Bivitri Susanti

Berita

Pemilu 2024 Dinilai Spesial, Pakar Minta Masyarakat Aktif Lakukan Pengawasan

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai Pemilu 2024 spesial yang ditandai dengan tiga hal.

Jumat, 5 Januari 2024
Keberatan Suhartoyo Jadi Ketua MK, Pakar : Anwar Usman Bukan Sosok Negarawan, Tak Paham Etik

Pakar menyebut Anwar Usman bukan sosok negarawan dan tak paham etik buntut keberatannya atas dipilihnya Suhartoyo menjadi Ketua MK.

Rabu, 22 November 2023
Pakar Hukum Tata Negara Jelaskan Soal Politik Dinasti, Bivitri: Bukan Soal Keluarga Patriotik

Dikatakan Bivitri ada narasi balik politik dinasti diperbolehkan jika berasal dari keluarga patriotik dan miliki itikad baik.

Rabu, 15 November 2023
Pakar Hukum Tata Negara Kritisi MKMK yang Masih Belum Permanen

Ia mengungkapkan bahwa pembentuk MKMK pada kepemimpinan Jimly Asshiddiqie bersifat ad hoc belum permanen.

Selasa, 14 November 2023
Anwar Usman Langgar Kode Etik, Pengamat: Secara Logika Putusan 90 Tidak Sah, Perlu Dikoreksi

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyatakan bahwa secara logika hukum putusan 90 mengenai batas usia capres-cawapres tak sah.

Sabtu, 11 November 2023
Sikap Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Komentar Irit Ganjar soal MK Kabulkan Batas Usia Capres-Cawapres

Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Ganjar berkomentar soal putusan MK yang kabulkan batas usia capres-cawapres.

Selasa, 17 Oktober 2023
Syarat Usia Capres Cawapres Berubah, Pakar Sebut MK Memutus Perkara yang Bukan Ranahnya

Ia menilai dalam tindakannya MK memutus suatu perkara yang bukan wilayahnya melainkan wilayah pembentuk Undang-Undang (UU).

Selasa, 17 Oktober 2023
Pakar Sebut Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Tak Perlu Ubah UU Pemilu

Pakar mengungkapkan putusan MK soal batas usia capres-cawapres tak perlu mengubah UU Pemilu. Ia menyebut KPU hanya perlu mengubah PKPU.

Selasa, 17 Oktober 2023
Jokowi Persilakan Pakar Hukum Nilai Putusan MK yang Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Jokowi mempersilahkan pakar hukum untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan mengenai batas usia Capres-Cawapres.

Senin, 16 Oktober 2023
Manfaatkan Kekuasaan, Pakar Nilai Jokowi Bangun Dinasti Politik Secara Instan

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang membangun dinasti politik dengan memanfaatkan kekuasaannya.

Senin, 16 Oktober 2023
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Regresi Demokrasi Era Jokowi Lebih Parah dari Soeharto

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai ada regresi demokrasi yang cukup besar di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Senin, 16 Oktober 2023
Pakar Hukum Kritik Potensi Dinasti Politik Jokowi: Bisa Merusak Demokrasi

Bahaya lain dinasti politik juga membuat konsentrasi kekuasaan hanya tersebar di beberapa titik. Kekuasaan akhirnya hanya dimiliki lingkaran sama

Rabu, 4 Oktober 2023
19 Tahun Pembunuhan Munir, KASUM: Kalau Kita Dibilang Mempolitisasi Calon-calon Presiden, Kebalik!

Bivitri Susanti bersama sejumlah aktivis menyampaikan orasi dalam Aksi Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib

Kamis, 7 September 2023
Banyak Eks Koruptor Nyaleg, KPU Gagal Beri Rakyat Perlindungan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, selaku yang punya otoritas kepemiluan, disebut gagal memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Rabu, 30 Agustus 2023
Jika Ada Perubahan Penting Soal Batas Usia Capres Cawapres, Pakar Usul Dibahas Usai Pemilu 2024

Bivitri Susanti menjelaskan, jika ada perubahan yang dianggap penting dalam perkara batas usia minimum calon presiden (capres) dan cawapres

Selasa, 29 Agustus 2023
Pakar Sebut MK Harusnya Tak Ikut Campur Soal Batas Usia Minimum Capres-Cawapres

MK harusnya tidak mencampuri urusan ihwal batas usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang merupakan kewenangan DPR

Selasa, 29 Agustus 2023
Bivitri Susanti: Polusi Udara di Jabodetabek Akibat Produk Hukum yang Disalahgunakan

Bivitri menyontohkan polusi udara yang terjadi di wilayah Jabodetabek akhir-akhir ini terjadi akibat putusan yang salah.

