Dimas Bagus Arya

Berita

KontraS: Polri Harus Evaluasi Kepemilikan Senpi Perusahaan Buntut Penembakan Petani Pino Raya

KontraS mendorong Polri untuk segera melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api

Sabtu, 29 November 2025
KontraS Soroti Sederet Kejanggalan Terkait Penemuan Kerangka di Kwitang Jakarta Pusat

KontraS yang sejak awal menjadi pendamping keluarga selalu meminta kepolisian memberikan kabar terbaru soal temuan tersebut.

Jumat, 7 November 2025
Gerakan Masyarakat Sipil Geruduk Kemenbud, Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Gerakan Masyarakat Sipil menolak rencana pemerintah yang akan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Kamis, 6 November 2025
Korban Kekerasan oleh TNI Meningkat Tiap Tahun, KontraS: Tersebar dari Aceh Sampai Papua

Dalam setahun terakhir, KontraS mencatat 23 peristiwa kekerasan di Papua dengan total 67 orang warga sipil menjadi korban.

Jumat, 3 Oktober 2025
KontraS Catat Kekerasan Tentara Terhadap Sipil Meningkat Usai Revisi UU TNI Disahkan

Dimas menekankan sejak proses revisi berlangsung, UU TNI banyak ditolak oleh kelompok masyarakat sipil hingga akademisi.

Jumat, 3 Oktober 2025
KontraS Dampingi Keluarga Korban Orang Hilang ke ke Polda Metro Jaya, Desak Polisi Lakukan Pencarian

Menurutnya, Farhan hilang sudah sebulan lebih sehingga perlu adanya penjelasan dari pihak berwajib.

Rabu, 1 Oktober 2025
KontraS Soroti Kinerja Polri Makin Turun, Perlu Pembenahan Serius

Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya, menyoroti sejumlah persoalan di institusi Polri yang membuat kinerjanya semakin menurun.

Senin, 10 Februari 2025
KontraS Soroti 6 Persoalan di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Satu di Antaranya soal TNI-Polri

KontraS memberikan judul Catatan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu "Impunitas dan Bersambungnya Derita Satu Dekade Kegagalan Jokowi".

Senin, 20 Januari 2025
KontraS: yang Disampaikan Pemerintah di Sidang ICCPR Komite HAM PBB Bertolak Belakang dari Realitas

Kontras menuding apa yang disampaikan pemerintah saat berdialog dengan Komite HAM PBB di Jenewa dalam sidang ICCPR pada 11 sampai 12 Maret 2024 lalu

Senin, 18 Maret 2024
KontraS Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Berpihak dan Kampanye

KontraS mendesak Jokowi untuk menyabut pernyataan presiden boleh berpihak dan berkampanye sebab dapat menimbulkan conflict of interest di Pemilu 2024.

Rabu, 24 Januari 2024
Debat Bahas Pelanggaran HAM Berat, KontraS: Semua Capres Nihil Komitmen dan Strategi Konkrit

KontraS menganggap seluruh capres tidak memiliki komitmen dan strategi konkrit terkait penyelesaian kasus HAM berat.

Rabu, 13 Desember 2023
KontraS: Prabowo Gagal Menangkap Akar Penyebab Konflik dan Kekerasan di Papua

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dinilai tidak memberi jawaban dalam debat capres soal problematika kemanusiaan yang terus berlangsung di Papua.

Rabu, 13 Desember 2023
Butet Diduga Dilarang Bicara Politik di Gelaran Teater, Ini Kata Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil meminta institusi Polri bersikap profesional dan menjunjung tinggi HAM di tengah tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.

Selasa, 5 Desember 2023
KontraS Nilai Penegakan Hukum Tragedi Mei 1998 Alami Kemunduran

KontraS menyatakan proses penyelesaian dan penegakan hukum tragedi Mei 1998 mengalami kemunduran.

Kamis, 21 Mei 2020

Berita Terkini

3 Orang Diduga Pentolan OPM Diperiksa Usai Ditangkap karena Gerak-geriknya Mencurigakan

2 detik lalu
Klarifikasi Penggawa Timnas Main di Proliga 2026 saat Jalani Pendidikan Perwira TNI

58 menit lalu
Kabar Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Cedera, Jay Idzes Lakoni Partai Sengit

1 jam lalu
Maia Estianty Ungkap Obrolan yang Kini Sering Dibahas Jelang Usia 50 Tahun

2 jam lalu
Mo Salah dan Mesir Kalah Penalti, Nigeria Juara 3 Piala Afrika 2025

2 jam lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Dimas Bagus Arya

KontraS mendorong Polri untuk segera melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api

KontraS yang sejak awal menjadi pendamping keluarga selalu meminta kepolisian memberikan kabar terbaru soal temuan tersebut.

Gerakan Masyarakat Sipil menolak rencana pemerintah yang akan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Dalam setahun terakhir, KontraS mencatat 23 peristiwa kekerasan di Papua dengan total 67 orang warga sipil menjadi korban.

Dimas menekankan sejak proses revisi berlangsung, UU TNI banyak ditolak oleh kelompok masyarakat sipil hingga akademisi.

Menurutnya, Farhan hilang sudah sebulan lebih sehingga perlu adanya penjelasan dari pihak berwajib.

Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya, menyoroti sejumlah persoalan di institusi Polri yang membuat kinerjanya semakin menurun.

KontraS memberikan judul Catatan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu "Impunitas dan Bersambungnya Derita Satu Dekade Kegagalan Jokowi".

Kontras menuding apa yang disampaikan pemerintah saat berdialog dengan Komite HAM PBB di Jenewa dalam sidang ICCPR pada 11 sampai 12 Maret 2024 lalu

KontraS mendesak Jokowi untuk menyabut pernyataan presiden boleh berpihak dan berkampanye sebab dapat menimbulkan conflict of interest di Pemilu 2024.

KontraS menganggap seluruh capres tidak memiliki komitmen dan strategi konkrit terkait penyelesaian kasus HAM berat.

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dinilai tidak memberi jawaban dalam debat capres soal problematika kemanusiaan yang terus berlangsung di Papua.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta institusi Polri bersikap profesional dan menjunjung tinggi HAM di tengah tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.

KontraS menyatakan proses penyelesaian dan penegakan hukum tragedi Mei 1998 mengalami kemunduran.