TAG
Bivitri Susanti
Berita
-
NU Terima Aturan Izin Tambang, Pakar Khawatirkan Terjadi Konflik Horizontal Sesama Ormas Keagamaan
Pakar hukum menyayangkan Nahdlatul Ulama (NU) terima aturan izin pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan.
-
Soal Aturan Izin Tambang bagi Ormas Keagamaan, Pakar Singung Balas Budi di Pilpres 2024
Kata Bivitri, hal itu bukan hanya sebagai cara balas budi. Namun, nantinya ormas keagamaan bisa menjadi alat politik.
-
Ahli Hukum Tata Negara: Bukan Masalah Anak Muda Memimpin, Tapi Cara Mendapatkan Kepemimpinan
Bivitri menolak apabila anak muda mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak berintegritas.
-
Pakar Yakin Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Gubernur untuk Kaesang: Mirip Putusan MK
Bivitri menilai, putusan MA ini memiliki pola yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
-
Pakar Sebut Putusan MA Tak Adil Bagi Calon Independen Jika Berlaku di Pilkada 2024
Terkecuali, kata Bivitri, jika KPU mengubah semua jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
-
Tanggapan NasDem, PDIP, hingga Pakar soal MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah
Respons NasDem, PDIP, hingga pakar terkait MA mengabulkan gugatan Partai Garuda mengenai aturan batas minimal calon kepala daerah.
-
Pakar Sebut Landasan MA Kabulkan Gugatan Aturan Batas Usia Kepala Daerah Terlalu Dangkal
Pakar menyebut landasan MA mengabulkan gugatan aturan batas usia kepala daerah terlalu dangkal. Ini alasannya.
-
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Nilai Revisi UU MK Akan Intervensi Kebebasan Hakim
Pakar hukum tata negata (HTN), Bivitri Susanti, menilai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) berpotensi mengintervensi kebebasan hakim MK.
-
Bivitri Susanti Berharap Hakim MK Kabulkan Gugatan Kubu 01 dan 03, Ini 4 Alasan Krusialnya
Masuknya orang baru dan orang lama keluar membuat konfigurasi hakim konstitusi berubah. Hal ini terlihat pada MK yang mengabulkan permohonan dua orang
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Aturan MK Membatasi Pihak Pencari Keadilan di Pilpres 2024
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Bivitri Susanti mengkritisi proses hukum sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Bivitri Susanti Sebut Pilpres Ulang Sangat Dimungkinkan
Bivitri meminta semua pihak tak terpengaruh dengan argumentasi sejumlah pengacara yang menyebut Pemilu ulang tidak mungkin.
-
Kritik Perbedaan Sikap Ketua MK, Bivitri: Leadership Suhartoyo Lebih Baik dari Anwar Usman
Perubahan pimpinan Mahkamah Konstitusi dari Anwar Usman digantikan Suhartoyo juga dinilai memberi harapan baru.
-
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti: Menteri Tak Boleh Mangkir Jika Dipanggil MK untuk Bersaksi
Ia memberi contoh, MK memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hadir di persidangan dengan cara bersurat menggunakan kop surat Mahkamah Konstitusi
-
TNI-Polri Bakal Isi Jabatan Sipil, Pakar Hukum Tata Negara: Balik Lagi ke Orde Baru
Bivitri Susanti menilai rencana hadirnya aturan yang menempatkan TNI dan Polri di jabatan sipil membuat Indonesia kembali ke masa Orde Baru.
-
Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Pakar Hukum Masih Optimis Hak Angket DPR Bakal Terealisasi
Bivitri menerangkan bahwa hak angkat DPR merupakan proses politik, forum politik. Jadi lebih bisa didorong dari luar.
-
Soal Sengketa Hasil Pilpres 2024, Bivitri Harap MK Tidak Jadi Mahkamah Kalkulator
Menurutnya MK memang tidak pernah menyentuh urusan dugaan kecurangan yang bersifatnya struktur dan masif.
-
Pakar Hukum Tata Negara: di Masa Presiden Jokowi Ada Legalisasi Praktik Otokratisme
Otokratisme terselubung ini menurutnya pas dengan kondisi berbangsa dan bernegara yang belakangan terjadi.
-
Akademisi Sebut Terjadi Banyak Pengabaian Aspirasi Publik di Era Presiden Jokowi
Ubedilah Badrun mengatakan terjadi pengabaian terhadap kaum intelektual, termasuk civil society serta aspirasi para buruh selama pemerintah Jokowi.
-
Natalius Pigai Sayangkan Bivitri Tidak Paham Prinsip HAM, Soal Pernyataan Bikin Negara Sendiri
Natalius Pigai yang mengatakan bahwa kalau kita tidak taat hukum lebih baik dirikan saja negara sendiri, terapkan hukum rimba di sana
-
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti: Rakyat Disuguhi Politik Ketakutan
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengaku prihatin atas kondisi politik dan demokrasi di Indonesia, saat ini.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved