TAG
BPKP
Berita
Foto (1)
-
Jokowi: Saya Tidak akan Memberikan Toleransi Sedikit pun Terhadap Penyelewengan Anggaran
Jokowi meminta agar tidak satu rupiah pun dana APBN dan APBD yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi dikorupsi.
-
Tiga Arahan Presiden Jokowi Untuk BPKP dan Seluruh Jajaran APIP
Jokowi memberikan arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
-
Mensos Risma Ungkap Permasalahan Data Penerima Bansos versi Temuan BPKP, BPK, dan KPK
Komisi VIII DPR RI memanggil Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk membahas verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos).
-
Dirjen Linjamsos Sebut Baru Rp5 M Kelebihan Bayar Vendor Bansos Yang Kembali Dari Total Rp74 M
ada temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait Kemensos kelebihan bayar uang vendor untuk bantuan sosial (Bansos) Covid-19
-
Pemda Lampung Diminta Libatkan Aparat Pengawasan Keuangan dalam Pelaksanaan Penanganan Covid-19
Inspektorat Utama BNPB Tetty Saragih mengatakan Satgas Penanganan Covid-19, baik yang ada di pusat maupun di daerah juga termasuk ke dalam bidang
-
Ketua BPKP Tegaskan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Selalu Kerjasama Dengan Baik
Kerjasama selama ini dengan pak Doni selalu kondusif dan responsif baik sekali menindaklanjuti semua temuan kita. Dia cukup transparan dan akuntabl
-
Kemendikbud Gandeng BPKP dan BPK Pastikan Penyaluran Bantuan Subsidi Bagi Pendidik Tepat Sasaran
Nadiem Makarim melakukan sejumlah langkah untuk memastikan penyaluran bantuan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tepat sasaran.
-
Enam Saksi Diperiksa KPK di Penyidikan Kasus Korupsi Proyek Gereja Kingmi Papua
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa enam saksi di Kantor BPKP Papua.
-
Anggaran Kesehatan untuk Penanganan Covid Mandek di Pemda, BPKP: Regulasinya Terlalu Minim
Penyebab mandeknya penyerapan anggaran kesehatan tersebut diduga terhambat di pemerintah daerah.
-
BPKP Temukan Dugaan Hambatan Serapan Anggaran Kesehatan di Pemda
"Ada isu anggaran kesehatan ini sebagian ada di Pemda. Di sana masalah regulasi, persetujuan APBD masih mengaalami hambatan."
-
BPKP Selidiki Penyebab Serapan Anggaran Kesehatan Masih 21 Persen
BPKP menyatakan, tingkat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru sekira 38 persen dari total Rp 695 triliun.
-
Pemerintah Segera Tetapkan Tarif Tes Swab, BPKP Usulkan Rp 439 hingga Rp797 Ribu per Orang
Pemerintah terus mematangkan aturan mengenai batas atas tarif tes swab Covid-19. Saat ini kisaran harga sudah didapat.
-
BPKP Sebut 73 Pegawainya Telah Sembuh dari Covid-19
Eri Satriana mengungkapkan sebanyak 73 orang pegawainya yang terpapar Covid-19 telah sembuh.
-
Dugaan Korupsi PDAM Tulungagung Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar, Kejari Tetapkan Seorang Tersangka
Berdasar hasil audit BPKP ada kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar lebih. Namun DH tidak ditahan, dan hanya ditetapkan sebagai tahanan kota.
-
Data Jadi Kata Kunci Banpres Produktif Usaha Mikro Tepat Sasaran
cleansing data akan dilakukan agar persyaratan penerima Banpres Usaha Mikro sebesar Rp2,4 juta kepada 12 juta penerima dapat terpenuhi.
-
BPK Gandeng BPKP Benahi Laporan Keuangan Bakamla yang Disclaimer 4 Tahun Berturut-turut
“Yang disclaimer itu Bakamla. Bakamla ini empat tahun berturut-turut itu bawaan kasus-kasus lama," katanya
-
Catat, Pendaftaran Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 4 Dibuka Dua Pekan Lagi
Pada Kartu Prakerja Gelombang 4, pemerintah bakal mulai memprioritaskan peserta pencari kerja atau pekerja yang terdampak pandemi Covid-19
-
BPKP dan BPK Lakukan Pengawasan Bersama di Penggunaan Anggaran Covid-19
BPKP dan BPK akan terus bersinergi mengawasi dan mengawal dana penanganan Covid-19 agar peruntukannya tepat sasaran
-
Sri Mulyani: Tidak Ada Alasan Lagi Menteri Ngeluh Minim Anggaran
Sri Mulyani menjelaskan, Jokowi juga telah menekan para menterinya agar menggunakan anggaran negara secara tepat sasaran.
-
Awasi Penggunaan Anggaran Covid-19, BPKP Tegaskan Prinsip Pengawalan Akuntabilitas
Penggunaan seluruh uang negara yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintah menangani pandemi Covid-19 harus dapat dipertanggungjawabkan.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved