Temui Pimpinan DPR Sari Yuliati, ADKASI Desak Evaluasi Transfer Keuangan Daerah

Ringkasan Berita:

• ADKASI audiensi dengan DPR RI menegaskan perlunya evaluasi kebijakan TKD yang dinilai mengurangi kapasitas fiskal daerah. 
• Sari Yuliati dan Misbakhun mendukung langkah ini, menekankan solusi strategis agar pembangunan di 415 kabupaten tetap berjalan optimal demi kesejahteraan rakyat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) kembali menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan daerah dengan meminta evaluasi kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD). 

Permintaan itu disampaikan dalam audiensi di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (2/3/2026). 

Rombongan ADKASI diterima langsung Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Ketua Komisi XI DPR RIMukhamad Misbakhun. 

Sari Yuliati mengapresiasi konsistensi ADKASI dalam menyuarakan persoalan daerah.  

Ia menekankan perubahan pola kebijakan TKD harus dikomunikasikan secara terbuka dan dibahas bersamak agar melahirkan solusi strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. 

“Kami menghadirkan Ketua Komisi XI agar persoalan ini dapat dipahami secara kebijakan maupun teknis. Kami akan ikut membantu dan memperjuangkan kebutuhan daerah, karena kami juga berasal dari daerah,” ujar Sari Yuliati. 

Sementara itu, Misbakhun menyatakan Komisi XI memahami dampak pengurangan TKD terhadap kapasitas fiskal daerah.  

Ia menilai relokasi anggaran APBN ke program strategis nasional berpotensi mengesampingkan kebutuhan riil pemerintah daerah. 

“Kami akan memanggil pihak eksekutif, termasuk dirjen terkait, untuk mencari solusi strategis agar kesejahteraan daerah tetap terjaga,” tegas Misbakhun. 

Ketua Umum ADKASI Siswanto menegaskan kebijakan pengurangan TKD perlu segera dievaluasi karena berdampak langsung pada pembangunan daerah serta pelaksanaan visi-misi kepala daerah di 415 kabupaten seluruh Indonesia. 

“Kami akan terus menyuarakan persoalan daerah di setiap kesempatan, demi kapasitas fiskal yang memadai untuk pembangunan,” ungkap Siswanto. 

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal ADKASI Berlian Rayes, yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa, menilai audiensi kali ini sebagai langkah paling konkret dibanding pertemuan sebelumnya. 

Melalui audiensi ini, ADKASI berharap DPR RI bersama pemerintah pusat segera mengambil langkah nyata mengevaluasi kebijakan TKD, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. 

“Perhatian yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Komisi XI memberi semangat baru bagi perjuangan ADKASI. Alokasi TKD harus diformulasikan kembali agar menjadi kebijakan strategis yang berdampak langsung sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” ujarnya.