Pendidikan GOTAG
Anis Byarwati
Berita
-
Legislator PKS Minta Alokasi Dana Desa Ditingkatkan
Walau demikian, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa PKS tetap memiliki catatan sebagai masukan.
-
Pemerintah Diminta Tunda Pembangunan Ibu Kota Negara Tahun Ini, Fokus Tangani Pandemi
Pemerintah diminta menunda pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN), hingga pandemi Covid-19 bisa ditanggulangi.
-
Rapat dengan Menkeu, Legislator PKS Tekankan Insentif Pajak Harus Tepat Sasaran
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati menekankan pentingnya insentif pajak yang tepat sasaran.
-
Gantikan Ahmad Syaikhu, DPR Lantik Anis Byarwati sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI
Adapun pelantikan Anis yang menggantikan Ahmad Syaikhu ini menjadikan dirinya perempuan pertama yang duduk sebagai Wakil Ketua sekaligus anggota BAKN
-
Kasus Suap Pajak, Anis Byarwati: Kinerja Perpajakan Harus Dievaluasi Besar-besaran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
-
Kasus Suap Pajak di Tengah Pandemi, Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi perihal dugaan suap pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
-
PKS Tolak Perpres Investasi Industri Miras: Dengan Dalih Apapun Perpres ini Sangat Meresahkan
Anis Byarwati mengatakan bahwa dengan dalih dan alasan apapun Perpres tentang miras ini sangat meresahkan.
-
Tinjau Pengungsi, Anis: Masyarakat Minta Pemerintah Cari Solusi agar Banjir Dapat Dikendalikan
Anis juga turut masuk dan berkegiatan beberapa saat di dapur umum ini. Untuk memasok makanan siap saji bagi warga terdampak banjir, dapur umum ini
-
Fraksi PKS Tolak Kebijakan PMN untuk Jiwasraya via BPUI Sebesar Rp 20 Triliun
Skandal Jiwasraya merupakan korupsi dan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok orang sehingga menyebabkan perusahaan
-
Anggota Komisi XI Minta Pemerintah Ubah Cara Kerja Penanganan Pandemi Covid-19
Anis Byarwati menyatakan kondisi perekonomian dan keuangan negara pada akhir tahun 2020 masih sangat memprihatinkan.
-
Komisi XI Pertanyakan Tujuan Pemberian Insentif Pajak untuk Mitra Lembaga Pengelola Investasi
Insentif pajak biasanya menjadi instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya.
-
Ketua DPP PKS Ingatkan GNWU Harus Tetap Jadi Dana Sosial Keagamaan
Sebab selama ini, wakaf identik dengan tanah untuk rumah ibadah, pemakaman dan lembaga pendidikan.
-
Anggota Komisi IX Minta Kemenkeu Lakukan Kajian Hadapi Berbagai Risiko Lembaga Pengelola Investasi
Anis Byarwati meminta Menteri Keuangan dan Menteri BUMN waspada mengenai beberapa isu negatif tentang SWF yang dikemukakan sejumlah peneliti
-
Legislator PKS Minta Pemerintah Lebih Gesit dan Sigap Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Perekonomian Indonesia memasuki jurang resesi, PKS minta pemerintah lebih gesit dan sigap dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
-
Lonjakan Harga Kedelai dan Menghilangnya Tahu-Tempe Jadi Catatan Merah Pemerintah di Awal Tahun
Anis Byarwati mengatakan kenaikan harga kedelai menjadi catatan merah di awal tahun 2021 ini.
-
Komisi XI Ingatkan Pemerintah Soal Efektivitas Kebijakan Pemulihan Ekonomi
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati menyatakan, ada dua kebijakan utama yang akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi.
-
PKS : Ekonomi 2021 Sulit Tumbuh Selama Penanganan Pandemi Tidak Tepat
Anis Byarwati menyebut pandemi Covid-19 berkontribusi sangat besar dalam memukul perekonomian nasional.
-
PKS Beri Skor Tak Sampai 5 Untuk Kerja Pemerintah di Sektor Ekonomi
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Anis Byarwati memberikan skor tidak sampai lima dari nilai satu sampai 10
-
Politiksus PKS Ungkap 3 Elemen Penting Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga
Mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia merupakan tanggungjawab bersama seluruh elemen yang terdiri dari keluarga, masyarakat, dan neg
-
Nasabah Jiwasraya Tuntut Keadilan, Legislator PKS Desak DPR Bentuk Pansus, Beri 5 Catatan Penting
PKS mendesak DPR RI untuk mengusut tuntas Kasus Jiwasraya melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus), karena ada indikasi fraud yang berlangsung lama
