Dimyati Natakusumah, Eks Bupati Pandeglang, Kini Wagub Banten Sebut Aksi Tolak Sampah Dipolitisasi

Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Pandeglang Melawan Sampah, Supriyadi, menegaskan gerakan penolakan sampah bukan dilandasi kepentingan politik, melainkan keresahan masyarakat atas adanya kerja sama pembuangan sampah dari Tangerang Selatan (Tangsel) ke Kabupaten Pandeglang.

“Kami tegaskan dengan sebenar-benarnya, aksi ini tidak berangkat dari kepentingan politik. Ini murni keresahan masyarakat Pandeglang yang menolak dijadikan tempat pembuangan sampah dari luar daerah, ke kota santri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

“Dan sebagai korlap, saya ingin menegaskan lagi, gerakan ini tidak lahir dari ruang rapat elit, tapi dari suara jalanan rakyat,” sambungnya.

Ia menilai, tuduhan Wakil Gubernur Banten terlalu berlebihan. Terlebih, kata dia, kerja sama pengelolaan sampah tersebut juga tidak transparan dan tidak melibatkan publik.

“Kami melawan bukan karena diarahkan siapa pun, tapi karena kontrak kerja sama sampah ini cacat. Tidak terbuka, tidak melibatkan publik, dan kompensasinya pun tak jelas,” katanya.

“Jadi, mari fokus pada substansi. Jangan lempar isu politisasi, karena itu hanya mengaburkan persoalan inti,” tegasnya.

Ilham Muntahir, yang juga Korlap Gerakan Pandeglang Melawan Sampah, menambahkan pihaknya menghargai pernyataan Wakil Gubernur Banten yang khawatir gerakan penolakan sampah dipolitisasi.

Namun, ia menegaskan, yang lebih mengkhawatirkan adalah bahaya pencemaran, bau busuk, penyakit, serta kerusakan lingkungan yang bisa diwariskan ke masyarakat Pandeglang.

“Kami hargai peringatan soal politisasi, tapi kami lebih khawatir pada dampak lingkungan. Ini letak perbedaan: pemerintah khawatir pada politisasi, sementara rakyat khawatir pada kehidupan. Itulah mengapa kami berdiri tegak melawan sampah,” ujarnya.

Sementara itu, Imron, korlap lainnya, menegaskan gerakan yang dibangun sama sekali tidak ditunggangi kepentingan politik.

“Gerakan ini tidak bisa ditunggangi. Kami yang lahir, besar, dan hidup di Pandeglang tahu persis apa yang kami perjuangkan. Isu politisasi hanya pengalih perhatian dari fakta bahwa rakyat tidak pernah diajak bicara,” katanya.

Selain itu, menurut Imron, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) TPA Bangkonol juga tidak jelas.

“Tidak jelas, dan Pandeglang hanya dijadikan korban kebijakan. Jadi, mari berhenti menaruh kecurigaan. Satu-satunya kepentingan kami hanyalah menjaga tanah ini tetap bersih, layak dihuni, dan mengembalikan marwah Pandeglang sebagai kota santri,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa gerakan yang sudah dan akan dibangun murni dari rakyat untuk rakyat.

“Tidak ada politik di balik gerakan ini. Yang ada hanyalah keberanian rakyat Pandeglang melawan ketidakadilan saat ini,” pungkasnya.