Rincian 5 Lokasi Pembangunan 5.760 Unit Rumah Non Dinas Prajurit TNI AD dan PNS 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar TNI AD bersama Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) resmi memulai pembangunan 5.760 rumah non dinas bagi prajurit dan PNS TNI AD di lima wilayah secara bertahap.

Lima wilayah tersebut yakni di Graha Kartika Pesona di Serang sejumlah 2.023 unit, Sirnajaya Kartika di Kabupaten Bekasi sebanyak 770 unit, Graha Kartika Sedayu di Kabupaten Bantul 530 unit, Griya Sentana di Kabupaten Bogor 1.070 unit, serta Graha Buana Asri di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebanyak 1.367 unit.

Sehingga total rumah yang dibangun mencapai 5.760 unit.

Peresmian pembangunan atau grounbreaking tersebut sendiri dilakukan di Kabupaten Serang Banten pada Minggu (9/3/2025) kemarin.

Groundbreaking tersebut dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan dihadiri Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko, pemerintah daerah, serta mitra pengembang. 

Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan targetnya ribuan rumah tersebut akan rampung dalam waktu tiga tahun.

"Pembangunan di lima lokasi akan selesai dalam jangka waktu tiga tahun," kata Wahyu saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (10/3/2025).

Selain tempat tinggal, berbagai fasilitas pendukung juga akan dibangun di antaranya tempat ibadah, sarana olahraga, taman bermain, serta akses transportasi yang baik. 

Selain itu, sistem kepemilikannya dirancang dengan skema kredit perumahan yang terjangkau sebagaimana yang telah disiapkan oleh TWP AD sehingga semakin memudahkan prajurit dan PNS dalam memiliki hunian pribadi.

Wahyu sebelumnya menjelaskan pembangunan rumah prajurit tidak terdampak efisiensi karena sumber anggaran yang digunakan untuk pembangunan rumah prajurit berasal dari Tabungan Wajib Prajurit (TWP) TNI AD dan bukan dari negara.

Baca juga: 5.760 Unit Rumah untuk Prajurit TNI AD dan MBR Dibangun di Lima Lokasi

"Tapi untuk yang rumah ini dari awal sistem pendanaannya dari anggaran AD (TWP), (bukan) dari Kementerian Keuangan, (bukan) anggaran negara, bukan," ujar dia saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (16/2/2025).

"Kita punya semacam yayasan Tabungan Wajib Perumahan, TWP TNI AD, itu yang kita (prajurit TNI AD) menabung secara rutin di situ. Jadi enggak ada masalah, tidak terpengaruh (efisiensi anggaran)," lanjut dia.

Wahyu juga meluruskan, kabar yang menyebut pemerintah akan membangun lebih dari lima ribu lima ratus unit rumah subsidi termasuk untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD. 

Baca juga: Angka Backlog Perumahan Masih Tinggi, Ini Usulan Pengembang Zafland ke Pemerintah

Ia menegaskan pembangunan rumah bagi prajurit TNI AD tersebut bukanlah dibiayai oleh anggaran pemerintah, melainkan dari tabungan prajurit atau TWP-TNI AD.

Wahyu mengatakan mulai dari perencanaan hingga penganggaran program tersebut sepenuhnya dilakukan TNI AD.

Dia menjelaskan, dalam perjalanannya, ternyata program TNI AD untuk mensejahterakan prajuritnya lewat TWP-TNI AD tersebut ternyata selaras dengan program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Untuk itu, kata dia, TNI AD mendukung program pemerintah itu dengan penyelarasan pada pemanfaatan sistem perbankan.

"Makanya ada pertemuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Bank Mandiri dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan jajaran. Itu dalam rangka menselaraskan program kita (pembangunan rumah prajurit) dengan pencapaian tiga juta rumah ini," lanjut dia.

Baca juga: Butuh Rp 60,93 T Bangun 97 Tower-129 Rumah Tapak, Otorita IKN Ajak Swasta Lewat KPBU

"Jadi anggaran tetap dari kita, rencana tetap sesuai dengan program kita, tapi kita juga menyelaraskan dengan program pemerintah pencapaian tiga juta rumah ini. Apa yang bisa kita selaraskan di situ? Oh berarti sistem pendanaannya, contohnya lewat Bank Mandiri," ungkapnya.

CAPTION: Perumahan Prajurit - TNI Angkatan Darat (TNI AD) bersama Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD resmi memulai pembangunan ribuan rumah non-dinas bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD melalui acara peletakan batu pertama (groundbreaking) di Kabupaten Serang, Banten pada Minggu (9/3/2025). Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan program perumahan tersebut bagian dari komitmen TNI AD untuk memastikan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. (HO/Dispenad)