Bivitri Susanti

Berita

Akademisi Beberkan Beragam Dampak Korupsi Terhadap Perempuan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti, menyoroti dampak korupsi terhadap perempuan.

Senin, 13 September 2021
17 Tahun Kematian Munir, KASUM: Catatan Hitam Indonesia, Ibarat Ulang Tahun ke-17 yang Tidak Sweet

Bivitri Susanti mengatakan kasus pembunuhan terhadap Munir tak bisa dipungkiri adalah catatan hitam bagi bangsa Indonesia.

Minggu, 5 September 2021
Jelang 17 Tahun Kematian Munir, KASUM Singgung Nama Pollycarpus dan Muchdi PR

Kejahatan terhadap Munir, kata dia, adalah tindak pidana luar biasa yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat

Minggu, 5 September 2021
Bivitri Susanti: Amandemen UUD 1945 Bukan untuk Kepentingan Publik

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti melihat wacana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang bakal memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

Kamis, 19 Agustus 2021
Soal Wacana Presiden 3 Periode, Pakar Hukum: Ada Oligarki Elite Politik Ingin Mengamankan Kekuasaan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Minggu, 27 Juni 2021
Pakar Hukum Nilai Amendemen Perpanjangan Presiden 3 Periode Bisa Terjadi, Ini Alasannya

Menurut Bivitri, isu tersebut bisa saja terwujud, dilakukan para politisi melalui proses amendemen UUD 1945.

Minggu, 27 Juni 2021
Wacana Presiden Tiga Periode, Pakar Hukum: Ada Oligarki Ingin Pelihara Kekuasaannya

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga isu presiden tiga periode sengaja dihembuskan oleh orang-orang di lingkar Presiden Jokowi.

Rabu, 24 Maret 2021
MPR Ingin Buat Haluan Negara, Pakar: Sudah Tidak Relevan Lagi di Masa Sekarang

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini menilai PPHN tidak memiliki implikasi hukum karena Presiden tidak dipilih dan bisa dijatuhkan MPR,

Rabu, 24 Maret 2021
Terjaring OTT KPK, Penghargaan Bung Hatta Award Nurdin Abdullah Bisa Dicabut

Imbas Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK, penghargaan BHACA yang diterimanya bisa dicabut, yang berwenang mencabut yakni ketua dewan pengurus BHACA.

Sabtu, 27 Februari 2021
Ada Salah Ketik dalam UU Cipta Kerja, Pakar: Makin Tampak Bagaimana Buruknya Proses Ugal-ugalan Ini

Bivitri mengatakan, makna pembuatan undang-undang dikerdilkan hanya untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Rabu, 4 November 2020
Wafatnya Pollycarpus Dinilai Akan Jadi Kendala untuk Temukan Pelaku Pembunuhan Munir yang Lain

Wafatnya Pollycarpus Budihari Priyanto akan menjadi kendala tersendiri bagi penegak hukum untuk mengungkap pelaku lain dalam kasus pembunuhan Munir.

Minggu, 18 Oktober 2020
Punya Banyak Informasi terkait Kasus Pembunuhan Munir, KASUM: Selidiki Penyebab Kematian Pollycarpus

Bivitri menilai, Pollycarpus memiliki banyak informasi terkait pihak-pihak yang memerintahkannya untuk membunuh Munir.

Minggu, 18 Oktober 2020
RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Sebagai Ideologi & Identitas Indonesia

Jamal menilai pembinaan ideologi Pancasila sebaiknya diatur dalam payung hukum berbentuk Undang-Undang.

Jumat, 10 Juli 2020
Pilkada di Tengah Pandemi Rawan Korupsi Hingga Makin Masifnya Politik Uang Berbalut Bansos

Oce menjelaskan banyak ruang dalam proses pilkada yang berpotensi menjadi ruang korupsi, seperti pengadaan logistik atau barang dan jasa pilkada‎

Sabtu, 13 Juni 2020
Polri Diminta Usut Tuntas Teror Terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Pembatalan itu karena dari pembicara hingga moderator mendapat ancaman dari sejumlah orang.

Senin, 1 Juni 2020
Bivitri Susanti: DPR Tabrak Aturan Main Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dia menjelaskan upaya pemohon mengajukan uji formil terhadap UU KPK hasil revisi menggambarkan bagaimana proses legislasi semakin menjauh

Rabu, 19 Februari 2020
Bivitri Kritik Pernyataan Mahfud MD: Kalau Salah Ketik Sedikit Perbedaannya, Ini Kenapa Satu Pasal?

