Pendidikan GOTAG
Mochammad Afifuddin
Berita
Foto (13)
-
Sidang Perkara Silon KPU VS Bawaslu Akan Berlangsung 4 September Mendatang
Sidang perkara ihwal Sistem Informasi Calon (Silon) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu akan dilangsungkan 4 September
-
Ini 4 Poin Memori Banding Tambahan KPU Terkait Putusan PN Jakarta Pusat Tunda Pemilu
KPU mengajukan Memori Banding Tambahan menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.
-
KPU Hormati Putusan Bawaslu Usai Dinyatakan Terbukti Lakukan Pelanggaran Atas Partai Prima
Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Partai Prima terseb
-
PRIMA Hargai Upaya Banding KPU Atas Hasil Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024
Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) menghargai upaya banding Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
-
KPU Sebut Proses Banding Sebagai Keseriusan Hadapi Gugatan Partai PRIMA
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mendaftarkan memori banding atas keputusan PN Jakpus terkait penundaan Pemilu 2024, Jumat (10/3/2023).
-
VIDEO Soal Penundaan Pemilu, KPU akan Banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pekan Ini
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (PN) dalam pekan ini.
-
KPU Pastikan Proses Pemilu Sesuai Jadwal, Tidak Ada Tahapan yang Mundur
Afifuddin menegaskan bahwa desain pemilu masih sama dengan sebelumnya. Lalu terkait anggaran dikatakannya tidak perlu dikhawatirkan.
-
Masa Kampanye Pemilu 2024, Mochammad Afifuddin: 75 Hari
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa masa kampanye Pemilu 2024 tidak terlalu lama.
-
KPU Tegaskan Peserta Pemilu Maksimal Diperbolehkan Hanya Punya 10 Akun Medsos
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Afifuddin menegaskan, adanya pembatasan kepemilikan akun media sosial bagi peserta Pemilu 2024.
-
Tak Bisa Sukseskan Pemilu 2024 Sendirian, KPU: Kalau NU dan Muhammadiyah Bicara Akan Dipatuhi
KPU) RI meminta organisasi masyarakat (ormas) yang punya massa besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk menyisipkan pendidikan pemilu
-
KPU Harap Bantuan Ormas Sukseskan Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap bantuan organisasi masyarakat (ormas) dalam menghadapi Pemilu 2024.
-
KPU Minta Ketegangan Antar-Parpol Diakhiri dalam Hadapi Pemilu Serentak
Ia menyampaikan sejumlah tantangan lainnya di Pemilu 2024. Ia menyebut proses sengketa di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi pun menjadi bagian dari
-
KPU RI Akui Masih Ada Kendala Dalam Sistem Informasi Pencalonan DPD
Alasannya, kata pria yang akrab disapa Afif ini, karena para calon DPD merasa tidak terfasilitasi dalam proses ketika mendaftar melalui Silon DPD.
-
KPU Pastikan Bersikap Netral & Menjalankan Fungsi Penyelenggara Pemilu Sesuai Perundang-undangan
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin setuju dengan desakan delapan parpol yang menolak sistem proporsional tertutup dan meminta KPU untuk netral.
-
KPU Masih Proses Penyusunan Peraturan tentang Sosialisasi Parpol di Luar Masa Kampanye Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang dalam penyusunan peraturan tentang sosialisasi peserta Pemilu 2024 di luar masa kampanye.
-
Yakin Tidak Lakukan Pelanggaran Pemilu, KPU: Kita yang Awasi Semua KPUD
Diketahui, KPU digugat oleh Koalisi Masyarakat Sipil terkait dugaan kecurangan, manipulasi data, dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi.
-
Usai Mediasi dengan Partai Ummat di Bawaslu, KPU RI Tolak Beberkan Hasilnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI irit bicara saat dimintai tanggapan usai melakukan mediasi dengan Partai Ummat di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI,
-
Respons KPU Sikapi Langkah Partai Ummat Layangkan Gugatan ke Bawaslu: Kami Siap Beri Penjelasan
Anggota KPU Mochammad Afifuddin menanggapi langkah Partai Ummat yang melaporkan pihaknya ke Bawaslu RI.
-
KPU Akui Mantan Narapidana Boleh Jadi Caleg DPD RI, Diatur di PKPU
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan putusan MK itu tidak berlaku untuk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
-
KPU akan Buat Peraturan Larangan Eks Narapidana Termasuk Koruptor Jadi Caleg di Pemilu 2024
KPU akan membuat peraturan yang melarang eks narapidana, termasuk koruptor untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024.
