Ahmad Dhani Sebut Lita Gading Buat Konten dari Fitnah dan Sumber Tak Jelas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahmad Dhani dan kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian, menyampaikan penjelasan soal alasan di balik melaporkan Lita Gading. 

Menurut Dhani, konten yang dibuat Lita Gading terkait anaknya, SA, tidak berdasar dan hanya mengandalkan informasi dari gosip.

Dhani bahkan tak ragu menyebut bahwa Lita termakan fitnah dan gosip di media sosial, serta berita tidak valid.

Baca juga: Resmi Laporkan Lita Gading ke Polisi, Ahmad Dhani: Dia Layak Ditangkap

“Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah. Tapi kalau ditelusuri, banyak sumbernya itu enggak jelas," ujar Ahmad Dhani di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Kamis (10/7/2025).

"Calon tersangkanya ini, kalau ditanya sumber beritanya dari mana, dia nggak bisa sebutin keabsahan beritanya,” ujar Dhani. 

Baca juga: Ahmad Dhani Sambangi Polda Metro Jaya, Polisikan Pemilik Akun yang Dinilai Membully Putrinya

Dhani kembali menegaskan bahwa sumber berita yang digunakan Lita Gading untuk konten adalah berita gosip dan fitnahm

“Si dokter LG ini cuma ambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah,” tambahnya.

Salah satu alasan pelaporan adalah karena dalam konten video yang beredar, Lita Gading menyebut dirinya sedang melakukan psikoedukasi kepada publik. 

Namun bagi tim hukum Ahmad Dhani, alasan tersebut tidak bisa diterima secara hukum.

“Ya, itu menurut dia saja. Faktanya, dalam video itu ditampilkan foto, nama anak, dan ada unsur stigmanisasi terhadap perilaku orang tuanya yang dikaitkan langsung. Itu justru kontra produktif jika niatnya edukasi,” jelas Aldwin.

Ahmad Dhani pun menegaskan bahwa penilaian terhadap perilaku dirinya sebagai orang tua dalam konten Lita diambil dari narasi dan sumber yang tidak valid. 

“Perilaku orang tuanya itu diambil dari berita gosip dan berita fitnah. Jadi jelas, ini bukan edukasi, tapi penggiringan opini,” tutur Dhani.

Sebagai informasi, laporan terhadap Lita Gading mencakup dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak.