Warga Indramayu Mulai Pilah Sampah dari Rumah, ISWMP Dorong Perubahan Menyeluruh dari Hulu ke Hilir

TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU — Persoalan sampah di Kabupaten Indramayu kini memasuki tahap krusial. 

Dengan hanya mengandalkan satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Pecuk, beban operasional terus meningkat, sementara sistem pengangkutan belum optimal, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih rendah, dan infrastruktur pengolahan pun terbatas.

Situasi ini menuntut perubahan menyeluruh, mulai dari sistem hingga perilaku masyarakat sebagai produsen utama sampah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Pusat menghadirkan Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) di Indramayu sejak 2023. 

Program ini tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola melalui regulasi, kelembagaan, pembiayaan, aspek teknis, dan yang paling penting: partisipasi aktif masyarakat.

Perubahan Dimulai dari Rumah: Membangkitkan Kesadaran Warga

Salah satu strategi utama ISWMP adalah paket kerja Penguatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM). 

Melalui pendekatan edukatif dan pendampingan, PPAM hadir langsung di tengah warga untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dari level paling dasar: rumah tangga.

Sejak awal 2025, PPAM memfasilitasi proyek percontohan di RT 06 RW 01, Jembangan Jaya, Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Indramayu—wilayah padat penduduk yang dinilai potensial sebagai model perubahan.

Sebelum pendampingan dimulai, hampir seluruh warga mencampur sampah rumah tangga tanpa memilah. 

Namun, hanya dalam dua bulan, perubahan mulai terlihat. 

Berdasarkan data tim PPAM, 54 persen dari 120 kepala keluarga kini rutin memilah sampah menjadi tiga kategori: organik, anorganik, dan residu.

Sampah organik dimanfaatkan menjadi kompos melalui lubang biopori, sementara sampah anorganik bernilai ekonomi disetor ke Bank Sampah Jembangan Jaya. 

Praktik ini tidak hanya mengurangi volume sampah ke TPA, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga.

Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bupati Indramayu, Lucky Hakim. 

Dalam audiensi bersama tim ISWMP, ia menyampaikan komitmennya terhadap penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

“Saya sangat mengapresiasi program ISWMP dan mendukung sepenuhnya. Masalah sampah sudah menjadi isu nasional, dan saya berharap dengan hadirnya PPAM, masyarakat sadar dan mampu memilah sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah,” ujarnya.

Ia menambahkan, “PPAM sangat baik untuk mendukung Indramayu sebagai kota bebas sampah. Dengan sinergi antara pemerintah, duta pilah sampah, dan masyarakat, saya yakin program ini bisa menjadi model inspiratif bagi wilayah lain.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari transformasi sosial dan budaya. 

Jembangan Jaya membuktikan bahwa dengan edukasi dan pendampingan yang tepat, perubahan perilaku bukan hal yang mustahil.

Baca juga: Bandung Dorong Pemilahan Sampah dari Sumber, Empat RT Jadi Percontohan Program ISWMP

ISWMP: Mendorong Reformasi Menyeluruh dalam Pengelolaan Sampah

ISWMP tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar penataan kelembagaan, regulasi, pembiayaan, dan perubahan perilaku masyarakat. 

Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia sebagai pemberi pinjaman.

Lima pilar utama ISWMP di Indramayu meliputi:

• Penyusunan dan penguatan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) serta regulasi daerah.
• Peningkatan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah.
• Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah.
• Pengembangan mekanisme pendanaan dan sistem retribusi.
• Perencanaan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tinggi.

Kelima pilar ini saling menopang. RISPS menjadi kompas strategis jangka panjang, regulasi menjadi landasan hukum, dan kelembagaan yang kuat menjadi fondasi operasional. 

Kementerian Dalam Negeri turut memfasilitasi pembentukan unit pengelola sampah di daerah serta penetapan dasar hukum retribusi layanan.

Keberlanjutan program juga bergantung pada skema pembiayaan yang tepat. 

ISWMP mendampingi pemerintah daerah dalam merancang model pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan, termasuk simulasi tarif retribusi yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Dengan pendekatan menyeluruh ini, ISWMP diharapkan menjadi titik balik pengelolaan sampah di Indramayu. 

Bupati Lucky Hakim menyebut program ini sebagai “hadiah besar dari Kementerian PUPR” dan terobosan luar biasa dalam penanganan sampah.

Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol: Pengurangan Sampah Harus Dimulai dari Hulu

Menuju Sistem yang Bisa Direplikasi

Keberhasilan pilot project di Jembangan Jaya menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat adalah fondasi utama sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. 

Melalui edukasi berkesinambungan, pendampingan kader lingkungan, dan dukungan pemerintah, warga mulai terbiasa memilah sampah dari rumah.

Hasilnya bukan hanya lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga terbentuk rantai pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. 

Sistem ini berjalan mandiri berkat keterlibatan semua pihak—dari rumah tangga, kader lingkungan, pemerintah desa, hingga dinas terkait.

Langkah selanjutnya adalah memperluas keberhasilan ini ke wilayah lain. 

Pemerintah Daerah bersama ISWMP telah menetapkan rencana ekspansi ke desa-desa lain, dengan target semakin banyak warga memilah sampah dari rumah. 

Dengan begitu, beban TPA Pecuk bisa dikurangi dan umur layanannya diperpanjang.

Dari Kesadaran Menuju Gerakan Kolektif

Pengelolaan sampah bukan sekadar urusan teknis, tetapi proses perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat. 

Transformasi ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen bersama.

Kemajuan yang dicapai di Indramayu melalui ISWMP membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. 

Warga mulai memilah sampah, kader lingkungan aktif mengedukasi, dan pemerintah menyediakan sarana serta regulasi pendukung. 

Volume sampah ke TPA berkurang, lingkungan lebih bersih, dan manfaat ekonomi mulai dirasakan.

Namun, ini bukan akhir. 

Justru inilah awal dari gerakan kolektif yang harus diperluas. 

Keberhasilan Jembangan Jaya bisa menjadi model replikasi untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di seluruh Indramayu, bahkan di luar wilayah ini.

Ketika warga, pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan bersinergi dalam visi yang sama, mimpi tentang sistem persampahan yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bukan lagi sekadar wacana—melainkan kenyataan yang sedang dibangun bersama.