Rabu, 21 Januari 2026

Pedoman Media Siber

Download TribunX
untuk Android & iOS

Tribun Network

Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com

Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

TAG

Bivitri Susanti

Berita

Pakar Hukum Tata Negara Ungkap 2 Dampak Diberlakukannya Perppu Cipta Kerja

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengungkapkan dampak dari diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.

Minggu, 1 Januari 2023
VIDEO EKSKLUSIF Jelang Pemilu 2024: Masih Adakah Mantan Koruptor Dicalonkan?

kata dia, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bahwa napi koruptor dilarang maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.

Senin, 12 Desember 2022
Pakar Hukum Nilai Keliru Minta PBB Diusir dari Indonesia Kalau Masih Kritik KUHP

Pakar Hukum menjelaskan kalaupun kantor PBB di Indonesia berkomentar secara diplomatis tak masalah karena bukan resolusi.

Sabtu, 10 Desember 2022
Pakar Hukum: KUHP Baru Tak Layak Dikatakan Sudah Dekolonisasi

Pakar hukum dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu pun mencontohkan dalam aspek kebebasan berpendapat.

Sabtu, 10 Desember 2022
RKUHP Resmi Disahkan, Pakar Ungkap Deretan Pasal Bermasalah, Ada Living Law hingga Penodaan Agama

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti membeberkan deretan pasal bermasalah di RKUHP yang baru disahkan oleh DPR RI pada hari ini Selasa (6/12/2022)

Selasa, 6 Desember 2022
RKUHP Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pembentuk UU Posisikan MK Seakan Keranjang Sampah

Bivitri Susanti menanggapi pernyataan para pembentuk undang-undang baik dari pemerintah maupun DPR yang menyarankan penolak KUHP menggugat ke MK

Selasa, 6 Desember 2022
Pakar Hukum Sebut Pengesahan RKUHP Sebelum DPR Reses, Demi Mencegah Gelombang Penolakan

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya diketok pada Selasa (6/1

Minggu, 4 Desember 2022
Pakar Sebut RKUHP Hanya Menyenangkan Presiden dan Lembaga Negara Bukan Rakyat

RKUHP itu sendiri kabarnya sudah masuk agenda di DPR RI untuk disahkan dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12/2022) atau sebelum memasuki masa reses

Minggu, 4 Desember 2022
RKUHP Bakal Disahkan, Pengamat Tata Hukum Negara: Kerusakan Negara Hukum dan Demokrasi

Pengamat Tata Hukum Negara Bivitri Susanti turut menyoroti soal rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Minggu, 4 Desember 2022
Jokowi Sebut Pilpres Jatah Prabowo, Pengamat: Gurauan Politik, Langgar Etik, Ingin Jadi King Maker

Sejumlah pengamat memberikan pandangan mereka terkait pernyataan Jokowi ke Prabowo terkait jatah Pilpres selanjutnya.

Selasa, 8 November 2022
Pakar Hukum Tata Negara: Sinyal Jokowi ke Prabowo Soal Pilpres 2024 Melanggar Etik

Bivitri Susanti menyoroti dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait Pilpres 2024.

Selasa, 8 November 2022
Bivitri Susanti: Febri Diansyah-Rasamala Jangan Lupakan Fakta Lahir Dari Kelompok Pegiat Antikorupsi

Bivitri Susanti menyayangkan keputusan 2 eks pegawai KPK Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang jadi kuasa hukum istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Kamis, 29 September 2022
Reformasi Bidang Peradilan, Pemerintah Bisa Gandeng Lembaga Negara Untuk Bantu MA

Mahfud MD mengumumkan pemerintah mulai mencari formula untuk melakukan reformasi di bidang peradilan.

Kamis, 29 September 2022
Reformasi Polri Dinilai Harus Didasarkan Masalah Nyata, Bukan Persepsi Publik

Bivitri Susanti memandang reformasi Polri perlu didasarkan pada masalah nyata dan bukan pada persepsi publik terhadap Polri.

Kamis, 29 September 2022
Febri Diansyah-Rasamala Jadi Kuasa Hukum Istri Ferdy Sambo Pukulan Bagi Kelompok Masyarakat Sipil

Dua eks pegawai KPK, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang bergabung menjadi kuasa hukum Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Kamis, 29 September 2022
Peneliti BRIN Sebut Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Kental Dimensi Militeristik

Peneliti Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyoroti rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN).

Senin, 19 September 2022
Pakar Hukum Menilai Wacana Memasukkan Kembali PPHN dalam Konstitusi Tak Memiliki Urgensi

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai wacana memasukkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi tidak memiliki urgensi.

Jumat, 16 September 2022
Wacana Hidupkan Kembali PPHN Dianggap Rusak Sistem Ketatanegaraan

Upaya menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui konvensi ketatanegaraan dianggap tidak memiliki urgensi sama sekali.

Kamis, 15 September 2022
KASUM Sodorkan 15 Nama Serta Rekam Jejak Untuk Dipilih Komnas HAM Jadi Anggota Tim Ad Hoc Munir

Bivitri mengatakan telah menyodorkan 15 nama kepada Komnas HAM untuk dipilih sebagai anggota Tim Ad Hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM Munir

Rabu, 14 September 2022
Polri Punya Utang Jelaskan Maksud Pembentukan Hingga Hasil Kerja Satgassus Merah Putih Kepada Publik

Polri disebut memiliki utang untuk menjelaskan maksud pembentukan tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih kepada masyarakat

Senin, 5 September 2022

⟪⟨4 5 6 7 8 9 10 ⟩⟫

Berita Terkini

Komentar Arbeloa setelah Real Madrid Gulung AS Monaco: Arti Pelukan Hangat Vinicius

10 menit lalu
CSIS Menilai Pengaturan Koalisi Capres Berpotensi Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi

17 menit lalu
Sering Dianggap Pegal Biasa, Ini Tanda Asam Urat yang Kerap Diremehkan

30 menit lalu
Kronologi Viral Burung Hantu Mahoni Ditembak Mati, Polda NTT Turun, Pelaku Terancam Pidana

35 menit lalu
LDA Bantah Cucu PB XIII Aniaya Abdi Dalem, KGPA Tedjowulan Ingin Satukan Dua Kubu Keraton Solo

37 menit lalu

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan