Pendidikan GOTAG
Anis Byarwati
Berita
-
Sinergi Pegadaian, PNM dan BRI Harus Perkuat UMKM
holding pada dasarnya merupakan strategi pengelolaan perusahaan yang harus memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan.
-
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Minta BI Tingkatkan Kualitas SDM Pelaku UMKM
Anis Byarwati menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang telah bertindak nyata membantu UMKM di Jawa Barat yang terdampak Covid-19.
-
Resmi Dilantik, Anis Byarwati Sampaikan Platform PKS Tentang Ekonomi Berkeadilan
Resmi jadi Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati sampaikan platform PKS tentang ekonomi berkeadilan
-
PKS Sarankan Pemerintah Gandeng Koperasi Salurkan Dana PEN untuk UMKM
Anis Byarwati mengatakan stimulus dana PEN masih bisa dimaksimalkan jika melihat jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.
-
PMN Kucurkan Rp 20 Triliun untuk Jiwasraya, Legislator PKS : Pengalihan Tanggungjawab Kepada Rakyat
PT Hutama Karya mendapatkan PMN dari sebesar Rp3 triliun dalam RAPBN 2021 menjadi Rp11 Triliun dalam APBN 2021
-
Legislator PKS Ingatkan Pemerintah, Harus Kerja Lebih Keras Menanggulangi Dampak Resesi
Anis mengatakan dunia usaha juga perlu dorongan atau bantuan pemerintah untuk bisa bertahan dimasa pandemi ini.
-
Jelang Akhir Tahun, Legislator PKS Kritik Pemerintah Soal Rendahnya Serapan Stimulus PEN
Legislator PKS Anis Byarwati mengkritik serapan terkait anggaran stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sampai saat ini belum maksimal.
-
Pengangguran Meningkat, Pemerintah Harus Tingkatkan Program Penciptaan Lapangan Kerja
Anis merasa peningkatan efektivitas program penciptaan kerja terbilang penting di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.
-
Komisi XI: Resesi Tidak Terelakkan, Tak Mungkin Dorong Konsumsi-Investasi Jika Masih Ada Wabah
Anis beralasan saat ini belanja atau konsumsi masyarakat masih rendah. Apalagi dengan belum optimalnya belanja pemerintah
-
Legislator PKS Ajukan Dua Opsi Menyikapi Polemik tentang Undang-undang Cipta Kerja
Kedua opsi tersebut adalah opsi melakukan legislative review, dan opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perppu.
-
Sikapi UU Cipta Kerja, PKS Tidak Akan Ambil Opsi Legislative Review
Opsi yang dimaksud Anis antara lain melakukan legislative review ataupun menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu.
-
Pemprov DKI Jakarta Diminta Lakukan Kajian Komprehensif Penanganan Banjir di Kebon Pala
Anis menyampaikan usulan langsung kepada Riza Patria agar Pemerintah Provinsi segera membuat kajian komprehensif untuk penanganan banjir
-
Hasil Survei 65 Persen Kondisi Ekonomi Disebut Buruk, Legislator PKS: Catatan Buruk Pemerintah
Lembaga survei Indikator mengungkap persepsi negatif masyarakat terhadap upaya menekan kasus Covid-19 di Tanah Air.
-
Legislator PKS Ungkap Beberapa Titik Kelemahan dalam UU Cipta Kerja
Menurut Anis perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi.
-
Merger Bank Syariah, Legislator PKS: Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM
Anis menilai, rencana merger tiga bank syariah BUMN bisa menjadi salah satu langkah bagus dalam rangka penguatan ekonomi
-
Terdampak Krisis, Anggota Komisi XI Minta Negara Hadir Penuhi Kebutuhan UMKM
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan negara harus memiliki komitmen kuat
-
Bagikan Bahan Pokok hingga 4 Ribu Masker, Politikus PKS Ajak Warga Terus Terapkan Protokol Kesehatan
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengajak masyarakat untuk terus menerapkan protokol
-
Soroti Kinerja OJK, Anggota Komisi XI Ingatkan Kasus Gagal Bayar Asuransi dan Pengawasan Perbankan
OJK perlu merancang perbaikan sistem pengawasan asuransi, termasuk meninjau kembali apakah banyaknya sektor keuangan yang menjadi objek pengawasan OJK
-
Anggota Komisi XI: Revisi UU BI Belum Mendesak
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-undang untuk merevisi Undang Undang Bank Indonesia (UU BI).
-
Anis Sebut Penerapan Kembali PSBB di Ibukota Upaya Pemimpin Lindungi Rakyatnya
Rakyat perlu mendapatkan perlindungan dan penanganan yang serius terkait Covid-19 dan dampaknya dari pemerintah
