Kemenkop Dorong Keberlanjutan Peningkatan Kapasitas Produksi KMP di Sulsel

Ringkasan Berita:

• Sulawesi Selatan memiliki basis ekonomi kuat pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yakni berkontribusi 21,69 persen terhadap PDRB.
• Koperasi existing bisa menjadi koperasi ‘kakak asuh’ yang akan mendampingi dan membina KDMP
• 12,5 juta penduduk miskin di Indonesia berada di wilayah perdesaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kementerian Koperasi terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai lokomotif pembangunan ekonomi rakyat.

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi melalui Asisten Deputi Pengembangan Produksi, Elviandi mengemukakan KDKMP merupakan wujud dari pengembangan ekonomi rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Elviandi dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Produksi KDKMP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 21 November 2025.

"Kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas produksi ini bertujuan untuk dapat mendorong peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian dan perikanan di Sulawesi Selatan dan ke depannya mempunyai nilai tambah dan didorong untuk peningkatan kapasitas produksi," kata Elviandi dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (24/11/2025).

Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki basis ekonomi kuat pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pada 2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi 21,69% terhadap PDRB, tertinggi di antara sektor lainnya.

Potensi unggulan meliputi: Kakao, kelapa, dan kopi sebagai komoditas perkebunan terbesar; luas perkebunan rakyat 2024: 352.377 hektare, dengan produksi meningkat 11,03% menjadi 395.404 ton; perikanan tangkap mencapai lebih dari 500 juta kg, dengan potensi mencapai 1 juta ton per tahun; komoditas utama berupa tongkol, layang, cakalang, kembung, dan kakap; rumput laut menyumbang 33,33% produksi nasional, dengan ekspor mencapai 241.000 ton di tahun 2024.

Baca juga: Pastikan Pejabat Negara Menjadi Anggota Koperasi Dulu Baru Warga Biasa

Kapasitas produksi pada sektor-sektor ini masih dapat meningkat melalui penguatan nilai tambah, teknologi, produktivitas, dan sarana produksi yang dapat didukung oleh KDKMP. Terbuka peluang besar bagi KDKMP untuk terlibat dalam pengelolaan sektor ekonomi produktif ini. 

Potensi KDKMP yang memiliki keunggulan komoditas daerah dapat dikembangkan melalui sinergi dengan koperasi exsisting agar ke depannya KDKMP bisa menjadi piloting pengelolaan produksi komoditas yang terarah dan berpeluang untuk hilirisasi sehingga menghasilkan nilai tambah baru. 

Koperasi existing bisa menjadi koperasi ‘kakak asuh’ yang akan mendampingi dan membina KDMP sekaligus menjadi satu off taker hasil produksi KDMP sehingga tercipta ekosistem usaha yang berkelanjutan.

"Misalnya, dalam pengembangan usaha rumput laut, kita bisa bersinergi dengan Kospermindo sebagai salah satu koperasi besar Indonesia  yang bergerak dalam bidang rumput laut di Sulawesi Selatan," jelas Elviandi.

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Produksi KDKMP yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Produksi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin, LPDB dan Koperasi Kospermindo.

Tujuannya guna memperkuat pemahaman pengurus dan anggota KDKMP dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi peningkatan kapasitas produksi koperasi yang akan membawa dampak pada tumbuhnya perekonomian masyarakat. 

Perkembangan KDKMP di Sulawesi Selatan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. 54 persen di antaranya atau sekitar 12,5 juta orang berada di wilayah perdesaan. Persentase kemiskinan di desa juga masih lebih tinggi (11,03%) dibandingkan dengan perkotaan (6,73%).

Kondisi ini menegaskan pentingnya pembentukan KDKMP sebagai solusi dan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, mengakselerasi pemerataan pembangunan desa, mengurangi rantai distribusi hasil pertanian yang panjang, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Selain itu, juga mendorong kemandirian ekonomi berbasis gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.