Pemkab Lamongan Percepat Transformasi Digital di Pengadaan Barang dan Jasa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya mempercepat transformasi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Melibatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Lamongan Jaya, Pemkab Lamongan menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan Mbizmarket sebagai Mitra Resmi Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) di Lamongan, Jawa Timur, baru-baru ini.

Upaya ini diyakini membawa manfaat berganda yakni menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tergabung dalam ekosistem pengadaan nasional sekaligus menjadi langkah awal mengedepankan transaksi pengadaan yang lebih transparan serta efisien.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Drs. Mohammad Nalikan, M.M., menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan efektivitas peran BUMD dalam pembangunan daerah.

“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BUMD dalam mendorong roda perekonomian daerah serta mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui platform Toko Daring, kami mendorong seluruh OPD dan BUMD melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital, sesuai ketentuan perundangan berlaku," ujarnya dikutip Kamis, 8 Mei 2025.

Baca juga: Khofifah Digugat Warga Lamongan Buntut Tak Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan di Jatim

Ia menambahkan, prioritas utama dalam transformasi ini adalah mendukung ekonomi lokal, termasuk pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui toko daring, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih mudah. OPD tinggal memilih produk yang sesuai dengan spesifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), lalu langsung melakukan pembelian. Proses ini lebih efisien, transparan sehingga semua pihak mengetahui spesifikasi serta harga barang secara jelas," ungkapnya.

Selain itu, sistem ini menghilangkan praktik transaksi di bawah tangan, karena kebutuhan OPD dapat langsung terlihat dan dipenuhi melalui platform toko daring.

Tingkatkan Transparansi

Digitalisasi pengadaan juga dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan mengurangi intervensi manual dalam proses pengadaan, risiko terjadinya korupsi dan kolusi dapat ditekan secara signifikan. Transformasi ini sejalan dengan amanat Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi yang dikedepankan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Direktur Permuda Aneka Usaha Lamongan Jaya, Agung Yulianto mengatakan, kerjasama ini merupakan momen baru bagi Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya, dan kami berkomitmen untuk terus eksis melalui kerja sama ini. "Kerja sama ini akan terus kami kembangkan bersama Disperindag dan Dinas Koperasi/UMKM demi mendukung pertumbuhan UMKM di daerah,” kata Agung Yulianto.

CEO & Co-Founder Mbizmarket menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung digitalisasi pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Pemkab Lamongan dan Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya. Mbizmarket menyediakan berbagai fitur yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas, termasuk termin pembayaran 30 hari, integrasi dengan Bank Pembangunan Daerah, serta sistem kepatuhan pajak seperti PMK 58,” ujar Ryn MR Hermawan.

Pihaknya akan mengembangkan fitur-fitur baru dalam rangka memudahkan transaksi dan mendukung kebutuhan OPD serta BUMD di seluruh Indonesia. (tribunnews/fin)