Dua Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Ekonomi Papua Dorong Arah Baru Otonomi Khusus

Ringkasan Berita:

• Keberlanjutan kebijakan Otsus tidak boleh berhenti pada aspek administratif.
• Otonomi Khusus adalah wujud keadilan sosial bagi masyarakat Papua.
• Pembangunan tidak boleh timpang antara provinsi lama dan provinsi baru.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Ekonomi Papua lima aspirasi strategis yang dinilai krusial untuk memastikan Otonomi Khusus (Otsus) Papua benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.

Kedua orang tersebut yakni Yanni dan Billy Mambrasar dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dihadiri langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. 

Yanni dan Billy menegaskan, keberlanjutan kebijakan Otsus tidak boleh berhenti pada aspek administratif, melainkan harus menyentuh sisi kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, dan masa depan generasi muda Papua.

“Otonomi Khusus adalah wujud keadilan sosial bagi masyarakat Papua. Sudah saatnya implementasi kebijakan ini benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat, bukan hanya berhenti di level birokrasi,” ujar Yanni dikutip Selasa (4/11/2025).

Billy menambahkan, generasi muda Papua siap mengambil peran sebagai mitra aktif pemerintah dalam mempercepat perubahan di tanah kelahiran mereka. 

“Kami tidak ingin Papua hanya menjadi penerima kebijakan. Kami ingin menjadi penggerak. Kami ingin Papua maju bersama Indonesia, dengan cara yang adil dan berkelanjutan,” ujar Billy.

Keduanya kemudian memaparkan lima aspirasi utama hasil pembahasan Komite Eksekutif Otsus Papua yang merefleksikan kebutuhan nyata di lapangan, di antaranya:

1. Penambahan Anggaran Otonomi Khusus untuk Enam Provinsi Baru

Yanni dan Billy menyoroti bahwa alokasi anggaran Otsus sebesar 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) masih belum cukup menjawab tantangan pembangunan di enam provinsi baru hasil pemekaran wilayah Papua. 

Dengan kondisi geografis yang luas dan tantangan infrastruktur yang kompleks, mereka menilai perlunya penyesuaian anggaran yang lebih proporsional.

“Pembangunan tidak boleh timpang antara provinsi lama dan provinsi baru. Keadilan fiskal adalah fondasi bagi keadilan sosial,” tegas Yanni.

2. Penyaluran Langsung Dana Otsus kepada Orang Asli Papua melalui Skema BLT

Birokrasi yang panjang dan lambat sering kali membuat dana Otsus tidak segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan. 

Karena itu, Yanni dan Billy mendorong agar sebagian dana disalurkan langsung melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk orang asli Papua, dengan sistem pengawasan digital agar tetap transparan dan akuntabel.

"Model penyaluran langsung dapat mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Kami ingin memastikan tidak ada anak Papua yang gagal sekolah karena keterlambatan dana,” ujar Billy.

3. Deklarasi Papua sebagai Tanah Injil

Dalam forum tersebut, keduanya juga mengusulkan agar deklarasi Papua sebagai Tanah Injil dijadikan simbol penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan budaya yang telah menjadi jati diri masyarakat Papua.

Billy menjelaskan, deklarasi ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan penegasan identitas budaya yang memperkaya keberagaman Indonesia. 

“Papua adalah tanah damai, tanah kasih, dan tanah yang menebarkan semangat kemanusiaan. Itulah makna sejati dari Tanah Injil,” katanya.

4. Reaktivasi Program Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Enam Provinsi Baru

Salah satu program warisan Presiden Joko Widodo yang paling berdampak bagi anak muda Papua adalah Papua Youth Creative Hub (PYCH) — pusat inovasi dan wirausaha yang memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan bagi ribuan pemuda.

Billy dan Yanni mendorong agar PYCH dihidupkan kembali dan diperluas ke enam provinsi baru, agar semakin banyak anak muda Papua mendapatkan ruang untuk berkreasi dan membangun ekonomi daerah.

"PYCH telah melahirkan banyak inovator muda dari Papua. Kita perlu memastikan semangat itu tidak berhenti di Jayapura saja, tetapi hadir di setiap provinsi baru,” ujar Billy.

5. Peluncuran Program Manajemen Talenta Papua (MANTAP) oleh Presiden dan Wakil Presiden

Aspirasi kelima yang disampaikan adalah pentingnya percepatan peluncuran Program Manajemen Talenta Papua (MANTAP) yang digagas Presiden dan Wakil Presiden.

Program ini akan memetakan keterampilan, keahlian, dan minat anak muda Papua untuk dihubungkan langsung dengan peluang kerja di sektor hijau (green jobs) dan teknologi digital (tech jobs).

“Papua memiliki banyak anak muda berbakat, tapi belum semuanya terpetakan dengan baik. MANTAP akan menjadi jembatan yang menghubungkan potensi itu dengan dunia kerja modern,” jelas Billy.

Pelatihan AI

Selain lima aspirasi utama tersebut, Komite Eksekutif juga mengumumkan inisiatif pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi 1.000 anak muda Papua yang akan dimulai di Papua Barat dan diperluas ke lima provinsi lain. 

Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dan komite dalam menyiapkan talenta Papua menghadapi era transformasi digital dan ekonomi hijau. 

Targetnya, pada akhir 2026, para peserta dapat terhubung langsung dengan lapangan kerja di sektor teknologi dan keberlanjutan.

Yanni menutup penyampaiannya dengan pesan kuat, di mana Papua tidak boleh hanya menjadi penerima pembangunan. 

"Papua harus menjadi subjek perubahan, dengan masyarakatnya sebagai pelaku utama," paparnya.

Sementara itu, Billy ingin mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka dalam membangun Papua yang mandiri, kreatif, dan berdaya. 

Baca juga: Wapres Gibran: Jangan Sampai Ada Anggapan Papua Tempat Pengasingan

"Anak muda Papua siap bekerja keras untuk mewujudkan itu," ucapnya.