Pendidikan GOTAG
Bivitri Susanti
Berita
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Yusril-Ihza-Mahendra-didampingi-istrinya-Rika-Kato.jpg)
Klarifikasi Yusril soal Pernyataan Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat, Sebut Tak Ada Genosida
Alasan Yusril sebut tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat: Tak ada genosida dan pemusnahan etnis.
-
Yusril Sebut Tak Ada Pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 98, Bivitri Susanti: Sangat Disayangkan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 98
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pakar-Hukum-Tata-Negara-dari-Sekolah-Tinggi-Hukum-Indonesia-Jentera-Bivitri-Susanti.jpg)
Bantah Menko Yusril, Bivitri Susanti Tegaskan Kasus 98 Jelas Pelanggaran HAM Berat
Bivitri Susanti menegaskan peristiwa kekerasan pada tahun 1998 di Indonesia termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Prabowo-Subianto-segera-memanggil-para-calon-menteri.jpg)
VIDEO Calon Menteri dan Wakil Menteri Capai 107 Orang, Pakar Hukum Sebut Pemborosan Anggaran
Bivitri Susanti menilai gemuknya kabinet pemerintah Prabowo-Gibran Rakabuming Raka bakal membuat pemborosan anggaran.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Beberapa-calon-menteri-yang-dipanggil-Prabowo-kemarin.jpg)
Selain Tak Jamin Keberhasilan, Gemuknya Kabinet Pemerintahan Prabowo Bakal Timbulkan Masalah
Ia memprediksi, bakal terjadi banyak permasalahan dengan banyaknya jumlah kabinet menteri di pemerintahan Prabowo -Gibran nantinya.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/kaesang-pangarep-disorot-publik-di-media-sosial-karena-diduga-menerima-gratifikasi-ber.jpg)
Soal Jet Pribadi Kaesang Disebut Potensi Sulit Diusut, Pakar Menilai Adanya Faktor Kekuasaan Jokowi
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai sulit untuk mengusut penggunaan jet pribadi Ketua Umum PSI Kaesang dan istri, Erina saat-saat ini.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pakar-hukum-tata-negara-bivitri-susanti-saat-ditemui-di-kantor-ylbhi.jpg)
Pakar Hukum Nilai Jumlah Kotak Kosong di Pilkada 2024 Meroket Jika Tidak Ada Putusan MK 60 dan 70
KPU mencatat jumlah wilayah calon tunggal pasca-pendaftaran calon kepala daerah adalah sebanyak 43 wilayah.
-
Kaesang Dilaporkan Ada di Indonesia dan Tidak 'Hilang', Pakar Sebut Potensi Sulit Usut Jet Pribadi
Kaesang Pangarep disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/video-viral-kaesang-pangarep-bersama-istrinya-erina-gudono-yang-turun-dari-jet-pribadi.jpg)
Pakar: Sulit Usut Jet Pribadi Kaesang Selama Jokowi Masih jadi Presiden
Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini menekankan ihwal tidak ada mantan presiden yang tidak kebal hukum.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pakar-bivitri-susanti-merespons-nih3.jpg)
DPR Tunda Pengesahan Revisi UU Pilkada, Pakar Minta Publik Tetap Bersuara: Jangan Terharu Dulu
Kata dia, DPR sudah kerap melakukan penundaan seperti saat ini. Bivitri menyatakan, ini hanyalah sebuah manuver dari anggota legislatif.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pakar-hukum-tata-negara-bivitri-susanti-saat-ditemui-di-kawasan-kuningan-jakarta.jpg)
Bivitri Susanti soal Penundaan Pengesahan RUU Pilkada: Publik Waspada Bisa Jadi Nanti Sore Diketok
Bivitri Susanti meminta publik terus mengawal proses pengesahan RUU Pilkada, bisa jadi sore nanti diketok.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/omisi-pemilihan-umum-kpu-ri-digedung-kpu-ri-jalan.jpg)
Menanti Sikap KPU usai DPR Anulir Putusan MK soal Pilkada, Bivitri: Membangkang atau Jaga Konstitusi
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti kini menanti sikap KPU sebagai pelaksana UU, terhadap Baleg DPR RI menganulir Putusan MK soal Pilkada.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/presiden-joko-widodo-jokowi455.jpg)
Revisi UU Pilkada Dinilai Upaya Jokowi dan KIM Plus Pertahankan Kekuasaan
Bivitri Susanti menjelaskan pengabaian Putusan MK itu dilakukan melalui proses revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/fgd-di-nipa-maumere.jpg)
Simpulan Rangkaian FGD Soal Otda: Masyarakat Butuh Sistem Baru Rekrutmen Calon Kepala Daerah
Simmpulan dari rangkaian Focus Group Discussion bertema "Memperkuat Otonomi Daerah (Otda) Melalui Pilkada" bahwa masyarakat butuh sistem baru
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pakar-hukum-tata-negara-bivitri-susanti-kedua-dari-kiri-43.jpg)
Pakar Sebut Revisi UU Kepolisian Harus Diawali Revisi KUHAP Hingga Penguatan Pengawasan Masyarakat
RUU Kepolisian yang beberapa waktu lalu menimbulkan polemik karena dinilai memperluas kewenangan di tengah berbagai persoalan
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/mardani-ali-sera-saat-ditemui-di-jakarta-pusat.jpg)
Soal Partisipasi Publik RUU Polri, Mardani Ali Sera: Harus Dibahas Seksama dan Hati-hati
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, buka suara mengenai pembahasan revisi undang-undang (RUU) Polri.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/reformasi-kepolisian-kdj.jpg)
Pakar Hukum Sebut RUU Polri Bukan Reformasi Kepolisian, Ini Alasannya
Ia mengatakan, sudah banyak kajian mengenai isu-isu yang mencuat terkait institusi kepolisian. Misalnya, soal kekerasan, korupsi, hingga persepsi.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/diskusi-bertajuk-kudatuli-arus-bawah-vs-hukum-alat-kekuasaan.jpg)
Bicara Peristiwa Kudatuli, Bivitri Susanti Ungkap Gaya Baru Hukum Jadi Alat Kekuasaan
Bivitri Susanti mengatakan persitiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) menjadi gambaran ketika hukum digunakan sebagai senjata penguasa.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-polri2.jpg)
RUU Polri Atur Akses Internet Publik Bisa Dibatasi, Pakar Hukum Jelaskan Alasan Kenapa Harus Ditolak
Bivitri Susanti menyoroti revisi Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang dapat membatasi akses internet publik.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/kaesang-pangarep-341287e4jksazd.jpg)
MA Ubah Batas Usia Kepala Daerah, Pakar: Indikasikan Jelas untuk Kaesang
Bivitri Susanti sebut putusan MA terkait perubahan syarat usia untuk maju di Pilkada Serentak 2024 indikasinya jelas untuk Ketua Umum PSI Kaesang.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Unggah-Gambar-AI-Tancapkan-Bendera-AS-di-Greenland-Ancaman-Caplok-Wilayah-Kian-Nyata.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/nilai-tukar-rupiah-melemah_20240124_212248.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ekspresi-penggaawa-Timnas-Vietnam-setelah-kekalahan-telak-0-3-dari-China-di-Piala-Asia-U23-2026.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Walikota-Madiun-Maidi-Ditahan-KPK_20260121_065021.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/patung-tikus-berdasi-memegang-koper-nih3.jpg)
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved