Pendidikan GOTAG
Mochammad Afifuddin
Berita
Foto (13)
-
Pendaftaran Permohonan Sengketa Pemilu 2024 di MK Turun 15 Persen Dibanding Tahun 2019
Pendaftaran permohonan sengketa hasil Pemilu 2024 di MK turun 15,59 persen ketimbang Pemilu 2019 lalu.
-
KPU RI Siapkan Bukti dan Strategi Untuk Hadapi Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres 2024 di MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah bersiap untuk sidang perdana sengeketa Pilpres 2024 yang bakal berlangsung perdana di MK, Rabu (27/3/2024).
-
Perkara Hasil Pemilu 2024 yang Digugat ke MK Lebih Sedikit Ketimbang 2019
Adapun dalam PHPU 2024 kali ini terdiri atas dua pengajuan permohonan sengketa pemilihan umum presiden, 259 pemilihan DPR/DPRD, dan 12 pemilihan DPD.
-
Demi Hadapi Sengketa Pilpres dan Pileg di MK, KPU Bentuk Tim Hukum
KPU memutuskan untuk membentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024 guna hadapi sengketa Pemilu 2024 di MK.
-
VIDEO Respons Jokowi soal Suara PSI Naik Versi Rekapitulasi Sementara: Tanyakan ke KPU
"Itu urusan partai tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU," ujar Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).
-
VIDEO Respons KPU dan PSI Soal Perolehan Suara PSI Melonjak Capai 3,1 Persen
Tercatat perolehan suara PSI pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 mencapai 2.404.199 atau 3,13 persen.
-
Perolehan Suara PSI Capai 3 Persen, Ini Kata KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons soal ledakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
-
Penetapan 7 PPLN Malaysia Sebagai Tersangka Tidak Hambat Proses Pemutakhiran Data Pencoblosan Ulang
Penetapan tersangka terhadap 7 PPLN Kuala Lumpur disebut tak menghambat KPU melakukan proses pemuktahiran data pemilih untuk PSU.
-
Anggota KPPS Tewas karena Kelelahan, KPU: Mudah-mudahan Enggak Bertambah
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan segala upaya sudah pihaknya lakukan untuk memitigasi hal tersebut.
-
KPU Belum Dapat Pastikan Jumlah Surat Suara Rusak di Paniai Papua Tengah
Afif juga mengakui soal kawasan Paniai merupakan lokasi yang agak berat dalam hal KPU melakukan distribusi logistik.
-
Pencetakan Surat Suara di Beberapa Dapil Ditunda Imbas Adanya 39 Sengketa Proses Pemilu
Ada 39 sengketa proses pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI jadi kendala dalam pemenuhan logistik tahap II.
-
KPU Pastikan Terdapat Perkara Gugatan Putusan MK atas Majunya Gibran Tidak Diterima Pengadilan
KPU RI pastikan seluruh perkara gugatan terkait majunya Gibran Rakabuming Raka di kontestasi Pilpres 2024 sudah berproses.
-
KPU Catat ada 9 Perkara Gugatan ke Pengadilan Hasil Putusan MK Terkait Majunya Gibran Rakabuming
Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin catat ada 9 gugatan yang masuk ke pengadilan terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres Prabowo.
-
KPU Pastikan Isu Lingkungan Hidup Jadi Topik yang Diprioritaskan Dalam Debat Capres Cawapres
KPU RI bakal memastikan isu lingkungan hidup sebagai salah satu isu yang diprioritaskan sebagai pokok pembahasan.
-
Klaim Sudah Sesuai Prosedur, KPU Yakin Penetapan DCT Minim Sengketa
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan pihaknya sudah meminimalisir adanya potensi sengketa dalam penetapan DCT Anggota DPR dan DD RI.
-
Hari Ini KPU Bahas Hasil Putusan MA Bersama Para Pakar
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan poin yang akan dibahas ialah ihwal sejauh mana putusan MA itu berlaku.
-
KPU: Pendaftaran Bacaleg Minim Persoalan dan Sengketa
Dari jumlah 9.919 calon DPR RI dalam daftar calon sementara (DCS) misalnya, nol persen sengketa.
-
Terapkan Prinsip Kesetaraan, KPU Tak Akan Bedakan Surat Suara Caleg Eks Terpidana
(KPU) tidak akan memberi tanda khusus yang membedakan surat suara bagi calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan eks terpidana.
-
KPU Waspadai Beban Kerja Penyelenggara Bertambah Jika Jadwal Pilkada 2024 Dimajukan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mewaspadai beban kerja penyelenggara yang bertambah jika nantinya jadwal Pilkada 2024 dimajukan.
-
KPU Revisi PKPU 10/2023 Soal Keterwakilan Perempuan, Parpol Bakal Rombak Caleg di Tahapan Pemilu?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana akan merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 menyusul putusan Mahkamah Agung (MA).
