Buruknya Komunikasi Bupati-Wabup Pati dengan DPRD: Sudewo 'One Man Show', Risma Ardhi Tertutup

TRIBUNNEWS.COM - Buruknya komunikasi Bupati Pati, Sudewo, dan wakilnya, Risma Ardhi Chandra dengan DPRD Pati, diungkap oleh Joni Kurnianto.

Adapun Joni Kurnianto merupakan anggota DPRD Pati dari Fraksi Partai Demokrat.

Joni menuturkan Sudewo merupakan tipe pemimpin 'one man show'. Dia menuturkan hal itu dibuktikan dengan jarangnya dirinya berkomunikasi dengan DPRD Pati terkait kebijakan yang akan dibuat.

Dia mengungkapkan hal itu termasuk terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Adapun kebijakan itu pun memicu demo besar-besaran warga Pati yang digelar pada Rabu (13/8/2025) yang berujung usulan pemakzulan oleh DPRD Pati terhadap Sudewo di hari yang sama.

"Kita nggak pernah dilibatkan. Suara kita nggak pernah didengar mungkin," katanya dikutip dari YouTube Nusantara TV, Sabtu (16/8/2025).

Baca juga: 3 Hari usai Usulan Pemakzulan Sudewo, Pansus Temukan 12 Kebijakan Ngawur Bupati Pati

Bahkan, Joni juga mengungkapkan buruknya komunikasi juga dialami oleh partai pengusung Sudewo yakni Partai Gerindra, Partai NasDem, PKS, dan PSI.

"Jadi memang kemarin itu contohnya saja lah. Jadi kami Partai Demokrat kan di luar dari partai pengusung dan pendukungnya. Jadi kami melihat dari partai pengusungnya saja itu kami melihat buntu komunikasinya," beber sosok yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Sudewo tersebut.

Berbeda dengan Sudewo, Joni menilai Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, merupakan sosok yang tertutup.

Dia berkelakar bahwa tertutupnya Risma Ardhi karena takut dengan Sudewo.

"Kalau wakil bupati cenderung tertutup. Mungkin takut sama bupati juga. Saya juga nggak tahu," ujarnya sembari tertawa.

Pansus Temukan 12 Kebijakan Ngawur Sudewo

Di sisi lain, Joni turut membeberkan hasil penyelidikan usai terbentuknya pansus hak angket terkait usulan pemakzulan Sudewo.

Dia mengungkapkan ada 12 kebijakan yang dibuat Sudewo diduga menyimpang atau ngawur.

Di antaranya adalah terkait dugaan penyelewengan pengadaan barang dan jasa hingga pembangunan infrastruktur yang diduga tidak sesuai dengan program efisiensi dari pemerintah pusat.

Selain itu, Joni juga menyebut adanya dugaan nepotisme soal mutasi jabatan yang dilakukan oleh Sudewo terhadap jajarannya.

"Jadi dugaan termasuk pengadaan barang dan jasa, lalu ada proyek-proyek infrastruktur yang mungkin tidak sesuai dengan sesuai janjinya terkait efesiensi, kemudian juga masalah mutasi jabatan. Dan masih banyak lagi," katanya.

Joni mengungkapkan, temuan tersebut diperoleh setelah pansus hak angket memanggil sejumlah pihak yang merupakan jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pati.

"Jadi seperti penyidikan. Jadi kami panggil atau orang-orang yang memang terlibat. Kita panggil bareng-bareng dan kita penyidikan bareng-bareng satu tim pansus hak angket tersebut," ujarnya.

Joni pun menegaskan pansus akan bekerja transparan dalam proses hak angket terkait pemakzulan Sudewo.

Dia menyebut seluruh anggota pansus semangat dalam melakukan tugasnya.

"Jadi ini kesepakatan dari 15 anggota pansus hak angket ini, kita akan maraton, bahkan rapat pagi siang dan malam. Tapi karena terbentur libur 17-an, kita agak nggak enak juga ini. Liburnya jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin," ujar Joni.

Baca juga: Hak Angket Pemakzulan Sudewo Disepakati DPRD Pati, Begini Respons Partai Golkar

Lebih lanjut, setelah libur dan cuti bersama HUT ke-80 RI, Joni mengatakan pihaknya akan kembali melakukan penyelidikan dengan memanggil beberapa pihak seperti kepala desa dan camat.

Namun, dia mengungkapkan belum akan memanggil Sudewo dalam waktu dekat.

Sementara, terkait penyelidikan atas 12 dugaan pelanggaran Sudewo, Joni menuturkan tidak akan dilakukan secara maraton. Hanya saja, penyelidikan akan dilakukan secara bertahap.

"Jadi nanti (penyelidikan) bertahap. Dari poin per poin. Nanti kami maksimalkan (penyelidikan) hingga tuntas," pungkasnya.

Sudewo Sudah Ditegur Sekjen Gerindra

Di luar proses pemakzulan, Sudewo nyatanya juga sudah memperoleh teguran keras dari partai yang menaunginya yaitu Partai Gerindra.

Adapun sosok yang menegurnya buntut kebijakan menaikkan PBB-P2 adalah Sekjen Partai Gerindra, Sugiono.

Tak cuma itu, Sudewo juga menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

"Beliau sudah mendapatkan teguran yang keras, Bapak Presiden juga sudah memberikan perhatian, Sekjen DPP Gerindra juga sudah memberikan teguran," jelas Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono pada Jumat (15/8/2025) di Kompleks Senayan, Jakarta.

Selanjutnya Budi menyebut Gerindra akan terus mengawal dan ikut memperbaiki masalah ini.

Budi berharap setelah mendapat teguran keras dari Gerindra, Sudewo bisa lebih baik lagi dalam memimpin Pati dan bisa menghapuskan kekecewaan warga Pati.

"Dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki. Dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik dan InsyaAllah masyarakat Pati kekecewaannya juga bisa terjawab," imbuh Budi.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Fersianus Waku)