Kata Pengamat soal Al Zaytun Indramayu yang Didemo Massa, Sebut Ponpes Harus Terbuka

TRIBUNNEWS.COM - Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, didemo oleh massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat (FIM), Kamis (15/6/2023).

Massa diadang pihak kepoliisan sehingga tak bisa mendekat ke gerbang Al Zaytun untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Pihak Al Zaytun ikut mengadang pendemo dengan mengerahkan sejumlah massa.

Salah satu tuntutannya adalah adanya dugaan ajaran sesat di Al Zaytun.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan pun menilai, pemerintah harus turun tangan.

Hal tersebut dilakukan agar tak ada konflik horizontal yang meluas antara masyarakat yang mendukung dan menolak.

Baca juga: Polemik Ponpes Al Zaytun, MUI Indramayu Tegaskan Ajarannya Tak Sesuai Syariat Islam

"Sebaiknya diadakan musyawarah dan pemerintah hadir bersama Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, serta tentunya Ponpes Al-Zaytun," katanya, Jumat (16/6/2023) saat dihubungi TribunJabar.id.

Ia juga mengatakan, pihak terkait harus membuat tim khusus untuk menggali dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat.

"Diperlukan tim khusus investigasi guna menggali atau mengungkap dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat apakah benar atau tidak. Kita perlu tabayyun," ujarnya.

Selain itu, pihak Ponpes Al Zaytun juga harus terbuka, karena isu yang beredar merupakan isu agama yang sangat sensitif.

"Ponpes Al Zaytun ya terbuka saja. Apalagi, isu agama itu sangatlah sensitif sehingga sebaiknya pemerintah segera turun tangan, baik pemerintah daerah, dan pusat (Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri), hingga Ormas Islam duduk bareng mencari solusi terbaiknya. Kita tunggu saja langkah pemerintah," ucap Cecep.

Baca juga: 5 Fakta Demo Ponpes Al Zaytun: Syekh Panji Gumilang Tak Gentar hingga Respons Ridwan Kamil dan MUI

Wakil Gubernur Akan Datangi Al Zaytun

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, bakal datangi ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut.

Ia mengungkapkan, kunjungan tersebut untuk menyikapi dugaan penyimpangan ajaran di dalam ponpes.

Rencananya, Uu akan datang Senin (19/6/2023) besok.

"Pak Gubernur tadi malam memerintahkan kepada saya untuk merespons apa yang terjadi hari ini, tentang Al-Zaytun," ujar Uu dalam siaran digital yang diterima Tribun Jabar.

Kali ini, Uu berencana mengajak ulama dari berbagai ormas keagamaan, pimpinan pondok pesantren, hingga Majelis Ulama Indonesa (MUI).

"Minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas Islam, Kemenag, MUI dan pimpinan pondok pesantren, karena tidak semua pimpinan pondok pesantren masuk MUI atau ormas," ucapnya.

Selain itu, ia meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak mengerahkan massa ke Ponpes Al-Zaytun.

"Jadi, hentikan gerakan itu, percayakan kepada pemerintah. Insyaallah pemerintah akan sebijaksana mungkin sesuai dengan norma yang ada,"

"Tolong jangan main hakim sendiri, tunggu pemerintah, karena kami tidak akan pernah diam." ungkap Uu.

Baca juga: Demo di Ponpes Al Zaytun Tak Buahkan Hasil, Massa Ancam akan Datangi Istana Negara dan Kementerian

Diketahui, massa yang mendemo Ponpes Al Zaytun pulang tanpa hasil.

Massa pun terpaksa bubar tanpa mendapatkan jawaban soal tuntutan mereka.

Keinginan untuk bertemu dengan pihak pengurus ponpes pun tidak mereka capai, karena adanya massa tandingan yang telah dipersiapkan pihak ponpes.

Pihak kepolisian pun berjaga dan menghalau massa agar tidak terjadi kericuhan.

Tuntutan Pendemo

Diketahui, ada lima tuntutan yang disampaikan pendemo.

Mengutip TribunJabar.id Jamal Wibisono, Koordinasi aksi lainnya mengatakan, tuntutan tersebut yakni meminta MUI dan Kemenag untuk memeriksa dugaan aliran sesat yang ada di Ponpes Al Zaytun.

Pihaknya juga meminta pihak kepolisian soal adanya dugaan kasus rudapaksa yang dilakukan pimpinan ponpes.

Tuntutan ketiga, terkait isu Ponpes Al Zaytun merampas tanah rakyat yang tidak jelas izinnya.

Massa juga mendesak pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Kandanghaur dihentikan.

Jamal Wibisono menambahkan massa ingin Ponpes Al Zaytun dibubarkan karena warga sekitar tidak merasakan manfaat akan keberadaannya.

"Apalagi ponpes ini tertutup tidak bisa diakses secara umum," terangnya.

(Tribunnews.com, Renald)(TribunJabar.id, Muhamad Nandri prilatama/Giri)