Rabu, 21 Januari 2026

Pedoman Media Siber

Download TribunX
untuk Android & iOS

Tribun Network

Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com

Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

TAG

Bivitri Susanti

Berita

Rapat Komisi III DPR Disorot: Keras ke Mahfud MD, Giliran dengan Kapolri Lembut & Disanjung-sanjung

Ahli Tata Negara menilai rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri bertabur sanjungan dan puji-pujian.

Rabu, 24 Agustus 2022
Dampak Tidak Ada Keterwakilan Perempuan di Bawaslu Provinsi Akan Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Pakar hukum konstitusi mengatakan ketiadaan wakil perempuan di Bawaslu akan berdampak aksi afirmatif

Senin, 8 Agustus 2022
Pakar Hukum Nilai Penetapan PPHN Lewat Konvensi Ketatanegaraan Hal yang Mengada-ada

Bivitri Susanti mengungkapkan upaya menghidupkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) melalui konvensi ketatanegaraan tidak bisa diterima secara keilmuan

Kamis, 28 Juli 2022
Pakar Hukum Nilai Pencabutan Izin ACT Tidak Menyelesaikan Masalah

Bivitri Susanti menilai pencabutan izin yang dilakukan Pemerintah terhadap lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak menyelesaikan masalah.

Sabtu, 9 Juli 2022
Akademisi Bivitri Susanti Soroti Implementasi UU PSDN untuk Pertahanan Negara

Akademisi menyoroti Implementasi UU No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

Kamis, 30 Juni 2022
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Partisipasi Publik pada RKUHP Justru Untungkan Pembuat UU

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan sangat menguntungkan para pembentuk undang-undang.

Sabtu, 25 Juni 2022
Pemerintah Pertimbangkan Akomodir Status Kewarganegaraan Ganda, Ini Respons APAB

Kabar tentang keterbukaan terhadap perubahan hukum kewarganegaraan tersebut disambut baik oleh kalangan keluarga perkawinan campuran di Indonesia.

Rabu, 8 Juni 2022
Bivitri Susanti Sebut Penetapan Haris Azhar dan Fatia KontraS Lebih Mengerikan dari Kudeta

Menurutnya hal itu adalah upaya pemerintah untuk membungkam aktivis yang kritis pada negara.

Sabtu, 19 Maret 2022
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ahli Hukum: Oligarki Berusaha Pertahankan Kekuasaan

Bivitri Susanti menyebut wacana perpanjangan masa jabatan Presiden merupakan agenda besar dari oligarki.

Sabtu, 19 Maret 2022
KSP Bantah Pemerintah Batasi Hak Berserikat

Menurutnya, pengaturan mengenai hak berserikat dimungkinkan dan mendapat ruang di dalam konstitusi.

Senin, 21 Februari 2022
Pakar Hukum Tata Negara Soroti Kurangnya Partisipasi Publik dalam Proses Legilsasi UU IKN

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Jumat, 21 Januari 2022
Kritik Proses Legislasi UU IKN Terburu-buru, Pakar Hukum Tata Negara: Jangan Jadi Kebiasaan

Bivitri mengatakan setidaknya sejak dua tahun lalu, sejumlah proses legislasi terhadap beberapa Undang-Undang terhitung cepat.

Jumat, 21 Januari 2022
Keterwakilan Perempuan Calon Anggota KPU Lebih dari 30 Persen, Pakar: Mesti Dikawal

Namun, keterwakilan perempuan dalam seleksi penyelenggara pemilu menjadi isu yang terus menerus dipergunjingkan.

Rabu, 5 Januari 2022
Pakar Hukum Tata Negara Ingatkan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

Bivitri Susanti mengingatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku selama dua tahun ke depan.

Selasa, 30 November 2021
Habis Kena Semprit MK, Pakar Hukum Tata Negara Bilang UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Bivitri menganggap putusan MK yang menyebut UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat bukanlah sebuah kemenangan.

Sabtu, 27 November 2021
Pakar Hukum Tata Negara Ingatkan UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Bivitri Susanti mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku selama dua tahun ke depan.

Sabtu, 27 November 2021
Sederet Kritik Pakar Hukum Imbas UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat

Imbas Mahkamah Konsitusi (MK) nyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sejumlah pakar hukum lontarkan kritik pada pemerintah.

Jumat, 26 November 2021
MA Cabut PP Pengetatan Remisi, Ahli Hukum: Korbannya Bukan Koruptor, Tapi Kita yang Kehilangan Hak

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti bicara soal hak masyarakat yang hilang akibat ulah koruptor.

Rabu, 3 November 2021
Beban dan Tugas Pemilu 2024 Sangat Berat, Ahli Hukum Khawatir: Jangan-jangan KPU Akan Di-KPK-kan

Bivitri Susanti mengatakan kekhawatiran masyarakat sipil soal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akan dilemahkan.

Minggu, 17 Oktober 2021
HUT ke-17, DPD RI Diminta Fokus Tunjukkan Efektivitas hingga Wakili Suara Daerah

peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai keberadaan dan peran DPD dalam konstelasi ketatanegaraan perlu dih

Sabtu, 2 Oktober 2021

⟪⟨5 6 7 8 9 10 11 ⟩⟫

Berita Terkini

Populer Nasional: Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan terkait Banjir - WNI Berhijab Jadi Tentara AS

2 menit lalu
Kemitraan Strategis Indonesia dan Inggris, Prabowo: Mereka Berminat Investasi ke Kita

3 menit lalu
Kalender Jawa 21 Januari 2026 & Makna Weton Rabu Pon dalam Jodoh hingga Rezeki

9 menit lalu
Jenazah Kedua Korban Pesawat ATR Telah Tiba di Biddokkes Polda Sulsel Makassar

10 menit lalu
Wardatina Mawa Tak Mau Damai, Kuasa Hukum Insanul Fahmi Singgung Ego sang Konten Kreator

11 menit lalu

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan