Armuji Sidak SPBU Usai Keluhan BBM, Kelompok Relawan Dorong Koordinasi Lintas Lembaga

Ringkasan Berita:

• Warga keluhkan gangguan mesin usai isi BBM, Armuji turun tangan.
• Botol cairan hijau jadi sorotan, tapi asalnya masih simpang siur.
• Relawan minta koordinasi lintas lembaga, jangan buru-buru simpulkan temuan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rajawali Jawa Timur setelah menerima keluhan warga terkait gangguan mesin sepeda motor usai mengisi bahan bakar minyak (BBM). 

Dalam kunjungannya, Armuji sempat memperlihatkan sebuah botol plastik berisi cairan hijau bening yang disebut-sebut sebagai BBM tercampur air.

Namun, berdasarkan penelusuran internal SPBU Rajawali, cairan dalam botol tersebut diduga bukan berasal dari pengisian di lokasi. Supervisor SPBU Rajawali, Budi Susetyo, menjelaskan bahwa hasil rekaman kamera pengawas (CCTV) tidak menunjukkan adanya pengendara yang mengisi BBM sambil membawa botol tersebut.

“Saat kami tanya, orangnya tidak menjawab lalu pergi begitu saja,” kata Budi, dikutip Selasa (4/11/2025).

Informasi lain menyebutkan bahwa botol yang diperoleh Armuji berasal dari warga yang mengaku menerima cairan tersebut dari orang lain, bukan hasil pengisian langsung di SPBU Rajawali. Temuan ini berbeda dengan hasil investigasi Pertamina yang sebelumnya menemukan indikasi air dalam BBM di lokasi lain, bukan di SPBU Rajawali.

Di sisi lain, Armuji menyatakan bahwa sidak dilakukan sebagai bentuk tanggapan atas keluhan warga, khususnya pengemudi ojek online yang mengaku mengalami gangguan mesin usai mengisi BBM.

Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu meminta nota pembayaran setiap kali mengisi bahan bakar sebagai bentuk perlindungan konsumen.

“Kami minta masyarakat selalu meminta nota pembayaran setiap kali mengisi BBM, agar ada bukti jika terjadi masalah,” ujar Armuji saat sidak di SPBU Rajawali.

Pilar 08, kelompok relawan pendukung pemerintah, turut menyoroti langkah Armuji ini. Mereka mendorong penanganan isu BBM sebaiknya dilakukan melalui koordinasi antar lembaga, termasuk pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi teknis terkait. 

Mereka menilai bahwa validasi data dan prosedur teknis perlu diperkuat sebelum temuan disampaikan ke publik.

“Armuji adalah pejabat di bawah sistem pemerintahan Prabowo, seharusnya mencari solusi antar lembaga,” ujar Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Baca juga: Lolos dari OTT, Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri ke KPK

Kelompok relawan tersebut berharap agar penanganan keluhan masyarakat dilakukan secara terstruktur dan berbasis data, dengan mengedepankan sinergi antar lembaga.

Menurut mereka, koordinasi yang baik dapat mencegah misinformasi dan menjaga stabilitas kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan energi.

Sementara itu, Armuji belum memberikan pernyataan lanjutan terkait hasil sidak maupun respons dari pihak SPBU. Pemerintah Kota Surabaya juga belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai tindak lanjut atas keluhan warga.