MPB: Masyarakat Pati Sudah Tak Ingin Bupati Sudewo Menjabat, Sudah Tak Layak

TRIBUNNEWS.COM - Desakan agar Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya terus bergema, bahkan aksi yang dilakukan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) di depan Kantor Bupati Pati di Pati, Jawa Tengah, dilakukan pada malam hari ini, Rabu (20/8/2025).

MPB merupakan perkumpulan massa yang sebelumnya menamai diri mereka Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Mulyati, Koordinato Lapangan (Korlap), menginformasikan langsung pergantian nama tersebut.

Mulyati juga menyebut MPB menyatakan akan melanjutkan aksi protes hingga Sudewo benar-benar lengser.

Sebelumnya, dalam aksi besar-besaran, Sudewo didesak mundur oleh massa demonstrasi.

Desakan tersebut tetap konsisten digaungkan oleh massa MPB.

Demonstrasi itu merupakan buntut dari kebijakan Sudewo sebelumnya yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Mulyati, tuntutan Bupati Sudewo mundur) tersebut didasari pada ketidaklayakan Sudewo untuk memimpin Kabupaten Pati.

Menurutnya, masyarakat Pati sudah tidak lagi menghendaki kepemimpinan Sudewo.

"Karena kalau sampai hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) itu dia tidak memutuskan jabatan Bupati Sudewo, maka ada kemungkinan massa yang menolak kepemimpinan Bupati Sudewo akan jauh lebih banyak lagi jumlahnya, dan akan melakukan demonstrasi," ujar Mulyati kepada Tribunnews, saat hadir dalam acara Program Overview Tribunnews, Rabu (20/8/2025).

Ia menambahkan, seorang pemimpin seharusnya mampu mengayomi masyarakatnya.

Namun, hal itu tidak terlihat dalam kepemimpinan Sudewo.

Baca juga: MPB Bantah Aksi Massa Tuntut Bupati Pati Sudewo Mundur Ditunggangi Politik: Kami Tak Terlena

"Lantas bagaimana dia bisa mengayomi masyarakatnya kalau masyarakatnya sudah tidak bisa menerima beliau. Karena memang sudah tidak layak," tegasnya.

Mulyati juga menyinggung slogan Kabupaten Pati, yakni 'Pati Bumi Mina Tani', yang telah lama menjadi kebanggaan warganya.

Ia menilai masyarakat Pati sejatinya bukanlah masyarakat yang anarkis, melainkan memiliki tekad kuat untuk memperjuangkan aspirasi dengan cara damai.

"Masyarakat Pati bukan masyarakat yang anarkis, jadi ibaratnya masyarakat Pati ini sudah benar-benar ingin beliau mundur, turun dari jabatan," tutup Mulyati.

Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo Terus Bergulir

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati untuk Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, terus berproses, termasuk memanggil sejumlah camat dan kepala desa dalam rapat lanjutan di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat, Selasa (19/8/2025).

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati telah membentuk panitia khusus atau Pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPRD Pati, Rabu (13/8/2025).

Pansus hak angket ini diketuai oleh anggota DPRD dari Fraksi PDI), Bandang Waluyo, dan wakilnya adalah anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Juni Kurnianto.

Adapun, pansus hak angket dibentuk di tengah demonstrasi warga di depan Kantor Bupati Pati yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Hak angket menjadi alat penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Sebab, hak angket adalah hak DPR atau DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dikutip dari TribunJateng.com.

Hak angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pada pasal 199–200 UU MD3, menjelaskan syarat dan tata cara pengusulan hak angket.

Pansus mengundang para Camat dan Kades itu untuk menggali informasi mengenai polemik kebijakan Bupati Pati Sudewo tentang penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Terdapat tiga camat yang dipanggil, yaitu Camat Pati Kota, Didik Rusdiartono: Camat Margorejo, Arif Fadhillah; dan Camat Wedarijaksa, Eko Purwantoro.

Adapun Kades yang dipanggil juga berjumlah tiga orang. Mereka ialah Pandoyo, Kades Tegalharjo Kecamatan Trangkil yang juga menjabat Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Pati (Pasopati).

Kemudian Parmono, Kades Semampir Kecamatan Pati yang juga Ketua Pasopati Kecamatan Pati.

Selanjutnya Andi Warsih, Kades Sambirejo Kecamatan Gabus.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo Terus Bergulir, DPRD Pati Panggil Camat dan Kades

1. (Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal)