Berita Bivitri Susanti Terbaru Hari Ini - Halaman 6

Ahli Sebut Peluang Gugatan UU Cipta Kerja Dikabulkan MK Berat

Bivitri Susanti mengatakan peluang gugatan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) berat.

Kamis, 27 Juli 2023

Pengamat Sebut SEMA Larangan Pencatatan Nikah Beda Agama Harusnya Dicabut: Itu Ngaco

Bivitri mengatakan, SEMA bukan merupakan sebuah peraturan, melainkan pedoman untuk hakim.

Kamis, 27 Juli 2023

Ahli Hukum Tata Negara: Pemerintah Salah Gunakan Perppu, UU Cipta Kerja Layak Dibatalkan

Ahli hukum dan konstitusi Bivitri Susanti mengatakan, pemerintah telah menyalahgunaan Perppu untuk mengegolkan UU Cipta Kerja.

Kamis, 27 Juli 2023

Ahli: UU Cipta Kerja Perlu Dibatalkan Agar MK Jalankan Fungsi Pengawasannya

Bivitri Susanti menduga ada skenario politik hukum dalam tujuan ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja

Rabu, 26 Juli 2023

Ahli Duga Ada Skenario Politik Hukum dalam UU Cipta Kerja

Ahli Tata Negara Bivitri Susanti menduga ada skenario politik hukum di balik ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja

Rabu, 26 Juli 2023

Revisi UU TNI Dinilai Berpotensi Disahkan Dalam Waktu Singkat Seperti UU Lainnya

Bivitri Susanti menilai revisi Undang-Undang (UU) TNI berpotensi disahkan dalam waktu singkat seperti Undang-Undang lainnya.

Sabtu, 17 Juni 2023

Pakar Khawatir Pemilu 2024 Bakal Ditunda jika MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup

Pakar khawatir putuskan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu picu penundaan pesta demokrasi 2024.

Kamis, 15 Juni 2023

Pakar Menilai Teknik Omnibus Berbahaya dalam Pembentukan Perundang-undangan

Menurutnya studi banding (Omnibus) di lima negara ditinggalkan betul karena metode tersebut akan melahirkan perubahan dengan cara instan.

Selasa, 13 Juni 2023

Pakar Menilai Pemilu 2024 Berada dalam Kondisi Unik: Banyak Tantangan yang Harus Dihadapi

Bivitri melanjutkan semangat Indonesia untuk mengatasi berbagai kritik yang selama ini sudah disuarakan mulai dari oligarki.

Minggu, 11 Juni 2023

Tim Pokja Sektor Perundang-Undangan Bentukan Mahfud MD Sepakat Pakai Paradigma Partisipasi Publik

Bivitri Susanti, mengatakan anggota pokja sepakat untuk menggunakan paradigma partisipasi publik dalam kerja mereka.

Jumat, 9 Juni 2023

Bivitri Susanti Jawab Isu Tim Percepatan Reformasi Hukum Dikooptasi Mahfud MD: Kami Tetap Independen

Bivitri Susanti, mengaku mendapati tudingan yang menyebut dirinya dan masyarakat sipil dikooptasi Mahfud.

Jumat, 9 Juni 2023

Mendekati Pergantian Pemerintahan, Pakar Nilai Pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Sebaiknya Ditunda

Menurutnya langkah itu perlu dilakukan karena RUU Kesehatan Omnibus penuh dengan kontroversi

Jumat, 9 Juni 2023

Pakar Ulas Kekurangan dan Kelebihan RUU Omnibus, Bivitri: Omnibus Terlalu Memuat Banyak Hal

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebutkan kekurangan dan kelebihan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Kamis, 8 Juni 2023

Ahli Tata Negara Bivitri Susanti Sebut Masyarakat Kebingungan Membaca RUU Omnibus Law

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebutkan bahwa masyarakat memiliki kebingungan membaca Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus

Kamis, 8 Juni 2023

Bivitri Susanti: Emak-Emak Terkena Dampak Paling Besar Kalau Ada Korupsi

Perspektif perempuan sangat diperlukan dalam setiap bahasan, apalagi membahas soal reformasi dan korupsi.

Selasa, 4 April 2023

MKMK Cuma Punya Waktu 30 Hari Usut Dugaan Kecurangan MK, Bivitri Susanti: Optimis

MKMK dibentuk untuk mencari tahu siapa yang mengubah substansi putusan hakim. MKMK punya waktu 30 hari untuk mencari tahu jawabannya

Kamis, 23 Februari 2023

Pakar Hukum Tata Negara Jadi Saksi Terkait Kasus 9 Hakim MK Dipolisikan, Bawa Fakta Baru

Bivitri diminta keterangan oleh pihak kepolisian sebagai saksi pelapor dalam kasus sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilaporkan oleh Zico

Kamis, 23 Februari 2023

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun karena Pejabat Punya Kepentingan Bisnis

State capture corruption terjadi saat banyak pihak yang punya kepentingan bisnis turut dalam menentukan dan melahirkan kebijakan

Jumat, 3 Februari 2023

Pakar Hukum Tata Negara Nilai MKMK Bukan Sebuah Terobosan

Bivitri juga menilai bobot perkara yang ditangani oleh MKMK ini berat sebab berkaitan dengan pergantian hakim

Jumat, 3 Februari 2023

Pakar Hukum: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Tidak Sesuai Aturan yang Berlaku Secara Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja tak sesuai aturan hukum.

Minggu, 1 Januari 2023

TAG

Bivitri Susanti

Bivitri Susanti mengatakan peluang gugatan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) berat.

Bivitri mengatakan, SEMA bukan merupakan sebuah peraturan, melainkan pedoman untuk hakim.

Ahli hukum dan konstitusi Bivitri Susanti mengatakan, pemerintah telah menyalahgunaan Perppu untuk mengegolkan UU Cipta Kerja.

Bivitri Susanti menduga ada skenario politik hukum dalam tujuan ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja

Ahli Tata Negara Bivitri Susanti menduga ada skenario politik hukum di balik ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja

Bivitri Susanti menilai revisi Undang-Undang (UU) TNI berpotensi disahkan dalam waktu singkat seperti Undang-Undang lainnya.

Pakar khawatir putuskan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu picu penundaan pesta demokrasi 2024.

Menurutnya studi banding (Omnibus) di lima negara ditinggalkan betul karena metode tersebut akan melahirkan perubahan dengan cara instan.

Bivitri melanjutkan semangat Indonesia untuk mengatasi berbagai kritik yang selama ini sudah disuarakan mulai dari oligarki.

Bivitri Susanti, mengatakan anggota pokja sepakat untuk menggunakan paradigma partisipasi publik dalam kerja mereka.

Bivitri Susanti, mengaku mendapati tudingan yang menyebut dirinya dan masyarakat sipil dikooptasi Mahfud.

Menurutnya langkah itu perlu dilakukan karena RUU Kesehatan Omnibus penuh dengan kontroversi

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebutkan kekurangan dan kelebihan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebutkan bahwa masyarakat memiliki kebingungan membaca Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus

Perspektif perempuan sangat diperlukan dalam setiap bahasan, apalagi membahas soal reformasi dan korupsi.

MKMK dibentuk untuk mencari tahu siapa yang mengubah substansi putusan hakim. MKMK punya waktu 30 hari untuk mencari tahu jawabannya

Bivitri diminta keterangan oleh pihak kepolisian sebagai saksi pelapor dalam kasus sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilaporkan oleh Zico

State capture corruption terjadi saat banyak pihak yang punya kepentingan bisnis turut dalam menentukan dan melahirkan kebijakan

Bivitri juga menilai bobot perkara yang ditangani oleh MKMK ini berat sebab berkaitan dengan pergantian hakim

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja tak sesuai aturan hukum.