Mengaku Tidak Difungsikan, Hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel Retak

TRIBUNNEWS.COM, BANGKA - Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) Hellyana mengatakan hubungannya dengan gubernur Babel Hidayat Arsani tidak akur sejak dilantik.

Hidayat Arsani dan Hellyana dilantik sebagai gubernur dan waki gubernur Babel pada Kamis (17/4/2025).

Hellyana mengaku kewenangannya dibatasi.  Hellyana akan melaporkan Hidayat Arsani ke PTUN dan Ombudsman.

Baca juga: Menteri PU Dalami Kasus Korupsi Balai Sungai Babel yang Sebabkan Kebocoran Anggaran hingga 40 Persen

“Dari hari pertama sebenarnya sudah agak susah berkomunikasi, tidak seperti biasanya waktu kampanye, telepon setiap hari bahkan video call,” kata Hellyana, Jumat (11/7/2025).

Hal ini disampaikan Hellyana saat konferensi pers bersama awak media di kantor UPT PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jalan Ahmad Yani, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Ia mengatakan, kemudian dampak kerenggangan hubungannya dengan Gubernur Babel itu membuat dirinya merasa tugas dan wewenang sebagai wakil gubernur dilemahkan.

Hellyana juga merasakan orang-orang yang berada di sekelilingnya seakan dijauhkan sehingga dirinya merasa sendiri.

“Satu per satu mulai dari orang-orang di sekeliling, sehingga saya merasa sendiri, dan mulai dipotong-potong,” ujarnya.

Namun ia mengaku tetap menjaga hubungan komunikasi dengan Gubernur Hidayat agar tetap baik, serta berupaya menghadirkan hubungan dan komunikasi yang baik di hadapan masyarakat guna menjaga kondusifitas.

“Namun secara pribadi yang rasakan itu, mulai keluar surat edaran yang saya sempat komplain kepada beliau (Gubernur Babel) bahwa surat edaran itu bukan produk hukum dan bertentangan dengan Pergub,” katanya.

Hellyana sangat menyayangkan hal ini terjadi, karena bagaimanapun ia adalah representasi pemimpin yang dipilih secara sah oleh masyarakat.

Baca juga: Calon Tunggal Tumbang Lawan Kotak Kosong, Golkar Siapkan Lawan Manusia untuk Dua PSU di Babel

Bahkan, lanjut Hellyana, dirinya kesulitan menghubungi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Para Kepala OPD tersebut terkesan abai, menjauh, dan takut dengan dirinya.

“Saya rasa ini sudah jelas, saya pikir jangan sampai terjadi pelecehan, karena sudah jelas Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah atasan, mereka wajib melakukan tugas-tugas ketika saya membutuhkan mereka,” ujarnya.

Dia mengaku sudah bersurat dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait persoalan ini dan berencana menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).