamis, 31 Juli 2025Kinerja Kompolnas yang dinilai tidak maksimal tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan keberadaannya bertentangan dengan konstitusi.
Kamis, 31 Juli 2025