Sosok Eceu Gacor, ASN Berani Kritik Program Rp1.000 per Hari, Berujung Didatangi Dedi Mulyadi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sosok Irna Kusma atau Eceu Gacor, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berani kritik program menyisihkan uang Rp1.000 per hari ala Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Irna Kusma menjadi viral setelah videonya mengkritik program tersebut tersebar luas.

Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, video pertama kali diunggahnya lewat akun TikTok @irna868_pangandaran.

Meski sudah dihapus, video kritikan program Rp1.000 per hari dibagikan ulang warganet lainnya.

Dalam rekaman, Irna Kusma meminta agar Surat Edaran (SE) terkait kebijakan itu dicabut.

Ia merasa keberatan karena masyarakat diwajibkan mengumpulkan uang Rp1.000 per hari dari tingkat RT, sekolah, hingga para ASN.

"Cabut pokoknya mah," tegas Irna Kusma dikutip dari video viral.

Baca juga: Alasan Walkot Cirebon Belum Jalankan Donasi Rp1.000 per Hari Dedi Mulyadi

Siapa Irna Kusma?

Irna Kusma sendiri tercatat sebagai ASN di wilayah Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Ia bertugas di bagian Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD).

Irna Kusma mendapat julukan sebagai eceu gacor.

Dalam bahasa Indonesia eceu berarti kakak perempuan dan gacor bersuara terus-menerus.

Julukan itu disematkan karena beberapa kali Irna Kusma berani mengkritik kebijakan pemerintah.

Irna Kusma tergolong aktif di media sosial.

Ia mempunyai 18,2 ribu pengikut di akun TikTok pribadinya.

Dirinya kerap membagikan aktivitasnya saat menjadi petugas PMD hingga kegiatannya sehari-hari.

Baca juga: Ono Surono Soroti Iuran Rp1.000 Dedi Mulyadi, Harap Ada Laporan Berkala, Singgung Masalah Sosial

Didatangi Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi mendatangi Irna Kusma usai video kritik program Rp1.000 per hari viral di media sosial.

Momen pertemuan keduanya dibagikan lewat akun Instagram @dedimulyadi71.

"Saya sudah bertemu dengan Eceu Gacor," kata Dedi Mulyadi.

Mantan Bupati Purwakarta itu memberikan pemahaman terkait tujuan dari programnya kepada Irna Kusma.

Ia menegaskan tidak memungut uang Rp1.000 untuk dikumpulkan ke gubernur.

Uang-uang dikelola pemerintah tingkat kabupaten/kota guna membiayai program pendidikan dan kesehatan masing-masing daerah.

Program tersebut bersifat sukarela tanpa paksaan.

Dedi Mulyadi lantas bertanya apakah perlu surat edaran dicabut.

"Sudah ketemu saya. Jadi surat edarannya dicabut jangan?," tanya dia.

"Enggak Pak. Sudah ada penjelasan dari Bapak," jawab Irna Kusma.

"Bermanfaatkan?," tanya Dedi Mulyadi lagi.

"Iya (bermanfaat)," jawab Irna Kusma.

Pertemuan tersebut sangat hangat dan cair, tampak Irna Kusma atau Dedi Mulyadi tertawa bersama-sama.

Baca juga: Program Sisihkan Rp1.000 Dedi Mulyadi Sudah Dimulai di Purwakarta, Dana Terkumpul Bakal Diaudit

Ini Alasan Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meluncurkan program menyisihkan uang Rp1.000 per hari yang dinamakan Gerakan Rereongan Poe Ibu. 

Program ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang diteken Dedi tertanggal 1 Oktober 2025 lalu. Adapun program ini berlaku bagi warga dan ASN di seluruh Jawa Barat.

Ternyata ada alasan bersifat sosial yang tertuang dalam program terbaru Dedi tersebut yakni banyaknya warga miskin yang masih sulit dalam memenuhi kebutuhan pendukung untuk berobat seperti biaya transportasi atau biaya lainnya.

"Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi," kata Dedi, Senin (6/10/2025).

Dedi juga menjelaskan metode pengumpulan uang yang digunakan layaknya tradisi jimpitan di mana warga bisa meletakan uang Rp1.000 di kotak kecil yang disediakan di depan rumahnya.

Nantinya, jelas Dedi, uang itu akan dikelola oleh bendahara di lingkungan tersebut dan dialokasikan untuk membantu warga yang kesulitan.

Ia pun meminta uang yang sudah terkumpul itu selalu dilaporkan ke warga oleh pihak pengelola.

"Setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah," katanya.

Dedi turut menegaskan uang yang terkumpul itu tidak akan masuk dalam kas daerah atau APBD.

"Tidak ada kaitan dengan APBD atau APBN," katanya.

Terkait terbitnya SE, Dedi mengungkapkan hal itu sebagai wujud ajakan darinya untuk menumbuhkan solidaritas warga Jawa Barat.

"Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau seluruh jajaran pemerintah untuk sama-sama membangun solidaritas sosial," ujar Dedi.

(Tribunnews.com/Endra/Yohanes Liestyo Poerwoto)