Data 4,6 Juta Warga Jawa Barat Diduga Bocor di Dark Web, IDCI Ingatkan Ketahanan Siber Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Data pribadi sebanyak 4,6 juta warga Jawa Barat diduga diperjualbelikan di Dark Web.

Menanggapi kejadian ini, Wakil Direktur Keamanan Siber IDCI (Indonesia Digital Cybersecurity Initiative) menyampaikan keprihatinan sekaligus ajakan memperkuat langkah-langkah keamanan digital secara kolektif.

"Insiden ini menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki peran dalam menjaga keamanan data pribadi. Keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga budaya dan kesadaran," Wakil Direktur Keamanan Siber IDCI Mario Romano melalui keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).

Baca juga: 62 Persen Serangan Siber di Indonesia Pada Aktivitas Pembobolan Data, Manufaktur Jadi Sasaran Utama

IDCI menekankan bahwa penguatan keamanan data adalah tanggung jawab bersama baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat umum. 

Beberapa hal penting yang menjadi perhatian IDCI antara lain pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran publik agar masyarakat memahami risiko penyalahgunaan data pribadi serta mengenali modus-modus peretasan. 

"Di sisi lain, penggunaan teknologi keamanan yang andal seperti enkripsi, firewall, dan audit sistem secara berkala juga harus menjadi standar dalam pengelolaan data oleh lembaga pemerintah maupun swasta," katanya. 

IDCI juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan swasta dalam berbagi informasi terkait ancaman serta solusi keamanan siber secara real-time. 

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan siber, termasuk mereka yang memperjualbelikan data di Dark Web, menjadi kunci untuk menciptakan efek jera.

Sebelumnya, peretasan ini diduga dilakukan oleh akun bernama @digitalghostt di platform X (sebelumnya Twitter). 

Akun ini mengklaim memiliki data sensitif seperti nama lengkap, alamat, NIK, email, dan pekerjaan warga Jawa Barat. 

Baca juga: Menteri HAM: Pertukaran Data dengan AS Sesuai Hukum, Tidak Bertentangan dengan HAM

Data tersebut bahkan disertai logo resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memunculkan spekulasi akan celah keamanan dalam pengelolaan data pemerintah.

Namun, Kepala Biro Pemotda Jawa Barat, Faiz Rahman, membantah bahwa data tersebut berasal dari instansi resmi. 

Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah mengelola data yang dimaksud dan menduga data berasal dari sumber eksternal atau pihak ketiga yang tidak memiliki izin resmi.

Tanggapan Pemprov

Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan memastikan bahwa data warga Jabar tidak diperjual belikan di situs ilegal atau dark web.

Erwan mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jabar, terkait masalah tersebut dan data yang dikelola Pemprov Jabar dipastikan aman.