Bivitri Susanti mengkritik pernyataan Mahfud MD yang sebut ada kesalahan ketik di salah satu pasal dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Selasa, 18 Februari 2020
Dengan Nada Tinggi, Mahfud MD Tantang Bivitri atasi Kasus HAM: Bagaimana jika Anda Jadi Jaksa Agung?

Menkopolhukam Mahfud MD sempat menunjuk-nunjuk Pakar Tata Hukum Negara, Bivitri Susanti di acara Mata Najwa Trans 7 pada Rabu (29/1/2020).

Kamis, 30 Januari 2020
Di Mata Najwa, Bivitri Susanti Singgung Omnibus Law di DPR: Rakyat Baru Saja Ditipu dengan UU KPK

Ahli hukum Bivitri Susanti, menegaskan jangan sampai pembuatan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja terjadi seperti Revisi UU KPK pada September 2019.

Kamis, 30 Januari 2020
Kinerjanya Diberi Nilai di Bawah 5, Mahfud MD Bocorkan Peran Pemerintah di Kasus Jiwasraya

Ahli Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Jantera, Bivitri Susanti menilai 100 hari kinerja Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD

Kamis, 30 Januari 2020

⟪⟨6 7 8 9 10 11 12 ⟩

Berita Terkini

Populer Nasional: Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan terkait Banjir - WNI Berhijab Jadi Tentara AS

2 menit lalu
Kemitraan Strategis Indonesia dan Inggris, Prabowo: Mereka Berminat Investasi ke Kita

3 menit lalu
Kalender Jawa 21 Januari 2026 & Makna Weton Rabu Pon dalam Jodoh hingga Rezeki

9 menit lalu
Jenazah Kedua Korban Pesawat ATR Telah Tiba di Biddokkes Polda Sulsel Makassar

10 menit lalu
Wardatina Mawa Tak Mau Damai, Kuasa Hukum Insanul Fahmi Singgung Ego sang Konten Kreator

11 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Bivitri Susanti

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti, menyoroti dampak korupsi terhadap perempuan.

Bivitri Susanti mengatakan kasus pembunuhan terhadap Munir tak bisa dipungkiri adalah catatan hitam bagi bangsa Indonesia.

Kejahatan terhadap Munir, kata dia, adalah tindak pidana luar biasa yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti melihat wacana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang bakal memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut Bivitri, isu tersebut bisa saja terwujud, dilakukan para politisi melalui proses amendemen UUD 1945.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga isu presiden tiga periode sengaja dihembuskan oleh orang-orang di lingkar Presiden Jokowi.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini menilai PPHN tidak memiliki implikasi hukum karena Presiden tidak dipilih dan bisa dijatuhkan MPR,

Imbas Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK, penghargaan BHACA yang diterimanya bisa dicabut, yang berwenang mencabut yakni ketua dewan pengurus BHACA.

Bivitri mengatakan, makna pembuatan undang-undang dikerdilkan hanya untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Wafatnya Pollycarpus Budihari Priyanto akan menjadi kendala tersendiri bagi penegak hukum untuk mengungkap pelaku lain dalam kasus pembunuhan Munir.

Bivitri menilai, Pollycarpus memiliki banyak informasi terkait pihak-pihak yang memerintahkannya untuk membunuh Munir.

Jamal menilai pembinaan ideologi Pancasila sebaiknya diatur dalam payung hukum berbentuk Undang-Undang.

Oce menjelaskan banyak ruang dalam proses pilkada yang berpotensi menjadi ruang korupsi, seperti pengadaan logistik atau barang dan jasa pilkada‎

Pembatalan itu karena dari pembicara hingga moderator mendapat ancaman dari sejumlah orang.

Dia menjelaskan upaya pemohon mengajukan uji formil terhadap UU KPK hasil revisi menggambarkan bagaimana proses legislasi semakin menjauh

Bivitri Susanti mengkritik pernyataan Mahfud MD yang sebut ada kesalahan ketik di salah satu pasal dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menkopolhukam Mahfud MD sempat menunjuk-nunjuk Pakar Tata Hukum Negara, Bivitri Susanti di acara Mata Najwa Trans 7 pada Rabu (29/1/2020).

Ahli hukum Bivitri Susanti, menegaskan jangan sampai pembuatan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja terjadi seperti Revisi UU KPK pada September 2019.

Ahli Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Jantera, Bivitri Susanti menilai 100 hari kinerja Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD