Pendidikan GOTAG
Asep Warlan Yusuf
Berita
-
Penegakan Hukum Dengan Bukti Ilegal Akan Munculkan Anarkisme
hukum tetap harus dijalankan sesuai koridornya.
-
Pakar: Ada Dua Persoalan Lain yang Lebih Serius dari Kasus Setya Novanto
Selain menyangkut Setya Novanto, ada persoalan lain yang menurut saya yang juga tidak kalah pentingnya
-
Tafsir Tunggal Ujaran Kebencian Berpotensi Jadi Pasal Karet
Ini akan menjadi pasal karet, kalau tafsirnya tunggal oleh polisi.
-
KPK Akan Kehilangan Roh Jika Anggota Polri dan Jaksa Jadi Pimpinan
Asep Warlan Yusuf mengatakan masuknya anggota Polri dan Kejaksaan Agung dalam seleksi calon pimpinan KPK membuat KPK kehilangan roh
-
Format Sidang MPR Jadikan Jokowi Seperti Mandataris MPR
Irmanputra Sidin mengkritisi format sidang MPR menjelang hari kemerdekaan RI yang ke 70.
-
Lebih Baik Parpol Buka Keran Calon Perseorangan
Asep Warlan Yusuf meminta partai politik melalui kader-kadernya di DPR untuk membuka keran calon perseorangan
-
Kerusuhan adalah Potret Kehidupan para Elite
permusuhan yang terjadi diantara rakyat dan aparatur negara ataupun antar lembaga hanya mencontoh apa yang dipertontonkan elite politik di negeri ini
-
Ketua DPR Dinilai Gagal Jelaskan Program Pro Rakyat DPR
Dengan demikian maka akan aneh jika saat ini ada pihak-pihak yang meminta syarat-syarat untuk pemberlakuan UU itu
-
Potensi Korupsi Terbesar Bukan di UP2DP Tapi APBN
Asep Warlan Yusuf mengatakan kekhawatiran terhadap isu Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) rawan dikorupsi terlalu berlebihan
-
Presiden Jokowi Punya Hak Menentukan Wakapolri
UU no 2 tahun 2002 itu kan menegaskan bahwa institusi Polri berada dibawah presiden.
-
Ibarat Pernikahan, Akad Pengangkatan Budi Gunawan Tidak Bisa Dibatalkan
Ibarat pernikahan, akad nikahnya hukumnya sudah resmi, yang belum cuma administrasi hukumnya saja dan resepsinya.
-
Pakar Pertanyakan Inkonsistensi KPK Tetapkan Seseorang jadi Tersangka
KPK bisa menjegal siapapun yang tidak mereka sukai, melindungi siapapun yang mereka sukai.
-
Keputusan Menkumham Melanggar Kaidah Hukum
Asep Warlan Yusuf menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP melanggar kaidah-kaidah hukum
-
Kajati Jabar Dinilai Pantas Jadi Jaksa Agung
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahiyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai ada beberapa nama yang pantas menjadi Jaksa Agung
-
Jangan Pilih Menteri yang Hanya Cari Tenar di Media
Joko Widodo-Jusuf Kalla disarankan tidak memilih menteri-menteri yang masuk kabinet dilihat dari ketenarannya saja di media.
-
Seruan Ancaman Pengepungan, Anti Demokrasi dan Kebebasan Pers
tindakan dan ancaman pengepungan tidak boleh dibiarkan karena kalau dibiarkan maka bukan tidak mungkin demokrasi dan kebebasan pers akan dihilangkan
-
Capres-Cawapres Harus Mau Buka Hasil Test Psikologi
Saya kira harus dibuka hasilnya supaya rakyat tahu kayak apa sih tingkat kecerdasan, kecakapan, kejujuran, dan tingkat komitmen capres
-
SBY Harus Usung Peserta Konvensi Sebagai Capres
Sekarang ini langkah konvensi adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah partai karena memberikan ruang bagi anak bangsa terbaik
-
KPK Harus Bergerak Cepat Ungkap Penyelewengan Dana Haji
Asep Warlan Yusuf mengatakan saat ini masih banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum terjawab terkait urusan haji.
