Pendidikan GOTAG
Anis Byarwati
Berita
-
Data Subsidi PLN Tak Sinkron, BAKN DPR Ungkap Temuan Selisih ID Pelanggan
Anis merinci data mengenai subsidi yang diterima PLN dari APBN sebesar 54,785 triliun pada tahun 2019, 52,311 triliun tahun 2020
-
Utang Negara Terus Bertambah, DPR Ingatkan Pemerintah Perbaiki Perencanaan dan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.527,29 triliun per April 2021.
-
Temukan Masalahan Berulang Dalam Implementasi DAK, BAKN : Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Sinkron
BAKN DPR sebut Ketidaksinkronan antara pemahaman pemerintah pusat dengan pemerintah daerah jadi temuan penting di beberapa provinsi.
-
Tax Amnesty Jilid II Akan Segera Digulirkan, Legislator PKS: Tax Amnesty Jilid I Apa Kabarnya?
Anis Byarwati, mempertanyakan tentang kebijakan tax amnesty yang pernah dikeluarkan pemerintah pada tahun 2016.
-
Soroti Kondisi Ekonomi dan Kenaikan PPN, DPR: Pemerintah Jangan Cederai Rasa Keadilan Rakyat
Anis juga menyoroti kenaikan PPN 15 persen yang dilakukan Pemerintah dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan
-
Anggota Komisi XI DPR Ramai-ramai Tak Terima Wacana Tarif PPN Naik
Menaikkan tarif PPN saat kondisi daya beli masyarakat melemah akibat pandemi dan krisis ekonomi, bukanlah merupakan kebijakan yang tepat.
-
Pemerintah Diminta Tak Cari Jalan Pintas Kejar Target Penerimaan Pajak
Pemerintah lebih baik menurunkan PPN dari 10 persen menjadi 5 persen, untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
-
Rencana Kenaikan Tarif PPN Dapat Ciderai Rasa Keadilan Masyarakat
menaikkan tarif PPN dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukanlah merupakan kebijakan yang tepat.
-
PKS: Ekonomi Masih Resesi, Pemerintah Jangan Terlalu Ambisius Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Pemerintah jangan terlalu ambisius dengan target pertumbuhan mencapai 7% tetapi tetap realistis dengan pergerakan ekonomi yang dipenuhi ketidakpastian
-
Nilai Maksimal KUR Tanpa Jaminan Meningkat, DPR: Memang Sudah Seharusnya Ditambah
Saat ini porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8% terhadap total kredit perbankan. Porsi untuk UMKM tersebut perlu ditingkatkan secara
-
Utang Luar Negeri Semakin Membengkak, Legislator PKS: Pengendalian Utang di Masa Depan Bakal Sulit
Prof Dr Didik J Rachbini dari Indef memperkirakan Jokowi bakal mengakhiri pemerintahannya di 2024 dengan meninggalkan utang
-
Soal THR PNS Tak Dibayar Penuh, Politikus PKS Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan yang Adil
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati menyoroti pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang tak penuh.
-
Tingkatkan Daya Saing UKM, Anis Siap Bersinergi dengan Dewan UKM DKI Jakarta
Anis merespon positif kehadiran Dewan UKM DKI yang memperjuangkan nasib UKM dalam sepak terjang organisasinya.
-
Kementerian Investasi Disebut Bukan Solusi Atasi Persoalan Investasi
Pemerintah dinilai telah salah langkah dalam menggenjot investasi di tanah air, dengan membentuk Kementerian Investasi
-
Soal Pembentukan Kementerian Investasi, Anggota PKS: Faktor Penghambat Investasi Harus Dihilangkan
WEF disebutnya menempatkan korupsi dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 13,8 sebagai faktor utama penghambat investasi
-
Anggota Komisi XI Soroti Pengangguran Makin Tinggi saat Pandemi Covid-19
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyoroti data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020.
-
Kasus Suap Oknum Dirjen Pajak, Anggota Komisi XI Tegaskan Penegakan Hukum Harus Tanpa Pandang Bulu
Kasus dugaan suap oknum di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi evaluasi bagi DJP dan Kemenkeu untuk melakukan pembenahan.
-
Pemerintah Diingatkan Lebih Berhati-hati terkait Penggabungan 3 BUMN dengan Segmen UMKM
Pemerintah harus memastikan rencana pembentukan Holding Ultra Mikro (Holding UMi) ini tidak akan berdampak pada nasib karyawan di perusahaan BUMN.
-
Rendahnya Realisasi Dana Alokasi Khusus 2017-2019 Jadi Perhatian Legislator PKS
Anis menyayangkan DAK belum memberikan dampak yang signifikan pada aspek penambahan kapasitas keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi.
-
RUU PPSK Masuk Prolegnas 2021, PKS Berikan Catatan
RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) telah disepakati untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.