Selasa, 15 Agustus 2023
Bivitri Susanti: Hampir Semua UU Dalam Tiga Tahun Terakhir Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Pakar Hukum Bivitri Susanti mengungkapkan hampir semua Undang-undang yang disahkan oleh DPR mendapatkan penolakan dalam tiga tahun terakhir ini

Selasa, 15 Agustus 2023
Proses Hukum Kepala Basarnas Masuk ke Peradilan Militer, Pakar Sebut Tidak Transparan

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti merespon soal peradilan militer yang akan menangani kasus dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi

Senin, 31 Juli 2023
Pakar Hukum: KPK Tak Perlu Minta Maaf Terkait Penetapan Tersangka Kabasarnas

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa KPK tak perlu minta maaf terkait penetapan tersangka Kabasarnas.

Senin, 31 Juli 2023

⟪⟨2 3 4 5 6 7 8 ⟩⟫

Berita Terkini

Komentar Pep Guardiola setelah Man City Takluk 1-3 dari Bodo/Glimt: Tahun 2026 Menyedihkan

15 menit lalu
Komentar Arbeloa setelah Real Madrid Gulung AS Monaco: Arti Pelukan Hangat Vinicius

26 menit lalu
CSIS Menilai Pengaturan Koalisi Capres Berpotensi Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi

33 menit lalu
Sering Dianggap Pegal Biasa, Ini Tanda Asam Urat yang Kerap Diremehkan

47 menit lalu
Kronologi Viral Burung Hantu Mahoni Ditembak Mati, Polda NTT Turun, Pelaku Terancam Pidana

51 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Bivitri Susanti

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai Pemilu 2024 spesial yang ditandai dengan tiga hal.

Pakar menyebut Anwar Usman bukan sosok negarawan dan tak paham etik buntut keberatannya atas dipilihnya Suhartoyo menjadi Ketua MK.

Dikatakan Bivitri ada narasi balik politik dinasti diperbolehkan jika berasal dari keluarga patriotik dan miliki itikad baik.

Ia mengungkapkan bahwa pembentuk MKMK pada kepemimpinan Jimly Asshiddiqie bersifat ad hoc belum permanen.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyatakan bahwa secara logika hukum putusan 90 mengenai batas usia capres-cawapres tak sah.

Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Ganjar berkomentar soal putusan MK yang kabulkan batas usia capres-cawapres.

Ia menilai dalam tindakannya MK memutus suatu perkara yang bukan wilayahnya melainkan wilayah pembentuk Undang-Undang (UU).

Pakar mengungkapkan putusan MK soal batas usia capres-cawapres tak perlu mengubah UU Pemilu. Ia menyebut KPU hanya perlu mengubah PKPU.

Jokowi mempersilahkan pakar hukum untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan mengenai batas usia Capres-Cawapres.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang membangun dinasti politik dengan memanfaatkan kekuasaannya.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai ada regresi demokrasi yang cukup besar di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahaya lain dinasti politik juga membuat konsentrasi kekuasaan hanya tersebar di beberapa titik. Kekuasaan akhirnya hanya dimiliki lingkaran sama

Bivitri Susanti bersama sejumlah aktivis menyampaikan orasi dalam Aksi Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, selaku yang punya otoritas kepemiluan, disebut gagal memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Bivitri Susanti menjelaskan, jika ada perubahan yang dianggap penting dalam perkara batas usia minimum calon presiden (capres) dan cawapres

MK harusnya tidak mencampuri urusan ihwal batas usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang merupakan kewenangan DPR

Bivitri menyontohkan polusi udara yang terjadi di wilayah Jabodetabek akhir-akhir ini terjadi akibat putusan yang salah.

Pakar Hukum Bivitri Susanti mengungkapkan hampir semua Undang-undang yang disahkan oleh DPR mendapatkan penolakan dalam tiga tahun terakhir ini

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti merespon soal peradilan militer yang akan menangani kasus dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa KPK tak perlu minta maaf terkait penetapan tersangka Kabasarnas.