Pendidikan GOTAG
Anis Byarwati
Berita
-
Pemerintah Banggakan Ekonomi RI Sudah Pulih, PKS: Itu Oversimplifikasi
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Anis Byarwati menyebut perbandingan yang dikatakan Menkeu Sri Mulyani tidak komprehensif.
-
PKS Kecam Rencana Vaksin Booster Berbayar bagi Peserta BPJS Non PBI
Anis Byarwati mengecam pembiayaan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga berbayar bagi peserta BPJS non penerima bantuan iuran (PBI).
-
Anggota Komisi XI Berharap Peraturan OJK Bisa Dirasakan oleh Bank Kecil dan UMKM
Anis memberikan saran kepada OJK agar bisa mengkaji lebih dalam mengenai strategi OJK untuk mencapai manfaat-manfaat yang menjadi sasarannya.
-
Terkait Rencana Kenaikan Gaji Pokok PNS, Pemerintah Diminta Buat Prioritas Anggaran di Saat Pandemi
Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menilai masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian lebih
-
Legislator PKS: Pantang Main-main Atau Tak Serius Berkontribusi di Masa Pandemi
BPJE DPD PKS Jakarta Timur, melalui berbagai upaya pengelolaan jaringan usaha berupaya tetap dapat berkontribusi kepada masyarakat
-
PKS: Meski Keluar dari Resesi, Pemerintah Tetap Harus Waspada
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengapresiasi upaya pemulihan ekonomi oleh Pemerintah yang menunjukkan perbaikan.
-
Pencalonan Anggota BPK, Legislator PKS Tegaskan Harus Sesuai Ketentuan UU
Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
-
Dua Calon Anggota BPK Disorot, Komisi XI: Harus Buktikan Tak Langgar Undang-Undang
Dua calon anggota BPK disorot publik, karena disinyalir tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
-
Keluarga Akidi Tio Donasi Rp 2 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Ini Kata Legislator PKS
Anis Byarwati merasa senang dan terinspirasi oleh gerakan filantropi berupa sumbangan keluarga pengusaha dari Aceh, Akidi Tio.
-
Ketua DPP PKS: Bank Syariah Perlu Berbenah untuk Jadi Lebih Baik Lagi
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati memberikan catatan penting kepada stake holder industri perbankan Syariah untuk mulai berbenah
-
PKS: Bank Syariah Indonesia Harus Capai Target Tanpa Tinggalkan Umat
pendekatan BSI dalam rangka mencapai target 10 besar bank syariah global akan mudah tercapai bila bersinergi dengan umat
-
RUU HKPD Diharapkan tidak Hanya Bicara Pasal, Tapi Memperbaiki Pola Hubungan Pusat dan Daerah
Anis Byarwati menegaskan pentingnya memahami sisi filosofis dan ideologis dari RUU yang sedang dibahas bagi para penyusunnya.
-
RUU HKPD Diharapkan Bisa Jadi Jawaban Atasi Kesenjangan Fiskal Pusat dan Daerah
Komisi XI DPR RI saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD)
-
Ketua DPP PKS: APBN Belum Efektif Mendorong Pemulihan Ekonomi
Anis Byarwati menyatakan dari beberapa indikator ekonomi makro dan kondisi ekonomi terlihat bahwa pemulihan ekonomi nasional masih lambat
-
Indonesia Turun Kelas di Peringkat World Bank, PKS: Penanganan Covid-19 Lamban!
Merosotnya peringkat Indonesia terkendala oleh lambannya perkembangan penanganan Covid-19 hingga berdampak pada perekonomian.
-
Wakil Ketua BAKN: Permasalahan Berulang Terkait Dana Alokasi Khusus Harus Dicarikan Solusinya
permasalahan terkait dana alokasi khusus (DAK) untuk daerah kepulauan harus dicarikan solusi agar tak berulang terjadi.
-
Legislator PKS Soroti Minimnya Akses UMKM terhadap Pembiayaan Perbankan
Anis melihat bahwa sebagian besar pembiayaan UMKM masih berasal dari keuangan sendiri, yaitu 77 persen.
-
Rencana Pemerintah Mengenakan Tarif PPN Sembako Dinilai Sangat Tidak Pantas
Anis Byarwati menilai pengenaan PPN untuk sembako tidaklah pantas mengingat masyarakat masih terdampak pandemi.
-
PKS Sepakat Sistem Perpajakan Perlu Direformasi Tapi Harus Menjunjung Tinggi Prinsip Keadilan
PKS sepakat dengan revisi UU KUP yang bertujuan mereformasi sistem perpajakan di tanah air tapi harus menjunjung tinggi prinsip keadilan.
-
PKS soal Pajak Sembako dan Pendidikan: Jadi Wacana Saja Tidak Pantas, Apalagi Jadi RUU
Anis merasa heran bocornya draf RUU KUP di kalangan publik. Dia memastikan bahwa saat ini Komisi XI belum menerima draf RUU tersebut.
