Kata Istana, Gerindra, hingga Gubernur Jateng soal Aksi Unjuk Rasa di Pati

TRIBUNNEWS.COM - Bupati Pati, Jawa Tengah (Jateng), Sudewo, dituntut untuk mundur dari jabatannya pada aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-alun Pati, Rabu (13/8/2025).

Sudewo didemo karena sempat menantang warganya untuk berdemo terkait kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf, awalnya Sudewo mengaku tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.

Namun, meski sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB, warga tetap melaksanakan demo dan menuntut politikus Partai Gerindra itu untuk mundur dari jabatannya.

Sejumlah pihak pun telah memberikan perhatian terhadap kejadian ini, seperti pihak Istana, Partai Gerindra, hingga Gubernur Jateng.

Istana

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperingatkan semua pejabat publik baik itu di pemerintah pusat ataupun daerah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

Hal itu disampaikan untuk merespons demonstrasi yang terjadi di Pati. Gelombang unjuk rasa muncul karena protes masyarakat terhadap Bupati direspons dengan tidak baik.

Sudewo malah mempersilakan warga untuk berunjuk rasa dengan jumlah massa sebanyak 5.000 atau bahkan 50.000 orang sekalipun.

"Ya Kalau dari sisi itu makanya berkali-kali kami selaku pemerintah pusat berulang kali mengimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apapun baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu," kata Prasetyo setelah memantau pelaksanaan gladi kotor upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (13/8/2025).

Apalagi, sambungnya, jika yang disampaikan adalah kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Baca juga: Profil Risma Berpeluang Jadi Bupati Pati: Pengusaha yang Baru Gabung Politik Tahun 2024

"Itu terus-menerus kita imbau," ujar Prasetyo.

Pihaknya kata Prasetyo terus memantau kondisi di Pati, Jawa Tengah. Bahkan menurutnya pemerintah telah memantau protes masyarakat tersebut sejak awal.

"Terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati, Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati," ucap Prasetyo.